Perlindungan Hukum bagi Nasabah Debitur Bank Syariah dalam Perjanjian Kredit

BAB I

PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang Masalah

Dalam sejarah perbankan yang mengalami perkembangan begitu pesat, muncullah berbagai jenis perbankan di Indonesia. salah satunya ialah perbankan syariah (Bank Syariah). Secara ontologi, tujuan pendirian bank-bank Islam baik di Indonesia maupun di seluruh dunia adalah menjalankan perintah Tuhan dan menjauhi larangan – Nya, khususnya memungut riba dalam sistem pinjam-meminjam. Hal ini berbeda dengan fungsi dan tujuan pendirian bank-bank konvensional, bank konvensional berfungsi untuk menyediakan pinjaman dengan menghimpun dana masyarakat dan menyalurkan ke masyarakat yang membutuhkan. Dengan kata lain, bank konvensional adalah lembaga perantara keuangan. Sedangkan tujuan didirikannya bank konvensional adalah mendorong pertumbuhan ekonomi dan bisnis dengan memanfaatkan simpanan masyarakat yang memiliki dana surplus setelah dikurangi konsumsi. Maka, dari segi aksiologi, bank syariah, yang semula disebut bank Islam, didirikan untuk menerapkan hukum Islam, sedangkan bank konvensional untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Secara umum pengertian Bank Islam (Islamic Bank) adalah bank yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip syariat Islam. Saat ini banyak istilah yang diberikan untuk menyebut entitas Bank Islam selain istilah Bank Islam itu sendiri, yakni Bank Tanpa Bunga (Interest-Free Bank), Bank Tanpa Riba (Lariba Bank), dan Bank Syari’ah (Shari’a Bank). Secara teknis yuridis penyebutan Bank Islam mempergunakan istilah resmi “Bank Syariah”, atau yang secara lengkap disebut “Bank Berdasarkan Prinsip Syariah”.
Undang-undang Perbankan Indonesia, yakni Undang-undang No 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 10 Tahun 1998, membedakan bank berdasarkan kegiatan usahanya menjadi dua, yaitu bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah. Sebagaimana disebutkan dalam butir 13 Pasal UU No. 10 tahun 1998 tentang perbankan, memberikan batasan pengertian prinsip syariah sebagai aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara Bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah, antara lain, pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (mudharabah), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (musharakah), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (murabahah), atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (ijarah), atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak Bank oleh pihak lain (ijarah wa iqtina). Sedangkan fungsi Bank Syariah secara garis besar tidak berbeda dengan bank konvensional, yakni sebagai lembaga intermediasi (intermediary institution) yang mengerahkan dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana-dana tersebut kepada masyarakat yang membutuhkannya dalam bentuk fasilitas pembiayaan. Perbedaan pokoknya terletak dalam jenis keuntungan yang diambil bank dari transaksi-transaksi yang dilakukannya. Bila bank konvensional mendasarkan keuntungannya dari pengambilan bunga, maka Bank Syariah dari apa yang disebut sebagai imbalan, baik berupa jasa (fee-base income) maupun profit margin serta bagi hasil.

Disamping dilibatkannya Hukum Islam dan pembebasan transaksi dari mekanisme bunga (interest free), posisi lainnya dari Bank Syariah dibandingkan dengan bank konvensional adalah diperbolehkannya Bank Syariah melakukan kegiatan-kegiatan usaha yang bersifat multi-finance dan perdagangan (trading). Hal ini berkenaan dengan sifat dasar transaksi Bank Syariah yang merupakan investasi dan jual beli serta sangat beragamnya pelaksanaan pembiayaan yang dapat dilakukan Bank Syariah, seperti pembiayaan dengan prinsip murabahah (jual beli), ijarah (sewa) atau ijarah wa iqtina (sewa beli) dan lain-lain. Selain semua sistem yang terdapat dalan bank syariah, perlu juga adanya perlindungan hukum bagi nasabah bank syariah yang terikat dalam perjanjian kredit.

Oleh karena itu, penulis melihat fenomena perlindungan hukum bagi nasabah bank syariah ini menjadi kajian yang menarik untuk ditulis dalam makalahnya yang berjudul “Perlindungan Hukum bagi Nasabah Debitur Bank Syariah dalam Perjanjian Kredit”

 

1.2.Rumusan Masalah

  1. Bagaimana kedudukan nasabah Bank Syariah jika dilihat dari sistem perbankan baru yang pada pokoknya mengacu pada ketentuan-ketentuan ekonomi dan perniagaan Syariah Islam?
  2. Bagaimana perlindungan hukum bagi nasabah bank sebagai konsumen dalam perjanjian kredit ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen?

