Analisis Undang-undang Nomor 9 tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang berdasarkan Perspektif Hukum Ekonomi

ANALISIS UNDANG – UNDANG NOMOR 9 TAHUN 2006 TENTANG SISTEM RESI GUDANG BERDASARKAN PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI

Oleh :

Ryan Navis Eka. P

0810110195

Fakultas Hukum Universitas Brawijaya

 

A. Hukum Ekonomi dalam Sistem Hukum yang Terdapat dalam Undang–undang Nomor 9 tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang

Salah satu untuk mempermudah dalam memahami hukum ialah dengan memahami pembidangan hukum. Pembidangan hukum terdiri dari bermacam – macam yang salah satunya ialah pembidangan hukum ditinjau dari segi isi, yang terdiri dari hukum publik dan hukum privat. Hukum publik adalah hukum yang mengatur hubungan antara penguasa (dalam hal ini Pemerintah) dengan rakyatnya (masyarakat atau individu). Dalam hukum publik ini lebih ditekankan pada kepentingan umum. Sedangkan hukum privat adalah hukum yang mengatur hubungan antar perseorangan, hubungan antara individu yang satu dengan individu yang lain. Jadi, yang lebih ditekankan ialah kepetingan individu.

Berdasarkan pembidangan hukum dari segi isi tersebut, setelah melalui perkembangan yang pesat, muncul hukum ekonomi diantara pembidangan tersebut. Munculnya hukum ekonomi ini menimbulkan permasalahan. Hukum ekonomi yang muncul sebagai bidang hukum sendiri yang lebih khusus dari hukum privat, mengancam keeksistensian (keberadaan) hukum privat yang lain, seperti hukum perdata dan hukum dagang yang notabenya ialah hukum privat. Selain itu juga hukum ekonomi tidak hanya bersifat khusus (privat), tetapi juga mengatur hal – hal yang bersifat publik. Oleh karena itu, pada awal kemunculannya sampai dengan perkembangannya, hukum ekonomi mengalami perkembangan yang cepat karena hukum ekonomi muncul diantara irisan hukum publik dan hukum privat yang berarti bahwa hukum yang ekonomi mengatur hukum publik dan hukum privat sehingga cakupan hukum ekonomi lebih luas dari pada hukum privat.

Dalam analisis Undang – undang Nomor 9 tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang, dengan hukum ekonomi dalam sistem hukum yang mengatur hukum publik dan hukum privat tersebut, maka terdapat beberapa aspek hukum publik dan hukum privat yang diatur oleh undang – undang tersebut. Aspek – aspek tersebut antara lain :

a. Aspek Publik yang Diatur dalam Undang – undang No. 9 tahun 2006 sebagai Hukum Ekonomi dalam Sistem Hukum

Di dalam Undang – Undang Nomor 9 tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang, Aspek publiknya terdapat dalam ketentuan pasal 39 ayat (1), (2), dan (3) tentang Penyidikan dan pasal 42 dan 43  tentang Ketentuan Pidana.

Dalam pasal 39 ayat 1 disebutkan, “Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Badan Pengawas diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Sistem Resi Gudang”.

Pasal 39 ayat 2 dinyatakan, “Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:

a. memeriksa kebenaran laporan atau keterangan yang berkenaan dengan tindak pidana di bidang Sistem Resi Gudang;

b. memeriksa setiap Pihak yang diduga melakukan tindak pidana di bidang Sistem Resi Gudang;

c. meminta keterangan dan barang bukti dari setiap Pihak sehubungan dengan peristiwa tindak pidana di bidang Sistem Resi Gudang; dan

d. meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Sistem Resi Gudang.

Pasal 39 ayat 3, “Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan saat dimulainya penyidikan kepada Penuntut Umum”.

Selain itu, ketentuan pasal yang mengatur tentang aspek publik dalam Undang – undang Sistem Resi Gudang ini, juga terdapat dalam pasal 42 yang menyebutkan, “Setiap orang yang melakukan manipulasi data atau keterangan yang berkaitan dengan Resi Gudang dan Derivatif Resi Gudang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 diancam dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan pidana denda paling banyak Rpl0.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)”.

Serta dalam ketentuan pasal 43 yang menyatakan, “Setiap orang yang melakukan kegiatan Sistem Resi Gudang tanpa memiliki persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), Pasal 23 ayat (1), Pasal 28, dan Pasal 34, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp6.500.000.000,00 (enam miliar lima ratus juta rupiah)”.

Berdasarkan pasal – pasal tersebut, dapat disimpulkan bahwa Undang – undang Nomor 9 tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang ini, mengatur tentang aspek publik dalam hukum ekonomi sebagai sistem hukum.

