Tulisan Hukum

ANALISIS KASUS PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA TANJUNG PRIOK 1984 BERDASARKAN DASAR-DASAR HAK ASASI MANUSIA DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 39 TAHUN 1999 TENTANG HAK ASASI MANUSIA

Oleh :

Ryan Navis Eka. P

0810110195

Fakultas Hukum

Universitas Brawijaya

Malang

A. Pendahuluan

Hak merupakan unsur normatif yang melekat pada diri setiap manusia yang dalam penerapannya berada pada ruang lingkup hak persamaan dan hak kebebasan
yang terkait dengan interaksinya antara individu atau dengan instansi. Hak juga
merupakan sesuatu yang harus diperoleh. Masalah Hak Asasi Manusia (HAM) adalah sesuatu hal yang sering kali dibicarakan dan dibahas terutama dalam era reformasi ini. Hak Asasi Manusia lebih dijunjung tinggi dan lebih diperhatikan dalam era reformasi dari pada era sebelum reformasi.

Dalam era reformasi ini, pelanggaran Hak Asasi Manusia merupakan salah satu kasus yang cukup menyita perhatian publik baik dalam maupun luar negeri karena hal ini menyangkut dengan hak asasi setiap manusia. Di Indonesia sering terjadi pelanggaran terhadap hak asasi manusia.

Dua puluh enam tahun yang lalu, sekitar pertengahan bulan September tahun 1984, terjadi peristiwa pelanggaran hak asasi manusia. Pelanggaran hak asasi manusia tersebut lebih dikenal dengan sebutan pelanggaran hak asasi manusia Tanjung Priuk 1984. Sejumlah besar pengunjuk rasa yang kebanyakan beragama islam yang menuntut pembebasan saudara-saudara mereka yang ditahan di kantor Komando Distrik Militer (KODIM) setempat dianiaya, diberondong dengan senjata api oleh pasukan Tentara Nasional Indonesia yang menurut laporan ditugaskan untuk mengendalikan dan mengamankan situasi yang rusuh. Akibatnya sejumlah besar pengunjuk rasa itu mengalami luka-luka dan banyak yang meninggal dunia. Sebagian dari mereka yang meninggal itu semasa berkuasanya rezim Soeharto tidak diketahui tempat kuburnya.

Pelanggaran hak asasi manusia tersebut tercatat sebagai salah satu pelanggaran HAM berat[1].

B. Latar Belakang Peristiwa atau Posisi Kasus

B.1. Posisi Kasus secara Berurutan Menurut Ulama

Abdul Qadir Djaelani adalah salah seorang ulama yang dituduh oleh aparat keamanan sebagai salah seorang dalang peristiwa Tanjung Priok. Karenanya, ia ditangkap dan dimasukkan ke dalam penjara. Sebagai seorang ulama dan tokoh masyarakat Tanjung Priok, sedikit banyak ia mengetahui kronologi peristiwa Tanjung Priok. Berikut adalah petikan kesaksian Abdul Qadir Djaelani terhadap peristiwa Tanjung Priok 12 September 1984[2].

Tanjung Priok, Sabtu, 8 September 1984

Dua orang petugas Koramil (Babinsa) tanpa membuka sepatu, memasuki Mushala as-Sa’adah di gang IV Koja, Tanjung Priok, Jakarta Utara. Mereka menyiram pengumuman yang tertempel di tembok mushala dengan air got (comberan). Pengumuman tadi hanya berupa undangan pengajian remaja Islam (masjid) di Jalan Sindang.

Tanjung Priok, Ahad, 9 September 1984

Peristiwa hari Sabtu (8 September 1984) di Mushala as-Sa’adah menjadi pembicaran masyarakat tanpa ada usaha dari pihak yang berwajib untuk menawarkan penyelesaan kepada jamaah kaum muslimin.