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

1. Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah upaya atau cara yang dilakukan untuk melindungi seseorang (pihak) dari pihak lain yang merugikan seseorang tersebut. Perlindungan hokum terdiri dari 2, yaitu Perlindungan Hukum Preventif (Pencegahan) dan Represif (setelah terjadinya masalah).

2. Nasabah Debitur

Nasabah debitur adalah adalah nasabah yang memperoleh fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah atau yang dipersamakan dengan itu berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang bersangkutan.

3. Pengertian Perjanjian

Perjanjian adalah perbuatan hukum yang dilakukan satu orang atau lebih yang mengikatkan diri dengan satu orang atau lebih.

Suatu perjanjian akan sah jika memenuhi syarat –syarat perjanjian, yang terdapat dalam pasal 1320 BW, antara lain :

  1. Adanya kesepakatan (consensus) antara pihak – pihak yang membuat perjanjian;
  2. Adanya kecakapan hukum antara pihak – pihak yang membuat perjanjian;
  3. Objek (hal tertentu) perjanjian yang jelas;
  4. Isi perjanjian yang halal.

4. Perjanjian Kredit

Perjanjian Kredit adalah perjanjian pendahuluan dari perjanjian pinjam uang, pada hakekatnya dapat digolongkan ke dalam dua kelompok ajaran: 1. yang mengemukakan bahwa perjanjian kredit dan perjanjian pinjam uang itu merupakan “satu” perjanjian, sifatnya “konsensuil”; 2. yang mengemukakan bahwa perjanjian kredit dan perjanjian pinjam uang merupakan dua buah perjanjian yang masing-masing bersifat “konsensuil” dan “riil”. Perjanjian kredit adalah sarana pembangunan untuk mendapat kredit, penerima kredit terikat pada syarat-syarat tertentu.

 

BAB III

PEMBAHASAN

1. Kedudukan nasabah Bank Syariah jika dilihat dari sistem perbankan baru yang pada pokoknya mengacu pada ketentuan-ketentuan ekonomi dan perniagaan Syariah Islam

Sejak munculnya perbankan di Indonesia hingga saat ini yang mengalami perkembangan begitu pesat, landasan hukum operasional perbankan syariah pertama kali mendapatkan pengaturan melalui UU No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Untuk mengidentifikasi atau mengenali jenis bank syariah, UU ini menggunakan istilah “bank dengan prinsip bagi hasil”. Prinsip bagi hasil setelah mengalami perubahan dan dipertegas menjadi “prinsip syariah”. Prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasar hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan pembiayaan kegiatan usaha atau kegiatan lainnya yang sesuai syariah.

Dalam perkembangannya, pengaturan mengenai prinsip syariah lebih diatur dalam Undang – Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan. Selain itu, dengan diundangkannya Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998, tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, diharapkan mampu menata kembali sektor perbankan yang mengalami goncangan akibat krisis dan lebih penting lagi diharapkan mampu mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap sektor perbankan di Indonesia.

Kaitannya dengan Perbankan Syariah Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 ini, lebih memberikan angin segar bagi perkembangan perbankan syariah di Indonesia, karena undang-undang inilah yang secara tegas membedakan bank berdasarkan prinsip operasionalnya menjadi dua yaitu bank konvensional dan bank berdasarkan Prinsip Syariah.

Nasabah yang berhubungan dengan Bank Syariah untuk memanfaatkan produk-produk yang ada di dalamnya dapat memanfaatkan produk sesuai dengan kebutuhan dan motif yang ada padanya. Hal ini berlaku baik pada produk penghimpunan dana (funding), produk penyaluran dana (lending), maupun produk di bidang jasa (fee based income product).
Untuk itu maka pihak bank syariah kaitannya dengan kegiatan penghimpunan dana dari masyarakat tinggal melihat atau menanyakan kepada nasabah apa motif dibaliknya. Dalam hal nasabah menginginkan faktor keamanan (safety), maka bank dapat menawarkan produk berupa giro atau tabungan yang memakai prinsip titipan (wadiah). Dengan memilih giro wadiah atau tabungan wadiah, maka nasabah dapat mengambil uangnya sewaktu-waktu sejumlah yang ia simpan tanpa menanggung risiko akan kehilangan dananya, serta berpeluang mendapatkan bonus yang besarnya semata-mata berdasarkan kebijakan bank syariah yang bersangkutan. Namun apabila yang menjadi motif nasabah dalam menyimpan dana di bank syariah yang bersangkutan adalah dalam rangka mendapatkan keuntungan atau motif investasi, maka bank dapat menawarkan kepadanya produk berupa giro, tabungan, atau deposito berdasarkan prinsip bagi hasil (mudharabah). Melalui giro mudharabah, tabungan mudharabah, atau deposito mudharabah, maka nasabah berpeluang mendapatkan keuntungan dari uang yang disimpannya sesuai dengan nisbah bagi hasil yang disepakati di awal akad dikalikan dengan keuntungan bank, di samping itu nasabah juga menanggung risiko kehilangan uangnya baik sebagian atau seluruhnya jika bank syariah yang bersangkutan mengalami kegagalan.