Selain mengatur aspek publik dalam hukum ekonomi sebagai sistem hukum, Undang – undang Sistem Resi Gudang ini juga mengatur tentang aspek privat. Aspek privat tersebut dapat dilihat dalam ketentuan pasal – pasalnya, yaitu pasal 12 ayat 1 tentang Hak Jaminan dan pasal 36 tentang Pembukuan dan Pelaporan yang tentang ketentuan – ketentuan tersebut biasanya diatur dalam hukum dagang dan hukum perdata.

Dalam pasal 12 menyebutkan, “Perjanjian Hak Jaminan merupakan perjanjian ikutan dari suatu perjanjian utang piutang yang menjadi perjanjian pokok”.

Sedangkan dalam pasal 36 menyatakan, “Pengelola Gudang, Pusat Registrasi, dan Lembaga Penilaian Kesesuaian wajib:

a. membuat, menyimpan pembukuan, dan catatan kegiatan yang berkaitan dengan Sistem Resi Gudang; dan

b. menyampaikan laporan secara berkala dan/atau sewaktu-waktu kepada Badan Pengawas.

Jadi, berdasarkan ketentuan dalam pasal – pasal tersebut, Undang – undang Nomor 9 tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang ini mengatur tentang aspek publik dan aspek privat dalam perspektif hukum ekonomi sebagai sistem hukum.

 

B. Kaidah – Kaidah Hukum Ekonomi dalam Undang – undang Nomor 9 tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang

Kaidah adalah norma atau aturan yang mengatur tingkah laku manusia dalam kehidupannya. Kaidah hukum ekonomi adalah norma atau aturan yang mengatur dalam hukum ekonomi. Di dalam hukum ekonomi terdapat 2 jenis kaidah, yaitu kaidah hukum yang bersifat administratif dan kaidah hukum yang bersifat substantif.

Kaidah hukum yang bersifat administratif adalah ketentuan – ketentuan hukum administrasi negara mengenai aspek – aspek prosedural dari aktivitas dan transaksi ekonomi. Ketentuan kaidah bersifat administratif ini dibuat oleh aparatur administrasi negara atau pihak eksekutif dan mempunyai kekuatan hukum memaksa agar ketentuan dan persyaratan yang diatur dalam ketentuan tersebut ditaati atau dipatuhi oleh publik.

Kaidah hukum yang bersifat substansif adalah ketentuan hukum yang dibuat aparat legislatif, eksekutif, dan yudikatif baik secara bersama maupun sendiri mengenai aspek – aspek material dan substansial dari aktivitas transaksi ekonomi. Kaidah hukum substansif ini memiliki kekuatan hukum mengatur (anfullen recht) dan memaksa (dwingen recht).

a. Kaidah Hukum yang Bersifat Administratif dalam Undang – undang Nomor 9 tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang

Berdasarkan latar belakang Undang – undang Sistem Resi Gudang yaitu menciptakan sistem lembaga pembiayaan perdagangan yang diperlukan oleh dunia usaha, terutama usaha kecil dan menengah termasuk petani, maka kaidah hukum yang bersifat administratif dalam Undang – undang Sistem Resi Gudang ini terdapat dalam pasal 2 ayat 1 yang menyebutkan, “Resi Gudang hanya dapat diterbitkan oleh Pengelola Gudang yang telah memperoleh persetujuan Badan Pengawas”.

Selain itu kaidah hukum yang bersifat administratif dalam Undang undang Sistem Resi Gudang juga terdapat dalam peraturan pelaksanaannya, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 36 tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang – undang Nomor 9 tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang. Dalam Peraturan Pemerintah No. 36 tahun 2007 tersebut, kaidah hukum yang bersifat administratif diatur dalam pasal 34 ayat 2. Dalam pasal 34 ayat 2 PP No. 36 tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang – undang Sistem Resi Gudang tersebut menyebutkan, “Kelembagaan dalam Sistem Resi Gudang terdiri atas”:

a. Badan Pengawas;

b. Pengelola Gudang;

c. Lembaga Penilaian Kesesuaian; dan

d. Pusat Registrasi.

Selain tentang kelembagaan dalam Sistem Resi Gudang, Dalam PP No. 36 tahun 2007 tersebut kaidah hukum bersifat administratif juga diatur dalam ketentuan pasal 35 ayat 2 tentang dalam memberikan perijinan atau persetujuan dan ayat 3 tentang persetujuan bank.

