Resume Zona Ekonomi Eksklusif

A. ZONA EKONOMI EKSKLUSIF (ZEE)

1. Historis

Salah satu perbedaan yang nyata antara hukum laut klasik dengan hukum laut baru adalah lahirnya prinsip zona ekonomi eksklusif (ZEE). Dalam lahirnya prinsip zona ekonomi eksklusif (ZEE) ini tidak langsung diterima oleh negara – negara berkembang atau maju. Terdapat dua kubu yang berbeda kepentingan, yaitu negara berkembang dengan negara negara maju. Negara – negara berkembang yang berpantai telah lama merasakan bahwa kebebasan di laut yang digembar – gemborkan oleh negara – negara maritim besar hanyalah semata – mata untuk mempertahankan kepentingan – kepentingan negara tersebut. Kebebasan di laut hanya suatu cara yang elegan untuk memberikan semua hak kepada negara – negara yang memiliki armada laut dan teknologi tanpa memperhatikan kepentingan – kepentingan negara – negara pantai yang sedang berkembang. Ketidak adilan inilah yang mendorong negara – negara berkembang melakukan tuntutan – tuntutan dan merombak ketentuan hukum laut yang lama.

Dorongan negara – negara berkembang yang berpantai untuk dapat memenuhi kebutuhan masyarakatnya telah diwujudkan oleh negara – negara tersebut dalam berbagai pernyataan sepihak baik dalam bentuk pelebaran laut wilayah maupun dalam bentuk penguasaan zona – zona laut lainnya. Oleh karena itu, konsepsi zona ekonomi eksklusif (ZEE) merupakan manifestasi dari usaha negara – negara pantai untuk melakukan pengawasan dan penguasaan terdapat di zona laut yang terletak di luar dan berbatasan dengan laut wilayahnya.

Konsepsi kedaulatan atas sumber kekayaan laut di luar laut wilayah ini pada mulanya berkembang di negara – negara Amerika Latin. Deklarasi pertama, Deklarasi Montevideo tanggal 8 Mei 1970 mulai berisikan prinsip untuk meluaskan kedaulatan negara – negara penandatangan atau hak – hak yurisdiksi eksklusif mereka atas zona yang berbatasan dengan pantai. Tuntutan ini didasarkan atas keharusan mengeksploitasi sumber – sumber laut agar dapat menjamin kelangsungan hidup rakyat negara – negara tersebut.

Deklarasi kedua, yang lahir karena Konferensi di Lima tanggal 8 Agustus 1970, juga berisikan konsepsi yang sama yaitu hak bagi setiap negara pantai untuk menetapkan kedaulatannya atas zona laut di luar laut wilayah yang didasarkan atas berbagai kepentingan biologis, geografis, geologis, dan keharusan eksploitasi.

Deklarasi ketiga ialah deklarasi San Dominggo yang diterima pada tanggal 7 Juni 1972, meletakkan prinsip – prinsip yang lebih jelas mulai dari laut wilayah, zona ekonomi, landas kontinen, sampai dengan daerah dasar laut dan laut lepas. Selain itu juga diletakkan prinsip – prinsip kerja sama regional dan masalah – masalah mengenai pencemaran laut.

Selain ketiga deklarasi yang berlangsung di Amerika Latin tersebut, negara – negara Afrika dalam seminar yang diselenggarakan di Yaounde tanggal 20 sampai dengan 30 Juni 1972, menerima beberapa rekomendasi antara lain hak untuk menentukan suatu zona ekonomi di bagian sebelah luar laut wilayah. Di atas zona ekonomi tersebut, negara – negara Afrika mempunyai yurisdiksi eksklusif untuk mengawasi dan mengeksploitasi sumber – sumber biologis dari laut dan penggunaan sumber – sumber untuk kepentingan utama rakyat mereka dan ekonomi mereka masing – masing. Eksploitasi tersebut pada hakikatnya haru terbuka pada semua negara Afrika baik yang berpantai maupun tidak. Bagi negara tidak berpantai, hak – hak negara – negara tersebut harus dirumuskan dalam perjanjian – perjanjian bilateral, regional, dan multilateral.