Selain berbagai motif nasabah dalam menyimpan dana di Bank Syariah, ada pula motif nasabah dalam meminjam dana di Bank Syariah. Motif – motif tersebut antara lain : nasabah membutuhkan dana untuk suatu kegiatan usaha atau tambahan dana untuk ekspansi kegiatan usaha, nasabah membutuhkan dana untuk pengadaan barang konsumsi atau barang produksi, nasabah yang hanya membutuhkan manfaat atas suatu barang, dan nasabah membutuhkan pinjaman uang karena ada kebutuhan mendesak yang harus dipenuhi seperti untuk biaya pengobatan di rumah sakit atau keperluan membayar hutang.

Adanya berbagai motif nasabah dalam menyimpan dan meminjam dana di Bank syariah, maka ditinjau secara yuridis bank syariah bertanggung jawab kepada banyak pihak (stakeholders). Pihak – pihak yang dimaksud antara lain terdiri dari nasabah penabung, pemegang saham, investor obligasi, bank koresponden, regulator, pegawai perseroan, pemasok serta masyarakat dan lingkungan.

Jadi, secara yuridis kedudukan nasabah Bank Syariah jika dilihat dari sistem perbankan baru yang pada pokoknya mengacu pada ketentuan-ketentuan ekonomi dan perniagaan Syariah Islam sebagai pihak yang dilindungi dan diberikan pelayanan oleh Bank Syariah. Akan tetapi disisi lain kedudukan nasabah Bank Syariah jika dilihat dari sisi hubungan kontraktual dengan bank, kedudukan nasabah debitur sangat lemah, karena sebagian besar pasal-pasal dalam Undang – Undang Nomor 10 tahun 1998 hanya terkonsentrasi pada aspek kepentingan bank. Dalam perjanjian kredit misalnya, tidak jarang nasabah debitur ditempatkan pada posisi yang sangat dilematis. Perjanjian kredit yang biasanya standard contract, senantiasa membebani nasabah debitur dengan berbagai macam kewajiban hingga tanggung jawab atas resiko yang ditimbulkan selama perjanjian berlangsung dilimpahkan kepada nasabah, akhirnya memunculkan tanggung jawab kurang dari pihak bank: Padahal beban bunga yang tinggi sudah cukup membebani nasabah debitur dan sebagian produk-produk Bank Syariah masih mengadopsi istilah dari Bank Konvesional.

2. Perlindungan Hukum bagi Nasabah Debitur Bank Syariah sebagai Konsumen dalam Perjanjian Kredit Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Dalam perkembangan tentang perbankan syariah yang terjadi di Indonesia, khususnya dalam hal perlindungan hukum bagi nasabah – nasabah Bank Syariah, keberadaan Undang – undang syariah tidak secara tegas mengatur perlindungan hukum bagi nasabahnya. Sebagaimana disebut di atas bahwa peraturan hukum yang memberikan perlindungan bagi nasabah sebagai konsumen tidak hanya melalui bukan satu-satunya hukum yang mengatur tentang perlindungan konsumen di Indonesia. Sebelum disahkannya Undang – Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, pada dasarnya telah ada beberapa peraturan perundang-undangan yang materinya melindungi kepentingan konsumen antara lain: Pasal 202-205 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Ordonansi Bahan-bahan Berbahaya (1949), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan. Lahirnya Undang – Undang Perlindungan Konsumen diharapkan menjadi payung hukum di bidang konsumen dengan tidak menutup kemungkinan terbentuknya peraturan perundang-undangan lain yang materinya memberikan payung hukumnya. Adanya perlindungan hukum bagi nasabah sebagai konsumen dalam perjanjian kredit menjadi sangat penting karena secara faktual kedudukan antara para pihak (nasabah dengan bank) seringkali tidak seimbang. Perjanjian yang terjadi yaitu perjanjian kredit,dan yang seharusnya dibuat berdasarkan kesepakatan para pihak, karena alasan efisiensi diubah menjadi perjanjian yang sudah dibuat oleh pihak yang mempunyai posisi tawar (bargaining position), yaitu dalam hal ini adalah pihak bank. Sehingga nasabah tidak mempunyai pilihan lain kecuali menerima atau menolak perjanjian yang dibuat oleh bank.