Dalam pasal 35 ayat 2 PP No. 36 tahun 2007, dinyatakan, “Badan Pengawas memberikan persetujuan kepada:

a. Pengelola Gudang;

b. Lembaga Penilaian Kesesuaian; dan

c. Pusat.

Pasal 35 ayat 3 menyebutkan, “Dalam hal bank, lembaga keuangan non bank atau pedagang berjangka bermaksud menerbitkan Derivatif Resi Gudang, maka badan pengawas dapat mengeluarkan persetujuan sebagai penerbit Derivatif Resi Gudang atas permohonan bank, lembaga keuangan non bank atau pedagang berjangka”.

Berdasarkan sifat kaidah administratif yang bersifat memaksa, yang terdapat sanksi jika tidak dipatuhi, dalam Peraturan Pemerintah No. 36 tahun 2007 tersebut juga memuat sanksi sebagai akibat dari adanya kaidah hukum yang bersifat administratif tersebut. Sanksi ini terdapat dalam pasal 66 ayat 2, yaitu berupa peringatan tertulis, denda administratif, pembatasan kegiatan usaha, pembekuan kegiatan usaha, dan pembatalan. Sanksi ini diberikan apabila melanggar kaidah hukum yang bersifat administratif dalam Undang – undang Nomor 9 tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang.

b. Kaidah Hukum yang Bersifat Substantif dalam Undang – undang Nomor 9 tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang

Selain mengatur tentang kaidah hukum yang bersifat administratif, dengan latar belakang Undang – undang Sistem Resi Gudang yang menciptakan sistem lembaga pembiayaan perdagangan yang diperlukan oleh dunia usaha, terutama usaha kecil dan menengah termasuk petani, Undang – undang Sistem Resi Gudang juga mengatur kaidah hukum yang bersifat substansif. Kaidah hukum yang bersifat substansif ini terdiri dari 2 macam, yaitu kaidah hukum yang bersifat substansif yang mengatur dan kaidah hukum yang bersifat substansif yang memaksa.

Kaidah hukum yang bersifat substansif yang mengatur terdapat dalam pasal 25 ayat 1 Undang – undang Sistem Resi Gudang yang menyatakan, “Pengelola Gudang, berdasarkan kesepakatan, dapat mencampur barang yang jenis, standar mutu, dan unit satuannya setara atau menurut kebiasaan praktik perdagangan”. Jadi, dalam ketentuan pasal 25 ayat 1 ini, hanya bersifat mengatur artinya tidak ada kewajiban untuk melaksanakan hal tersebut. Sehingga apabila tidak dilaksanakan aturan tersebut, tidak akan ada sanksi yang diberikan.

Sedangkan kaidah hukum yang bersifat substansif yang memaksa, terdapat dalam ketentuan pasal 35 tentang Praktek Perdagangan yang Dilarang. Pasal 35 tersebut menyebutkan, “Setiap pihak dilarang melakukan manipulasi data atau keterangan yang berkaitan dengan penerbitan Resi Gudang dan Derivatif Resi Gudang”. Sebagaimana dengan ciri kaidah hukum yang administratif yang memaksa, kaidah hukumyang bersifat substansif yang memaksa pun memiliki sanksi bila kaidah hukum tersebut tidak dipatuhi. Sanksi tersebut terdapat dalam pasal 42, “Setiap orang yang melakukan manipulasi data atau keterangan yang berkaitan dengan Resi Gudang dan Derivatif Resi Gudang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 diancamdengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan pidana denda paling banyak Rpl0.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)”.

 

C. Fungsi dan Peranan Hukum Ekonomi dalam Pembangunan yang Terdapat dalam Undang – undang Nomor 9 tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang

Dalam hal pembangunan di Indonesia, keberadaan hukum ekonomi sangat penting karena hukum ekonomi sebagai penunjang dalam pembangunan di Indonesia. Sebagai hukum yang bersifat lebih khusus, hukum ekonomi membentuk dan menyediakan sarana dan prasarana hukum bagi pembangunan di Indonesia, yaitu peningkatan pembangunan ekonomi, perlindungan kepentingan ekonomi warga, peningkatan kesejahteraan masyarakat, menyusun dan menerapkan sanksi bagi pelanggar.