Tanjung Priok, Senin, 10 September 1984

Beberapa anggota jamaah Mushala as-Sa’adah berpapasan dengan salah seorang petugas Koramil yang mengotori mushala mereka. Terjadilah pertengkaran mulut yang akhirnya dilerai oleh duaorang dari jamaah Masjid Baitul Makmur yang kebetulan lewat. Usul mereka supaya semua pihak minta penengahan ketua RW, diterima.

Sementara usaha penegahan sedang.berlangsung, orang-orang yang tidak bertanggung jawab dan tidak ada urusannya dengan permasalahan itu, membakar sepeda motor petugas Koramil itu. Kodim, yang diminta bantuan oleh Koramil, mengirim sejumlah tentara dan segera melakukan penangkapan. Ikut tertangkap 4orang jamaah, di antaranya termasuk Ketua Mushala as-Sa’adah.

Tanjung Priok, Selasa, 11 September 1984

Amir Biki menghubungi pihak-pihak yang berwajib untuk meminta pembebasan empat orang jamaah yang ditahan oleh Kodim, yang diyakininya tidak bersalah. Peran Amir Biki ini tidak perlu mengherankan, karena sebagai salah seorang pimpinan Posko 66, dialahorang yang dipercaya semua pihak yang bersangkutan untuk menjadi penengah jika ada masalah antara penguasa (militer) dan masyarakat. Usaha Amir Biki untuk meminta keadilan ternyata sia-sia.

Tanjung Priok, Rabu, 12 September 1984

Dalam suasana tantangan yang demikian, acara pengajian remaja Islam di Jalan Sindang Raya, yang sudah direncanakan jauh sebelum ada peristiwa Mushala as-Sa’adah, terus berlangsung juga. Penceramahnya tidak termasuk Amir Biki, yang memang bukan mubalig dan memang tidak pernah mau naik mimbar. Akan tetapi, dengan latar belakang rangkaian kejadian di hari-hari sebelumnya, jemaah pengajian mendesaknya untuk naik mimbar dan memberi petunjuk. Pada kesempatan pidato itu, Amir Biki berkata antara lain, “Mari kita buktikan solidaritas islamiyah. Kita meminta teman kita yang ditahan di Kodim. Mereka tidak bersalah. Kita protes pekerjaan oknum-oknum ABRI yang tidak bertanggung jawab itu. Kita berhak membela kebenaran meskipun kita menanggung risiko. Kalau mereka tidak dibebaskan maka kita harus memprotesnya.” Selanjutnya, Amir Biki berkata, “Kita tidak boleh merusak apa pun! Kalau adayang merusak di tengah-tengah perjalanan, berarti itu bukan golongan kita (yang dimaksud bukan dan jamaah kita).” Pada waktu berangkat jamaah pengajian dibagi dua: sebagian menuju Polres dan sebagian menuju Kodim.

Setelah sampai di depan Polres, kira-kia 200 meter jaraknya, di situ sudah dihadang oleh pasukan ABRI berpakaian perang dalam posisi pagar betis dengan senjata otomatis di tangan. Sesampainya jamaah pengajian ke tempat itu, terdengar militer itu berteriak, “Mundur-mundur!” Teriakan “mundur-mundur” itu disambut oleh jamaah dengan pekik, “Allahu Akbar! Allahu Akbar!” Saat itu militer mundur dua langkah, lalu memuntahkan senjata-senjata otomatis dengan sasaran para jamaah pengajian yang berada di hadapan mereka, selama kurang lebih tiga puluh menit. Jamaah pengajian lalu bergelimpangan sambil menjerit histeris; beratus-ratus umat Islam jatuh menjadi syuhada. Malahan ada anggota militer yang berteriak, “Bangsat! Pelurunya habis. Anjing-anjing ini masih banyak!” Lebih sadis lagi, mereka yang belum mati ditendang-tendang dan kalau masih bergerak maka ditembak lagi sampai mati.