Adanya klausula-klausula dalam perjanjian kredit pada bank sepatutnya merupakan upaya kemitraan, karena baik bank selaku kreditur maupun nasabah debitur kedua-duanya saling membutuhkan dalam upaya mengembangkan usahanya masing-masing.
Klausula yang demikian ketatnya didasari oleh sikap bank untuk melaksanakan prinsip kehati – hatian dalam pemberian kredit bagi nasabahnya. Dalam memberikan perlindungan terhadap nasabah debitur perlu kiranya peraturan tentang perkreditan direalisasikan sehingga dapat dijadikan panduan dalam pemberian kredit.

Dalam rangka memberikan perlindungan hukum bagi nasabah Bank Syariah dalam perjanjian kredit, Undang – Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, mencantumkan berbagai klausula baku yang antara lain, pasal 18 Undang – Undang Perlindungan Konsumen, ketentuan pada ayat (1) huruf g, yakni “ bahwa bank menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan dan atau pengubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya”. Klausula baku dalam pasal 18 ayat (1) huruf g ini sesuai dengan perjanjian kredit antara pihak nasabah dengan bank. Selain ketentuan dalam klausula baku dalam Undang – Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dalam memberikan perlindungan hukum bagi nasabah dalam perjanjian kredit ini, perlu juga adanya perjanjian standart yang isinya antara lain :

1).Memberikan peringatan secukupnya kepada para nasabahnya akan adanya dan berlakunya klausula – klausula yang penting dalam suatu perjanjian;

2).Pemberitahuan klausula dilakukan sebelum atau pada saat penandatanganan perjanjian kredit;

3).Klausula perjanjian dirumuskan dalam kata-kata dan kalimat yang jelas;

4).Memberikan kesempatan yang cukup bagi debitur untuk mengetahui isi perjanjian.

Dengan kerjasama yang baik antara pihak bank dengan nasabah, khususnya dalam hal adanya perjanjian standar mengenai kredit, maka diharapkan akan lebih mengoptimalkan perlindungan hukum bagi nasabah, sehingga dapat meminimalisasi masalah yang berkepanjangan di kemudian hari.

 

BAB IV

PENUTUP

 

Kesimpulan :

  1. Jadi, secara yuridis kedudukan nasabah Bank Syariah jika dilihat dari sistem perbankan baru yang pada pokoknya mengacu pada ketentuan-ketentuan ekonomi dan perniagaan Syariah Islam sebagai pihak yang dilindungi dan diberikan pelayanan oleh Bank Syariah. Akan tetapi disisi lain kedudukan nasabah Bank Syariah jika dilihat dari sisi hubungan kontraktual dengan bank, kedudukan nasabah debitur sangat lemah, karena sebagian besar pasal-pasal dalam Undang – Undang Nomor 10 tahun 1998 hanya terkonsentrasi pada aspek kepentingan bank.
  2. Perlindungan hukum bagi nasabah bank sebagai konsumen dalam perjanjian kredit ditinjau dari peraturan perundang-undangan di bidang perbankan, misalnya adanya kewajiban bagi bank untuk menjadi anggota LPS sehingga dapat memberi perlindungan bagi nasabah. Di samping itu juga adanya hak bagi nasabah untuk melakukan pengaduan nasabah, serta menggunakan forum mediasi perbankan untuk mendapatkan penyelesaian sengketa di bidang perbankan secara sederhana, murah, dan cepat.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DAFTAR PUSTAKA

Mariam Darus Badrulzaman, Perjanjian Kredit Bank, Alumni Bandung.

Subekti, R. 1995. Aneka Perjanjian. PT. Citra Aditya Bakti: Bandung.

Tulisan H. Sujianto. Hukum Perbankan dan Jaminan Syariah “Perlindungan Hukum bagi Nasabah Perbankan Syariah”.

Tulisan Maria Kaban. Tinjauan Yuridis terhadap Perjanjian Kredit. Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara.

Undang – Undang No. 10 tahun 1998 tentang Perbankan.

Tulisan ini dipublikasikan di Perikatan Bersumber pada Perjanjian. Tandai permalink.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s