Fungsi hukum ekonomi dalam pembangunan antara lain :

  1. Sebagai alat untuk mengatur tingkah laku masyarakat di dalam pembangunan ekonomi. Sebagai landasan bertindak para pelaku ekonomi. Hukum sebagai sarana pemeliharaan ketertiban dan keamanan;
  2. Sebagai alat legitimasi terhadap pembangunan (tindakan pemerintah) dalam upaya penanganan kondisi ekonomi tertentu. Sebagai dasar bertindak bagi pemerintah untuk merencanakan dan melaksanakan pembangunan ekonomi. Hukum harus punya daya antisipasi dan bersifat dinamis. Sebagai penentu arah atau dasar pembangunan ekonomi;
  3. Sebagai alat kontrol atau pengendali penyimpangan perilaku- perilaku, baik oleh anggota masyarakat maupun penguasa. Setiap penyimpangan dalam kehidupan masyarakat , termasuk dalam bidang ekonomi harus dikembalikan dalam keadaan semula. Hukum sebagai alat preventif sehingga penyimpangan yang sama tidak terulang dan tercipta stabilitas, ketentraman, dan kenyamanan hidup bermasyarakat;
  4. Sebagai pendorong dan pengaman bagi masyarakat khususnya pelaku ekonomi untuk terus berkarya dalam bidang ekonomi, karena dengan adanya hukum ekonomi, mereka lebih yakin akan kepastian dan keamanan usahanya.

a. Fungsi Hukum Ekonomi sebagai Alat untuk Mengatur Tingkah Laku Masyarakat di dalam Pembangunan Ekonomi dalam Undang – undang Nomr 9 tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang

Hukum ekonomi sebagai landasan bertindak para pelaku ekonomi. Hukum sebagai sarana pemeliharaan ketertiban dan keamanan. Dalam Undang – undang Sistem Resi Gudang, fungsi hukum ekonomi sebagai alat untuk mengatur tingkah laku masyarakat di dalam pembangunan ekonomi terdapat dalam pasal 35 yang menyebutkan, “Setiap pihak dilarang melakukan manipulasi data atau keterangan yang berkaitan dengan penerbitan Resi Gudang dan Derivatif Resi Gudang”. Berdasarkan ketentuan tersebut, dapat diketahui bahwa hukum ekonomi sebagai alat untuk mengatur tingkah laku masyarakat agar tidak melakukan kegiatan yang dilarang, dalam Undang – undang ini tentang memanipulasi data.

b. Fungsi Hukum Ekonomi sebagai Alat Legitimasi terhadap Pembangunan (Tindakan Pemerintah) dalam Upaya Penanganan Kondisi Ekonomi Tertentu dalam Undang – Undang Nomor 9 tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang

Maksudnya bahwa hukum ekonomi sebagai dasar bertindak bagi pemerintah untuk merencanakan dan melaksanakan pembangunan ekonomi. Hukum harus punya daya antisipasi dan bersifat dinamis. Sebagai penentu arah atau dasar pembangunan ekonomi. Dalam Undang – undang Sistem Resi Gudang, fungsi hukum ekonomi sebagai alat legitimasi terhadap pembangunan (tindakan pemerintah) dalam upaya penanganan kondisi ekonomi tertentu terdapat dalam pasal 32 point a yang menyebutkan, “penyusunan kebijakan nasional untuk mempercepat pengembangan Sistem Resi Gudang”. Berdasarkan ketentuan pasal tersebut, dapat digunakan sebagai legitimasi terhadap segala kegiatan atau tindakan yang dilakukan oleh Pemerintah dalam hal Penanganan kondisi ekonomi tertentu melalui pengembangan sistem resi gudang.

c. Fungsi Hukum Ekonomi sebagai Alat Kontrol atau Pengendali Penyimpangan Perilaku – Perilaku, Baik oleh Anggota Masyarakat Maupun Penguasa dalam Undang – undang Nomor 9 tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang

Maksudnya, setiap penyimpangan dalam kehidupan masyarakat, termasuk dalam bidang ekonomi harus dikembalikan dalam keadaan semula. Hukum sebagai alat preventif atau pencegahan, sehingga penyimpangan yang sama tidak terulang dan tercipta stabilitas, ketentraman, dan kenyamanan hidup bermasyarakat. Dalam Undang – undang Sistem Resi Gudang, fungsi hukum ekonomi sebagai alat kontrol atau pengendali penyimpangan perilaku- perilaku, baik oleh anggota masyarakat maupun penguasa, terdapat dalam ketentuan pasal 42 tentang ketentuan pidana yang menyebutkan,”Setiap orang yang melakukan manipulasi data atau keterangan yang berkaitan dengan Resi Gudang dan Derivatif Resi Gudang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 diancam dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan pidana denda paling banyak Rpl0.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)”.

