Geographically Disadvantaged State dalam Perspektif Hukum Laut Internasional

GEOGRAPHICALLY DISADVANTAGED STATE DALAM PERSPEKTIF HUKUM LAUT INTERNASIONAL

Oleh :

Ryan Navis Eka. P

0810110195

Tugas Hukum Laut Internasional

Fakultas Hukum Universitas Brawijaya

Pengertian Geographically Disadvantaged State

Dalam mempelajari Hukum Laut Internasional, khususnya dalam materi tentang bentuk geografis suatu negara, kita pasti mempelajari dan memahami tentang bentuk – bentuk geografis suatu negara. Bentuk – bentuk geografis suatu negara terdiri dari :

  1. Bentuk coastal state, artinya bentuk negara berpantai. Contoh negara dalam bentuk ini adalah Malaysia, Australia;
  2. Archipelago state, bentuk negara kepulauan. Seperti Indonesia;
  3. Land Locked, negara daratan.
  4. Geographically Disadvantaged State, negara yang secara geografis tidak diuntungkan.

Dari bentuk – bentuk geografis suatu negara di atas, dalam tugas ini, dijelaskan tentang bentuk geografis suatu negara yang berbentuk Geographically Disadvantaged State.

Pengertian dari Geographically Disadvantaged State adalah bentuk negara yang secara geografis tidak diuntungkan. Maksudnya, bahwa negara tersebut memiliki bentuk geografis, namun bentuk yang ada tersebut tidak menguntungkan bagi negara tersebut.

Negara – Negara yang Termasuk dalam Geographically Disadvantaged State

Negara – negara yang termasuk memiliki bentuk geografis Geographically Disadvantaged State ini, misalnya Singapura, Irak. Kedua negara tersebut tidak diuntungkan dengan keadaan geografis yang mereka miliki.

Konsep Geographically Disadvantaged State dalam Hukum Laut Internasional

Di dalam Hukum Laut Internasional, khususnya jika mengkaji atau mempelajari tentang bentuk geografis suatu negara, terdapat dua elemen utama, yaitu :

  1. Hak dan kewajiban negara pantai ( coastal state ), meliputi :
    1. Sumber daya alam non-hayati;
    2. Sumber daya alam hayati;
    3. Sumber daya ekonomis lainnya;
    4. Pembangunan pulau buatan dan instalasi;
    5. Penelitian ilmiah kelautan;
    6. Kontrol terhadap pencemaran laut;
  2. Hak dan kewajiban negara lain ( other state ), meliputi :
    1. Navigasi;
    2. Penerbangan ( overflight );
    3. Penempatan kabel dan pipa di bawah laut

Selain kedua elemen tersebut, dalam Hukum Laut Internasional terdapat juga dua tambahan hak, yaitu :

  1. Hak pada bentuk geografis landlocked state;
  2. Hak pada bentuk Geographically Disadvantaged State

Dalam tugas ini menjelaskan tentang hak pada bentuk Geographically Disadvantaged State, yaitu negara memiliki partisipasi, pada dasar yang wajar, dalam eksploitasi bagian yang sesuai dari surplus sumber daya ( equitable basis, of an appropriate part,of the surplus of the living resources ).

Geographically Disadvantaged State dalam Perspektif Hukum Laut Internasional

Setelah diketahui bahwa dalam Hukum Laut Internasional terdapat hak bagi bentuk geografis Geographically Disadvantaged State ( negara yang tidak diuntungkan secara geografisnya ), maka pengaturan hak tersebut menurut perspektif Hukum Laut Internasional diatur dalam UNCLOS 1982, yaitu sebagai berikut :

PASAL 70
Hak geografis kurang beruntung Serikat

1. Secara geografis negara – negara dirugikan berhak untuk berpartisipasi, pada dasar yang wajar, dalam eksploitasi bagian yang sesuai dari surplus sumber daya kehidupan dari zona ekonomi eksklusif pesisir Serikat subregion yang sama atau wilayah, dengan mempertimbangkan ekonomi yang relevan dan keadaan geografis semua negara yang bersangkutan dan sesuai dengan ketentuan pasal ini dan pasal 61 dan 62.

2. Untuk keperluan Bagian ini, “geografis yang kurang beruntung Serikat” berarti pantai Serikat, termasuk Serikat berbatasan tertutup atau semi tertutup lautan, situasi geografis yang membuat mereka bergantung pada eksploitasi sumber daya yang hidup dari zona ekonomi eksklusif negara lain di subregion atau wilayah untuk pasokan ikan yang memadai untuk tujuan gizi populasi mereka atau bagiannya, dan pantai Serikat yang dapat tidak mengklaim zona ekonomi eksklusif mereka sendiri.