Tidak lama kemudian datanglah dua buah mobil truk besar beroda sepuluh buah dalam kecepatan tinggi yang penuh dengan pasukan. Dari atas mobil truk besar itu dimuntahkan peluru-peluru dan senjata-senjata otomatis ke sasaran para jamaah yang sedang bertiarap dan bersembunyi di pinggir-pinggir jalan. Lebih mengerikan lagi, truk besar tadi berjalan di atas jamaah pengajian yang sedang tiarap di jalan raya, melindas mereka yang sudah tertembak atau yang belum tertembak, tetapi belum sempat menyingkir dari jalan raya yang dilalui olehmobil truk tersebut. Jeritan dan bunyi tulang yang patah dan remuk digilas mobil truk besar terdengarjelas oleh para jamaah umat Islam yang tiarap di got-got atau selokan-selokan di sisi jalan.

Setelah itu, truk-truk besar itu berhenti dan turunlah militer-militer itu untuk mengambil mayat-mayat yang bergelimpangan itu dan melemparkannya ke dalam truk, bagaikan melempar karung goni saja. Dua buah mobil truk besar itu penuh oleh mayat-mayat atau orang-orang yang terkena tembakan yang tersusun bagaikan karung goni.

Sesudah mobil truk besar yang penuh dengan mayat jamaah pengajian itu pergi, tidak lama kemudian datanglah mobil-mobil ambulans dan mobil pemadam kebakaran yang bertugas menyiram dan membersihkan darah-darah di jalan raya and di sisinya, sampai bersih.

Sementara itu, rombongan jamaah pengajian yang menuju Kodim dipimpin langsung oleh Amir Biki. Kira-kirajarak 15 meter dari kantor Kodim, jamaah pengajian dihadang oleh militer untuk tidak meneruskan perjalanan, dan yang boleh meneruskan perjalanan hanya 3 orang pimpinan jamaah pengajian itu, di antaranya Amir Biki. Begitu jaraknya kira-kira 7 meter dari kantor Kodim, 3 orang pimpinan jamaah pengajian itu diberondong dengan peluru yang keluar dari senjata otomatis militer yang menghadangnya. Ketiga orang pimpinan jamaah itu jatuh tersungkur menggelepar-gelepar. Melihat kejadian itu, jamaah pengajian yang menunggu di belakang sambil duduk, menjadi panik dan mereka berdiri mau melarikan diri, tetapi disambut oleh tembakan peluru otomatis. Puluhan orang jamaah pengajian jatuh tersungkur menjadi syahid. Menurut ingatan saudara Yusron, di saat ia dan mayat-mayat itu dilemparkan ke dalam truk militer yang beroda 10 itu, kira-kira 30-40 mayat berada di dalamnya, yang lalu dibawa menuju Rumah Sakit Gatot Subroto (dahulu RSPAD)[3].

Sebenarnya peristiwa pembantaian jamaah pengajian di Tanjung Priok tidak boleh terjadi apabila Panglima ABRI atau Panglima Kopkamtib Jenderal LB Moerdani benar-benar mau berusaha untuk mencegahnya, apalagi pihak Kopkamtib yang selama ini sering sesumbar kepada media massa bahwa pihaknya mampu mendeteksi suatu kejadian sedini dan seawal mungkin. Ini karena pada tanggal 11 September 1984, sewaktu saya diperiksa oleh Kepolisian Daerah Metropolitan Jakarta Raya, saya sempat berbincang-bincang dengan Kolonel Polisi Ritonga, Kepala Intel Kepolisian tersebut di mana ia menyatakan bahwa jamaah pengajian di Tanjung Priok menuntut pembebasan 4 orang rekannya yang ditahan, disebabkan membakar motor petugas. Bahkan, menurut petugas-petugas satgas Intel Jaya, di saat saya ditangkap tanggal 13 September 1984, menyatakan bahwa pada tanggal 12 September 1984, kira-kira pukul 10.00 pagi. Amir Biki sempat datang ke kantor Satgas Intel Jaya[4].