Jadi, dengan adanya ketentuan pasal 42 ini memiliki maksud bahwa hukum ekonomi itu sebagai kontrol atau pengendali agar tidak terjadi perilaku – perilaku menyimpang (yang dilarang) dalam resi gudang ini sehingga tercapainya stabilitas, ketentraman, dan keamanan dalam kehidupan masyarakat. Perilaku menyimpang yang dimaksud dalam Undang – undang Sistem Resi Gudang ini ialah perbuatan memanipulasi data yang tertuang dalam ketentuan pasal 35 Undang – undang Sistem Resi Gudang.

d. Fungsi Hukum Ekonomi sebagai Pendorong dan Pengaman bagi Masyarakat Khususnya Pelaku Ekonomi untuk Terus Berkarya dalam Bidang Ekonomi dalam Undang – undang Nomor 9 tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang

Hal ini terjadi karena dengan adanya hukum ekonomi, mereka lebih yakin akan kepastian dan keamanan usahanya. Dalam Undang – undang Sistem Resi Gudang, fungsi hukum ekonomi sebagai pendorong dan pengaman bagi masyarakat khususnya pelaku ekonomi untuk terus berkarya dalam bidang ekonomi.

Fungsi hukum ekonomi sebagai pendorong dalam Undang – undang Sistem Resi Gudang ini terdapat dalam ketentuan pasal 33 point b yang menyatakan, “pengembangan komoditas unggulan di daerah”. Dalam ketentuan pasal tersebut fungsi hukum ekonomi sebagai pendorong agar masyarakat terus berkarya di bidang ekonomi, khususnya yang menjadi komoditas unggulan di daerahnya.

Sedangkan yang mengatur tentang fungsi hukum ekonomi sebagai pengaman bagi masyarakat dalam berkarya di bidang ekonomi terdapat dalam pasal 2 ayat 1 yang menyebutkan,”Resi Gudang hanya dapat diterbitkan oleh Pengelola Gudang yang telah memperoleh persetujuan Badan Pengawas”. Berdasarkan ketentuan tersebut maka memiliki kepastian bahwa penerbitan resi gudang oleh pengelola gudang itu hanya dapat diterbitkan oleh pengelola gudang yang memiliki persetujuan dari badan pengawas. Sehingga hal ini dengan adanya ketentuan tentang fungsi hukum ekonomi sebagai pedorong dan pengatur ini akan  memberikan keamanan dan kepastian bagi masyarakat dalam menjalankan usahanya.

D. Klasifikasi Hukum Ekonomi dalam Undang – Undang Nomor 9 tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang

Dalam klasifikasi Hukum Ekonomi menurut Rochmat Soemitro, yang beliau membagi klasifikasi Hukum Ekonomi menjadi 9 bagian (dalam slide kuliah Ibu Hamidah; Klasifikasi Hukum Ekonomi), Undang – Undang Nomor 9 tahun 2006 ini termasuk klasifikasi dalam Hukum Ekonomi Jasa.

Apabila klasifikasi Hukum Ekonomi menurut Sumantoro, Undang – Undang Nomor 9 tahun 2006 ini termasuk klasifikasi dalam Hukum Ekonomi yang mengatur kegiatan non fisik yaitu Hukum Ekonomi jasa – jasa. Dikatakan sebagai Hukum Ekonomi jasa karena Undang – Undang Sistem Resi Gudang ini mengatur tentang kegiatan yang berkaitan dengan penerbitan, pengalihan, penjaminan, dan penyelesaian resi gudang. Secara eksplisit, hal ini tertuang dalam pasal 6, 8, dan 12 Undang – Undang Nomor 9 tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang. Ruang lingkup sistem resi gudang inilah yang termasuk dalam lingkup Hukum Ekonomi jasa, karena menerbitkan, mengalihkan, menjamin, dan menyelesaikan resi gudang. Kegiatan dalam undang – undang ini sama dengan mengatur jasa – jasa masyarakat yang berprofesi sebagai jasa (petani) dan pihak yang terdapat dalam jasa usaha seperti menerbitkan resi gudang.

Berdasarkan klasifikasi hukum ekonomi yang diklasifikasikan oleh Daoed Yoesoef, maka Undang – undanga Sistem Resi Gudang ini termasuk dalam hukum ekonomi distribusi. Dalam hal ini hukum ekonomi distribusi dalam bentuk jasa, yaitu penerbitan, pengalihan, dan penggantian resi gudang.