Dalam rekomendasi Yaounde, tidak dijelaskan mengenai lebar zona ekonomi itu sendiri. Hanya dinyatakan bahwa lebar tersebut ditetapkan dalam mil laut berdasarkan konsiderasi – konsiderasi regional dengan mempertimbangkan juga kepentingan negara – negara tidak berpantai dan kawasan tersebut.

Selanjutnya, Konverensi OAU tingkat Menteri di Addis Abeba tanggal 17 samap dengan 24 Mei 1973 menerima pula suatu deklarasi bahwa negara – negara Afrika mengakui hak semua negara pantai untuk menetapkan suatu zona ekonomi eksklusif yang lebarnya tidak melebihi 200 mil yang dihitung dari garis pangkal dari mana diukur lebar laut wilayah. Lebar laut wilayah tidak menyebutkan secara jelas seberapa lebar , namun hanya dapat diperkirakan bahwa dalam jarak 200 mil dari garispangkal tersebut sudah termasuk lebar laut wilayah.

Rezim hukum zona ekonomi tersebut didefinisikan sebagai suatu kedaulatan permanen atas semua sumber biologis dan mineral milik negara – negara pantai. Zona ekonomi eksklusif bagi tiap – tiap negara pantai Afrika menjadi zona yang dapat dibagi – bagi untuk negara Afrika secara keseluruhan.

Selanjutnya, dalam sidang konferensi Hukum Laut sendiri, juga diajukan proyek Nigeria pada tanggal 25 Juli 974 dan akhirnya proyek 16 negara Afrika pada tanggal 26 Agustus 1974. Konsepsi zona ekonomi ini tidak mengalami kesulitan dan dapat diterima oleh masyarakat internasional.

2. Lebar Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE)

Dalam pembukuan Konvensi Hukum Laut III tampak adanya dua kubu yang berbeda dalam menentukan seberapa lebar dari zona ekonomi eksklusif (ZEE) ini. Perbedaan ini didasarkan pada perbedaan kepentingan masing – masing negara. Negara – negara yang berkembang mengharapkan keuntungan yang lebih besar dari pada eksploitasi perairan sekitar pantainya, misalnya dengan mensyaratkan semacam pembayaran kepada kapal – kapal asing. Sementara itu, negara – negara industry memiliki kepentingan untuk tetap memepertahankan kebebasan seluas mungkin karena bagaimanapun mereka memiliki kemampuan teknologi dan modal untuk menggunakan kebebasan tersebut secara efektif.

Pada Konvensi Hukum Laut III tersebut, ada dua perbedaan yang sangat terlihat, yaitu di satu pihak berupa usul yantuk ng ditetapkannya lebar laut territorial 3 mil dengan hak perikanan yang terbatas bagi negara pantai di luar batas laut territorial tersebut, sedangkan di pihak lain ada suatu usul menghendaki perluasan laut territorial sampai 200 mil dari pantai.  Akhirnya angka yang dikemukakan mengenai lebarnya zona ekonomi eksklusif adalah 200 mil atau 370,4 km dan 12 mil lebar laut territorial.

Semenjak dikemukakannya gagasan zona ekonomi eksklusif, 200 mil dari garis pangkal tetap dijadikan pegangan. Sekiranya lebar laut wilayah 12 mil sudah diterima, seperti kenyataan sekarang ini, sebenarnya zona ekonomi tersebut ialah 200 mil – 12 mil = 188 mil. Sebagaimana telah dikemukakan, hak – hak negara pantai atas kedua zona laut tersebut berbeda yaitu kedaulatan penuh atas suatu wilayah dan hak – hak berdaulat atas zona ekonomi untuk tujuan eksploitasi sumber – sumber kekayaan yang terdapat di daerah laut tersebut.