B.2. Posisi Kasus Menurut Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM)

Kejadian berawal dari ditahannya empat orang, masing-masing bernama Achmad Sahi, Syafwan Sulaeman, Syarifuddin Rambe dan M. Nur, yang diduga terlibat pembakaran sepeda motor Babinsa. Mereka ditangkap oleh Polres Jakarta Utara, dan kemudian di bon dan ditahan di Kodim Jakarta Utara.

Pada tanggal 12 September 1984, diadakan tabligh akbar di Jalan Sindang oleh, Amir Biki, salah seorang tokoh masyarakat setempat, di dalam ceramahnya menuntut pada aparat keamanan untuk membebaskan empat orang jemaah Mushola As Sa’adah yang ditahan.

Setelah mengetahui keempat orang tersebut belum dibebaskan pada pukul 23.00, 12 september 1984, Amir Biki mengerahkan massa ke kantor Kodim Jakarta Utara dan Polsek Koja.

Massa yang bergerak ke arah Kodim, di depan Polres Metro Jakarta Utara, dihadang oleh satu regu Arhanud yang dipimpin Sersan Dua Sutrisno Mascung di bawah komando Kapten Sriyanto, Pasi II Ops. Kodim Jakarta Utara. Situasi berkembang sampai terjadi penembakan yang menimbulkan korban sebanyak 79 orang yang terdiri dari korban luka sebanyak 55 orang dan meninggal 24 orang[5].

  1. C. Kajian Dasar-dasar Hak Asasi Manusia dalam Undang-undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

C.1. Pengertian HAM

Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai mahluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormataan serta perlindungan harkat dan martabat manusia[6].

Dalam pengertian tersebut terkandung 2 makna yaitu moral dan legal[7]. Legal right adalah hak asasi yang dikaidahkan dalam norma-norma hukum positif. Yang termasuk dalam legal right ialah General positive legal rights, traditional legal right, nominal legal right, Positive legal rights of specific classes of persons.

Sedangkan Moral Rights adalah hak asasi yang belum atau tidak tercantum dalam pengkaidahan hukum positif. Yang tergolong dalam moral rights ialah Hak individual dan hak kolektif. Hak individual adalah hak seseorang dalam rangka mencapai kebahagiaannya dengan caranya sendiri. Misalnya: hak mengabdi, hak  berkuasa, hak bergembira,yang menurutnya adalah baik, walaupun bertentangan dengan moral kolektif.

Hak kolektif adalah hak komunitas tertentu dalam rangka mencapai kebahagiaan bersama. Misalnya: hak kebudayaan; hak lingkungan sehat; hak teritorial, yang menurut mereka adalah baik, walaupun bertentangan dengan moral lainnya.

C.2. Ciri-ciri Pokok Hak Asasi Manusia

Berdasarkan pengertian tersebut, terdapat ciri-ciri pokok dari Hak Asasi Manusia (HAM)[8], antara lain

  1. Merupakan hak yang berisi norma yang sudah pasti dan memiliki prioritas tinggi yang penegakannya bersifat wajib;
  2. Bersifat universal;
  3. Dianggap ada dengan sendirinya karena HAM bagian dari manusia secara otomatis;
  4. Dipandang sebagai norma yang penting;
  5. Mengaplikasikan kewajiban bagi individu dan pemerintah;
  6. HAM berlaku untuk semua orang tanpa memandang jenis kelamin, ras, agama, etnis, pandangan politik atau asal-usul sosial dan bangsa;
  7. HAM tidak bisa dilanggar.

C.3. Hak dan Kewajiban yang Terdapat dalam Undang-undang Hak Asasi Manusia

Di dalam Undang-undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia terdapat pengaturan tentang hak. Hak tersebut terdiri atas hak untuk hidup, hak berkeluarga & melanjutkan keturunan, hak mengembangkan diri, memperoleh keadilan atas kebebasan pribadi, hak atas rasa aman,  hak atas kesejahteraan , hak turut serta dlm pemerintahan, hak wanita, dan hak anak[9].