Serta berdasarkan Sunaryati Hartono, Undang – undang Sistem Resi Gudang ini termasuk dalam hukum ekonomi pembangunan karena Undang – undang Sistem Resi Gudang ini berisi pemikiran hukum mengenai cara – cara meningkatkan dan mengembangkan kehidupan ekonomi Indonesia secara nasional. Hal ini tertuang dalam ketentuan pasal 32 point d “pengembangan standardisasi komoditas dan pengembangan infrastuktur teknologi informasi”. Dan pasal 32 point e, “pemberian kemudahan bagi sektor usaha kecil dan menengah, serta kelompok tani di bidang Sistem Resi Gudang”.

Oleh karena itu, Undang – Undang Nomor 9 tahun 2006 Sistem Resi Gudang ini masuk dalam setiap klasifikasi hukum ekonomi.

 

 

Tulisan analisis terhadap Undang – Undang Sistem Resi Gudang dalam Perspektif Hukum Ekonomi ini dikutip dari berbagai sumber, antara lain:

Undang – Undang Nomor 9 tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang

Slide Mata Kuliah Ibu Siti Hamidah tentang Hukum Ekonomi

Tulisan Hendra Setiawan Boen dengan judul “ Analisa Resi Gudang Sebagai Surat Berharga ” yang dimuat di hukum online yang diakses pada tanggal 7 Maret 2010.

http://www.bi.go.id Box 6 tentang Sistem Resi Gudang dan Peranan Perbankan (Undang – Undang No. 9 tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang) yang diakses pada tanggal 7 Maret 2010.

 

 

 

 

 

Dipublikasi di Hukum Ekonomi | Meninggalkan komentar

Indonesia sebagai Negara Kepulauan

INDONESIA NEGARA KEPULAUAN

 

1. Hukum Laut Indonesia di Zaman Kolonial

Perkembangan umum hukum laut sesudah Perang Dunia II adalah tuntutan kebanyakan negara untuk memperluas kekuasaannya di laut yang berbatasan dengan pantainya. Seperti yang ada saat ini, bahwa negara – negara pantai dengan didorong oleh faktor politik, ekonomi, pertahanan, dan keamanan, memperluas lebar laut wilayahnya dan terkadang sampai jauh ke tengah laut lepas. Indonesia sebagai suatu negara kepulauan juga merasa perlu merombak ketentuan – ketentuan lama mengingat letak geografis, bentuk kepulauannya yang sangat khusus, dan kepentingan – kepentingan nasional lainnya.

Ketentuan hukum yang mengatur Indonesia di masa lampau dan faktor – faktor yang mendorong untuk merumuskan ketentuan baru dalam hukum laut Indonesia. Pada masa lampau, perairan Indonesia diatur oleh Teritorial Zee en Maritieme Kringen Ordonantie tahun 1939 yang tercantum dalam Staatblad 1939 No.442 dan mulai berlaku tanggal 25 September 1939. Dalam hal laut wilayah, ketentuan pasal 1 Ordonansi tersebut menyatakan bahwa lebar laut wilayah adalah 3 mil laut, yang diukur dari garis air rendah dari pulau – pulau yang termasuk dalam daerah Indonesia. Ketentuan dalam pasal 1 Ordonansi ini masih dipakai sampai tahun 1957. Walaupun sudah terasa bahwa ketentuan – ketentuan tersebut sudah tidak sesuai dengan kepentingan – kepentingan pokok Indonesia.

Dalam perkembangannya, penentuan batas laut yang demikian sudah terasa tidak cocok lagi dengan perkembangan zaman, tidak sesuai dengan kepentingan rakyat banyak, hal ini terjadi karena sifat khusus Indonesia yang merupakan negara kepulauan serta letaknya yang strategis. Bila cara pengukuran yang lama tetap dipakai, yaitu lebar laut wilayah yang diukur dari garis pangkal air rendah, maka sebagian besar dari pulau – pulau atau kelompok pulau – pulau kita, akan mempunyai laut wilayahnya sendiri – sendiri dan sebagai akibatnya diantara laut – laut wilayah tersebut, terdapat pula bagian – bagian laut lepas. Semakin banyaknya laut – laut wilayah dengan kantong – kantong laut lepas dalam kepulauan Indonesia akan menimbulkan banyak persoalan dan bahkan dapat membahayakan keutuhan wilayah nasional. Hal ini dapat dilihat dari berbagai segi, yaitu segi keamanan, segi pelayaran, segi ekonomi, dan segi politik.

Segi keamanan, bentuk laut yang demikian akan menimbulkan banyak kesulitan dalam hal melakukan pengawasan. Maksudnya ialah bahwa pengawasan yang berat dan rumit terjadi dalam tugas kapal – kapal perang atau kapal – kapal pengawas pantai untuk menjaga perairan Indonesia dari usaha – usaha penyelundupan, kegiatan – kegiatan subversive asing, dan usaha – usaha pelanggaran hukum lainnya. Hal ini terjadi karena banyaknya dan berbelit – belitnya susunan kepulauan yang harus diawasi. Tugas ini semakin diperberat dengan adanya kantong – kantong laut lepas disana – sini.