Dalam Konvensi Hukum Laut tahun 1982 menyediakan bab khusus untuk zona tersebut yaitu Bab V yang terdiri dari 21 pasal. Menurut pasal 57 Konvensi Hukum Laut, tentang lebar zona ekonomi eksklusif, pasal tersebut menyatakan bahwa lebar zona ekonomi eksklusif tidak boleh melebihi 200 mil laut dari garis pangkal dari mana lebar laut wilayah diukur. Jadi, konvensi hanya mengambil ketentuan yang diajukan oleh negara – negara berkembang seperti yang telah dirumuskan dalam beberapa deklarasi sebelumnya.

3. Prinsip – Prinsip Hukum Zone Ekonomi Eksklusif (ZEE)

Bila negara pantai mempunyai kedaulatan penuh atas laut wilayahnya dan sumber – sumber kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, terhadap zona ekonomi eksklusif, pasal 56 Konvensi Hukum Laut, hanya memberikan hak – hak dalam hal :

  1. Hak – hak berdaulat melakukan eksplorasi, eksploitasi, konservasi, dan pengelolaan segala sumber kekayaan alam di dasar laut dan tanah di bawahnya serta pada perairan di atasnya. Demikian pula terhadap semua kegiatan untuk tujuan eksploitasi secara ekonomi dari zona tersebut;
  2. Yurisdiksi, sebagaimana yang ditetapkan dalam konvensi ini, atas pendirian dan penggunaan pulau – pulau buatan, riset ilmiah kelautan, serta perlindungan lingkungan laut;
  3. Hak – hak dak kewajiban lain sebagaimana ditetapkan dalam konvensi

Hak – hak yang diberikan zona ekonomi kepada negara – negara pantai lebih luas dari apa yang diberikan landas kontinen, karena hak – hak tas sumber – sumber dalam zona ekonomi bukan saja menyangkut sumber – sumber di dasar laut atau lapisan tanah di bawahnya, tetapi juga sumber – sumber yang terdapat di dalam air di atasnya. Namun, pelaksanaan hak – hak yang berhubungan dengan dasar laut dan lapisan tanah di bawahnya menurut pasal 56 ayat (3) tersebut akan diatur oleh ketentuan – ketentuan yang terdapat dalam Bab landas kontinen.

Selain hak – hak tersebut, dalam pasal 73 Konvensi Hukum Laut, juga dijelaskan tidak sekedar hak saja, tetapi juga dilengkapi dengan ketentuan – ketentuan hukum untuk menjamin pelaksanaan hak – hak tersebut.

Selain negara – negara pantai yang memiliki hak, berdasarkan prinsip keadilan yang sama – sama diterima baik oleh negara – negara berkembang maupun negara – negara maju, negara – negara tak berpantai juga diberi hak untuk mengambil kekayaan – kekayaan alam yang berada di zona ekonomi tersebut. hal ini diatur dalam pasal 69 Konvensi. Namun hak ini tidak dapay dilakukan begitu saja, karena harus dengan ketentuan – ketentuan yang dibuat oleh negara – negara pantai dan negara – negara tak berpantai baik dirumuskan dalam bentuk persetujuan bilateral maupun multilateral atas dasar adil. Selai itu, hak negara tak berpantai ini hanya mengambil sumber – sumber biologis saja. Sedangkan sumber mineral tetap dicadangkan untuk negara pantai.

Di Indonesia telah mengeluarkan Undang – undang mengenai Zona Ekonomi Eksklusif yaitu Undang – Undang Nomor 5 tahun 1983 dan Undang – Undang Nomor 9 tahun 1985 tentang Perikanan.

4. Delimitasi Zona Ekonomi Eksklusif

Mengingat zona ekonomi eksklusif ini merupakan zona baru, dalam penerapannya oleh negara – negara menimbulkan situasi bahwa negara – negara yang berhadapan atau berdampingan yang jarak pantainya kurang dari 200 mil laut harus melakukan suatu delimitasi ZEE satu sama lain. Prinsip hukum delimitasi ZEE diatur dalam pasal 74 Konvensi Hukum Laut 1982.

Pos ini dipublikasikan di Hukum Laut Internasional dan tag . Tandai permalink.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s