Selain diaturnya tentang hak, dalam undang-undang tersebut diatur mengenai kewajiban dasar manusia yaitu seperangkat kewajiban yang apabila tidak dilaksanakan tidak memungkinkan terlaksananya dan tegaknya Hak Asasi Manusia. Kewajiban dasar manusia ini diatur dalam pasal 68 sampai pasal 70. Dalam pasal 69 ayat 1 berbunyi, “setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain, moral, etika, dan tata tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara”.

D. Analisis Kasus Pelanggaran HAM dalam Peristiwa Tanjung Priok 1984

D.1. Kategori Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Terjadi

Berdasarkan kasus pelanggaran hak asasi manusia tersebut dapat dianalisis pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi di Tanjung Priok 1984, antara lain :

1. Pembunuhan secara kilat (summary killing)

Tindakan pembunuhan secara kilat (summary killing) terjadi di depan Mapolres Metro Jakarta Utara tanggal 12 September 1984 pkl 23.00 akibat penggunaan kekerasan yang berlebihan dari yang sepatutnya terhadap kelompok massa oleh satu regu pasukan dari Kodim Jakarta Utara dibawah pimpinan Serda Sutrisno Mascung dengan senjata semi otomatis. Para anggota pasukan masing-masing membawa peluru yang diambil dari gudang masing-masing sekitar 5-10 peluru tajam. Atas tindakan ini jatuh korban 24 orang tewas, 54 luka berat dan ringan. Atas perintah Mayjen Try Soetrisno Pangdam V Jaya korban kemudian dibawa dengan tiga truk ke RSPAD Gatot Subroto.

2. Penangkapan dan penahanan sewenang-wenang (unlawful arrest and detention)

Setelah peristiwa, aparat TNI melakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap orang-orang yang dicurigai mempunyai hubungan dengan peristiwa Tanjung Priok. Korban diambil di rumah atau ditangkap disekitar lokasi penembakan. Semua korban sekitar 160 orang ditangkap tanpa prosedur dan surat perintah penangkapan dari yang berwenang. Keluarga korban juga tidak diberitahu atau diberi tembusan surat perintah penahanan. Para korban ditahan di Laksusda Jaya Kramat V, Mapomdam Guntur dan RTM Cimanggis.

3. Penyiksaan (Torture)

Semua korban yang ditahan di Laksusda Jaya, Kodim, Guntur dan RTM Cimanggis mengalami penyiksaan, intimidasi dan teror dari aparat. Bentuk penyiksaan antara lain dipukul dengan popor senjata, ditendang, dipukul dan lain-lain.

4. Penghilangan orang secara paksa (Enforced or involuntary disappearance)

Penghilangan orang ini terjadi dalam tiga tahap, pertama; menyembunyikan identitas dan jumlah korban yang tewas dari publik dan keluarganya. Hal itu terlihat dari cara penguburan yang dilakukan secara diam-diam ditempat terpencil, terpisah-pisah dan dilakukan di malam hari. Lokasi penguburan juga tidak dibuat tanda-tanda, sehingga sulit untuk diketahui. Kedua; menyembunyikan korban dengan cara melarang keluarga korban untuk melihat kondisi dan keberadaan korban selama dalam perawatan dan penahanan aparat. Ketiga adalah merusak dan memusnahkan barang bukti dan keterangan serta identitas korban. Akibat tindakan penggelapan identitas dan barang bukti tersebut sulit untuk mengetahui keberadaan dan jumlah korban yang sebenarnya secara pasti.