Segi pelayaran, yang merupakan urat nadi bagi kehidupan rakyat Indonesia yang mendiami pulau – pulau yang bertebaran sepanjang 3000 mil, adanya kantong – kantong laut lepas dengan rezim kebebasannya dapat membahayakan keutuhan wilayah nasional. Maksudnya ialah di kantong – kantong laut lepas tersebut, karena rezim kebebasannya, semua negara dapat mengadakan segala macam kegiatan dan bahkan juga peperangan. Tentunya hal ini dapat membahayakan keutuhan wilayah nasional.

Segi ekonomi, sistem perairan yang dulu itu akan sangat merugikan Indonesia, karena negara – negara asing dengan kemajuan teknik penangkapan ikan akan dapat menghabiskan sumber – sumber ikan di laut sekitar pantai kita.

Segi politik, ketentuan huku laut yang sama dapat membahayakan keutuhan dan kesatuan wilayah nasional Indonesia. Selama perairan antara pulau – pulau Indonesia masih merupakan bagian – bagian dari laut lepas, maka selama itu pula bangsa Indonesia masih merasa terpisah – pisah satu sama lainnya. Keadaan demikian inilah yang dapat atau membantu usaha – usaha gerakan separatis.

Jadi, apabila ketentuan – ketentuan lama yang mengatur perairan Indonesia masih tetap dipertahankan, maka akan sangat merugikan kepentingan – kepentingan nasional kita. Berdasarkan alasan tersebut, demi mengamankan kepentingan – kepentingan nasional (pokok) Indonesia, baik dari bidang keamanan, pelayaran, ekonomi, maupun politik, maka pemerintah Indonesia merasa perlu merombak ketentuan – ketentuan lama dan mengumumkan ketentuan – ketentuan baru di bidang perairan nasional.

 

2. Lahirnya Konsepsi Negara Kepulauan

Ketentuan – ketentuan baru ini pada mulanya dikeluarkan dalam bentuk Pengumuman Pemerintah tanggal 13 Desember 1957, yang kemudian dikenal dengan nama “Deklarasi Djuanda” yang isinya sebagai berikut :

Bahwa segala perairan di sekitar, diantara dan yang menghubungkan pulau – pulau atau bagian pulau – pulau yang termasuk daratan Negara Republik Indonesia dengan tidak memandang luas atau lebarnya adalah bagian – bagian yang wajar dari pada wilayah daratan Negara Republik Indonesia dan dengan demikian merupakan bagian dari perairan nasional yang berada di bawah kedaulatan mutlak dari Negara Republik Indonesia”.

Lalu lintas damai di perairan ini bagi kapal asing terjamin selama dan sekedar tidak bertentangan dengan kedaulatan dan keselamatan Negara Republik Indonesia. Penentuan batas laut territorial yang lebarnya 12 mil yang diukur dari garis – garis yang menghubungkan titik – titik yang terluar pada pulau – pulau Negara Republik Indonesia akan ditentukan dengan undang – undang”.

Hal inilah yang dimaksud dengan Wawasan Nusantara, Konsepsi Nusantara yang bertujuan untuk menjamin kepentingan – kepentingan nasional dan keutuhan wilayah Negara Republik Indonesia. Konsepsi ini diperkuat dengan Undang – undang Nomor 4 Prp. 1960. Jadi, dengan adanya ketentuan hukum yang baru ini, seluruh kepulauan dan perairan Indonesia adalah suatu kesatuan dimana dasar laut, lapisan tanah di bawahnya, udara di atasnya, dan seluruh kekayaan alamnya berada dalam kedaulatan mutlak Indonesia. Sedangkan laut – lau wilayah dengan kantong – kantong laut lepas yang terdapat dalam kepulauan Indonesia (menurut sistem yang dulu) telah menjadi perairan pedalaman.