3. Syarat dan modalitas partisipasi tersebut akan didirikan oleh negara yang bersangkutan melalui bilateral, subregional atau regional perjanjian dengan mempertimbangkan, antara lain:

  1. kebutuhan untuk menghindari efek yang merugikan masyarakat nelayan atau industri penangkapan ikan negara pantai;
  2. sejauh mana Negara yang kurang beruntung secara geografis, sesuai dengan ketentuan pasal ini, berpartisipasi atau berhak untuk berpartisipasi di bawah bilateral yang sudah ada, perjanjian subregional atau regional dalam eksploitasi sumber daya kehidupan dari zona ekonomi eksklusif pantai lainnya Serikat;
  3. sejauh mana geografis lainnya kurang beruntung Serikat dan daratan Serikat berpartisipasi dalam eksploitasi sumber daya kehidupan dari zona ekonomi eksklusif Negara Pantai dan akibatnya perlu untuk menghindari beban tertentu untuk setiap satu Negara Pantai atau bagian darinya;
  4. kebutuhan gizi penduduk masing-masing serikat.

4. Ketika kapasitas pemanenan Negara Pantai mendekati titik yang memungkinkan untuk panen seluruh diizinkan menangkap sumber daya yang hidup dalam zona ekonomi eksklusif, pesisir dan negara – negara  lain yang bersangkutan bekerja sama dalam pembentukan pengaturan yang adil pada bilateral, subregional atau regional dasar untuk memungkinkan partisipasi geografis mengembangkan dirugikan Serikat subregion yang sama atau wilayah dalam eksploitasi sumber daya kehidupan dari zona ekonomi eksklusif pesisir serikat dari subregion atau wilayah, seperti yang mungkin cocok untuk keadaan dan persyaratan-persyaratan yang memuaskan bagi semua pihak. Dalam pelaksanaan ketentuan ini faktor-faktor yang disebutkan dalam ayat 3 juga harus diperhitungkan.

5. Dikembangkan secara geografis negara akan dirugikan, berdasarkan ketentuan-ketentuan pasal ini, berhak untuk berpartisipasi dalam eksploitasi sumber daya hidup hanya di zona ekonomi eksklusif dikembangkan pesisir serikat subregion yang sama atau wilayah dengan memperhatikan sejauh mana Negara Pantai, dalam memberikan akses ke negara lain ke sumber daya kehidupan dari zona ekonomi eksklusif, telah mempertimbangkan kebutuhan untuk meminimalkan efek merugikan pada masyarakat nelayan dan dislokasi ekonomi di negara negara yang memiliki kebiasaan memancing di zona.

6. Ketentuan di atas adalah tanpa prasangka terhadap pengaturan yang telah disepakati dalam subregions atau daerah di mana penduduk pesisir serikat dapat memberikan untuk geografis kurang beruntung serikat subregion yang sama atau wilayah yang sama atau hak-hak preferensial untuk eksploitasi sumber daya yang hidup dalam zona ekonomi eksklusif.

Kesimpulan

  • Geographically Disadvantaged State dalam prespektif Hukum Laut Internasional yaitu adanya pemberian hak pada negara yang tidak diuntungkan karena geografisnya, hak tersebut antara lain, negara memiliki partisipasi, pada dasar yang wajar, dalam eksploitasi bagian yang sesuai dari surplus sumber daya (equitable basis, of an appropriate part,of the surplus of the living resources), yang diatur dalam pasal 70 UNCLOS 1982

 

 

 

 

 

Tulisan ini dikutip dari berbagai sumber, antara lain :

Konvensi Hukum Laut 1982 ( United Nations Convention on the Law of the Sea, 1982 ).

Kusumaatmadja, mochtar. 1978. “ Hukum Laut Internasional ”. Binacipta: Bandung.

Kusumaatmadja, mochtar. 1978. “ Bungarampai Hukum Laut ”. Binacipta: Bandung.

Tulisan Rosmi Hasibuan yang berjudul “Rejim Hukum Landas Kontinen dan Perkembangannya dalam Hukum Laut Internasional ”. Fakultas Hukum. Universitas Sumatera Utara.

 

 

 

 

 

 

Pos ini dipublikasikan di Hukum Laut Internasional dan tag . Tandai permalink.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s