D.2. Bukti-Bukti yang Berkaitan dengan Pelanggaran Hak Asasi Mausia dalam Peristiwa Tanjung Priuk

Terjadinya kasus tersebut merupakan pelanggaran HAM berat karena dalam pelanggaran hak asasi manusia Tanjung Priok 1984 ini terdapat beberapa bukti, antara lain:

1. Proses dan hasil penggalian

Penggalian pada TPU Mengkok Sukapura langsung dilakukan pada makam-makam yang sudah teridentifikasi melalui nama yang tertera di batu nisan dan keterangan keluarga korban. Makam Kembar Abdul Kohar akhirnya ditemukan, namun makam Kastori dan M. Sidik tidak ditemukan.

Di Pemakaman Wakaf Kramat Ganceng, Pondok Ranggon, Jakarta Timur, terdapat 8 makam yang masing-masing berisi satu kerangka, berbeda dengan keterangan awal dari Rohisdam dan Try Soetrisno bahwa yang dikuburkan adalah tujuh orang korban. Penggalian di TPU Gedong, Condet, Jakarta Timur tidak dapat dilaksanakan, karena tidak ada bukti dan saksi pendukung yang dapat menunjukkan titik letak kuburan dengan pasti.

2. Temuan forensik mengenai tanda kekerasan dan sebab kematian

Penilaian keadaan tulang belulang, termasuk penilaian garis-patah lama dan baru, serta pengujian laboratorium atas bercak pewarnaan kehitaman pada tulang-tulang tersebut telah dapat mengidentifikasi cedera tulang yang diakibatkan oleh kekerasan yang terjadi perimortal. Pada jenis patah tulang yang spesifik dan didukung oleh hasil pemeriksaan kandungan elemen-elemen yang berasal dari senjata api pada garis patah tulang atau kerokan tulang pada daerah cedera tersebut, telah dapat mengindikasikan adanya cedera tulang yang diakibatkan oleh senjata api.

Setidaknya 6 korban (4 dari Mengkok dan 2 dari Kramat Ganceng) dapat dipastikan telah memperoleh kekerasan dalam bentuk tembakan senjata api, dengan ciri yang sesuai dengan tembakan senjata api berkecepatan tinggi. Selain itu, terdapat 3 kasus yang mengalami kekerasan, namun jenis kekerasannya tidak dapat dipastikan apakah akibat kekerasan tumpul yang hebat ataukah tembakan senjata api dengan kecepatan tinggi. Terdapat pula 5 kerangka yang memiliki jejas bukan patah tulang yang diduga akibat kekerasan, sehingga tidak ada satu kerangka pun yang tidak menunjukkan kemungkinan adanya kekerasan.

Pemeriksaan dan analisis yang teliti dapat disimpulkan bahwa empat kerangka dipastikan mati akibat tembakan senjata api, tiga kerangka mati akibat kekerasan tumpul atau tembakan senjata api, satu kerangka mati akibat kekerasan tumpul, dan enam lainnya tidak dapat dipastikan penyebab kematiannya.

3.Kesaksian keluarga korban Tan Keu Lim

Delapan orang keluarga Tan Keu Lim beserta satu orang pembantunya tewas terbakar di rumah. Mengenai hal tersebut telah diperoleh kesaksian dan bukti-bukti baru berupa satu buah Kartu Keluarga milik keluarga Tan Keu Lim (terlampir) serta kesaksian ketua RT 001/007 Kelurahan Koja Selatan Jakarta Utara dan kesaksian dari keluarga Tan Keu Lim yang masih hidup.

4. Pemeriksaan dokumen RSPAD Gatot Subroto

Rekaman medik korban Tanjung Priok dinyatakan telah dimusnahkan oleh pihak RSPAD Gatot Subroto karena telah memenuhi batas waktu lima tahun. Namun berita acara pemusnahan dokumen dimaksud tidak dapat diberikan oleh pihak RSPAD Gatot Subroto dengan alasan tidak dapat ditemukan lagi.

D.3. Analisis Kasus Pelanggaran HAM Tanjung Priok 1984 berdasarkan Kewajiban Dasar Manusia dalam Undang-undang Nomor 39 tahun 1999 tentang HAM

Selain berdasarkan analisis kategori pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi dalam kasus Tanjung Priok 1984 dan bukti-bukti yang berkaitan dengan pelanggaran hak asasi manusia tersebut, kasus pelanggaran hak asasi manusia Tanjung Priok 1984 ini dapat juga dianalisis menggunakan kewajiban dasar manusia yang diatur dalam Undang-undang Nomor 39 tahun 1999 tentang HAM.

Dalam pasal 69 ayat 1 Undang-undang Nomor 39 tahun 1999 tentang HAM menyebutkan, “setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain, moral, etika, dan tata tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara”, maksudnya ialah adanya kewajiban untuk menghormati dan menjaga hak asasi manusia orang lain tidak melanggar atau melakukan pelanggaran terhadap hak asasi manusia orang lain. Dalam kasus Tanjung Priuk 1984 tersebut jelas melanggar ketentuan pasal 69 ayat 1 ini, karena berdasarkan bukti-bukti tersebut jelaslah bahwa terjadi pelanggaran hak asasi manusia dalam kerusuhan Tanjung Priok 1984 ini. Bahkan pelanggaran hak asasi manusia dalam Tanjung Priok 1984 tersebut tergolong pelanggaran hak asasi manusia berat.

E. Penutup

Kesimpulan :

Jadi, berdasarkan analisis kategori pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi dalam kasus Tanjung Priok 1984 dan bukti-bukti yang berkaitan dengan pelanggaran hak asasi manusia tersebut, serta analisis menggunakan kewajiban dasar manusia yang diatur dalam Undang-undang Nomor 39 tahun 1999 tentang HAM, maka kasus yang terjadi di Tanjung Priok pada tahun 1984 itu merupakan kasus pelanggaran hak asasi manusia.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku :

Anonim, Tanjung Priok Berdarah, Tanggungjawab Siapa: Kumpulan Fakta dan Data, Yogjakarta : Gema Insani Press via.

Mulya lubis, Todung. 2008. Jalan Panjang Hak Asasi Manusia. Gramedia.

2. Undang-undang:

Undang-undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

3. Artikel atau tulisan:

Tulisan Persoalan Penting Hak Asasi Manusia oleh Monitoring KontraS (Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan

Laporan Komnas HAM tentang Kasus Tanjung Priok

4. Materi kuliah

Materi kuliah Hukum dan Ham FH UB disampaikan oleh Bapak Aan Eko Widiarto.

5. Internet

http://olgariki.multiply.com

www.legalitas.org.

www.kontras.org.

www.blog.unila.ac.id


 

[1] Siaran Pers Kontras No.02/SP/KontraS/I/03, www.kontras.org, diakses tanggal 17 Oktober 2010.

[2] Kesaksian Abdul Qadir Djaelani dalam eksepsi pembelaannya yang berjudul Musuh-musuh Islam Melakukan Ofensif terhadap umat islam di Indonesia.

[3] Anonim, Tanjung Priok Berdarah, Tanggungjawab Siapa: Kumpulan Fakta dan Data, Yogjakarta : Gema Insani Press via.

[4] http://olgariki.multiply.com diakses tanggal 15 Oktober 2010.

[5] Laporan Komnas HAM tentang Kasus Tanjung Priuk.

[6] Pasal 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

[7] Materi kuliah Hukum dan Ham FH UB yang disampaikan oleh Bapak Aan Eko Widiarto.

[8] Materi kuliah Pendidikan Pancasila yang disusun oleh Tim Penyusun Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian Universitas Bandar Lampung, www.blog.unila.ac.id, diakses tanggal 17 Oktober 2010.

[9] Pengaturan tentang Hak terdapat pada bab III Undang-undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.



Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s