Undang – Undang Nomor 4 tahun 1960 ini merupakan dokumen yuridik dasar dari kebijaksanaan dalam hal perairan Indonesia, yang dilengkapi dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 1962 tentang lalu lintas damai kendaraan air asing dalam perairan Indonesia, dan Keputusan Presiden Indonesia Nomor 16 tahun 1971 tentang wewenang pemberian ijin berlayar bagi segala kegiatan kendaraan air asing dalam wilayah perairan Indonesia. Ketentuan dalam Undang – undang Nomor 4 Prp. Tahun 1960, antara lain :

  • Perairan Indonesia adalah laut wilayah Indonesia beserta perairan pedalaman Indonesia.
  • Laut wilayah Indonesia ialah lajur laut sebesar 12 mil laut yang garis luarnya diukur tegak lurus atas garis dasar atau titik pada garis dasar yang terdiri dari garis – garis lurus yang menghubungkan titik – titik terluar pada garis air rendah dari pada pulau – pulau atau bagian pulau – pulau yang terluar dalam wilayah Indonesia dengan ketentuan bahwa jika ada selat yang lebarnya tidak melebihi dari 24 mil laut dan negara Indonesia tidak merupakan negara satu – satunya negara tepi, garis batas laut wilayah Indonesia ditarik pada tengah selat.
  • Perairan pedalaman Indonesia ialah semua perairan yang terletak pada sisi dalam garis dasar.
  • Lalu lintas laut damai dalam perairan pedalaman Indonesia terbuka bagi kendaraan asing.

Jadi, ketentuan pokok Undang – undang Nomor 4 Prp. tahun 1960 ini ialah cara penarikan garis dasar yang sama sekali berlainan dengan cara tradisional. Selanjutnya, seluruh kepulauan Indonesia dikelilingi pada bagian sebelah luarnya dengan garis – garis lurus yang merupakan garis pangkal dari mana diukur wilayah selebar 12 mil. Konsepsi Nusantara ini telah menyatukan suatu gugusan pulau – pulau yang merupakan kesatuan geografis menjadi kesatuan hukum dan ekonomis.

Jadi, dalam konsepsi laut wilayah Indonesia ini terdapat 2 unsur, yaitu cara penarikan garis lurus sebagai garis pangkal dan lebar laut wilayah selebar 12 mil. Mengenai laut wilayah yang lebarnya 12 mil, bukanlah suatu hal yang berlebih – lebihan, karena pada waktu itu sebagian besar negara sudah menuntut lebar laut wilayahnya 12 mil dan juga ada yang lebih.

Hukum laut secara tradisional mengadakan pembagian laut yang terdiri dari laut lepas, laut wilayah, dan perairan pedalaman. Di laut lepas terdapat rezim kebebasan berlayar bagi semua kapal, di laut wilayah berlaku rezim lintas damai bagi kapal – kapal asing, dan di perairan pedalaman tidak berlaku hak lintas damai. Sedangkan bagi Indonesia, perairan Indonesia agak sedikit berbeda dengan negara – negara lain. Berdasarkan Undang – undang Nomor 4 Prp. tahun 1960 tersebut, perairan Indonesia terdiri dari laut wilayah dan perairan pedalaman. Perairan pedalaman dibagi pula atas laut pedalaman dan perairan daratan.

Mengenai hak lintas damai di laut wilayah, karena hal tersebut telah menjadi ketentuan yang lama diterima dan dijamin oleh Hukum Internasional. Menurut pasal 17 Konvensi, “Di laut wilayah perairan Indonesia, kapal semua negara baik berpantai atau tidak berpantai, menikmati hak lintas damai melalui laut territorial”. Sedangkan Indonesia membedakan perairan pedalaman atas dua golongan :

  1. Perairan pedalaman sebelum berlakunya Undang – undang Nomor 4 Prp. tahun 1960, merupakan laut wilayah atau laut bebas. Perairan pedalaman ini disebut laut pedalaman atau internal seas;
  2. Perairan pedalaman yang sebelum berlakunya Undang – undang Nomor 4 tahun 1960 merupakan laut pedalaman yang dahulu selanjutnya dinamakan perairan daratan atau coastal water.

Di laut pedalaman ini, pemerintah Indonesia menjamin hak lintas damai kapal – kapal asing. Sedangkan perairan daratan tidak ada hak lintas damai.

Selanjutnya, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 1962 tentang lintas damai kendaraan asing dalam perairan Indonesia. Yang dimaksud dengan hal lintas damai adalah semua pelayaran dari laut lepas ke suatu pelabuhan Indonesia, Semua pelayaran dari suatu pelabuhan Indonesia menuju laut lepas untuk tujuan – tujuan damai, semua pelayaran dari dan ke laut lepas dengan melintasi perairan Indonesia. Selain itu, dalam pelayaran ini harus dilakukan tanpa berhenti dan tanpa membuang sauh serta mondar – mandir tanpa alasan yang sah di perairan Indonesia atau laut bebas yang berdekatan, kecuali kalau diperlukan untuk kepentingan pelayaran yang normal atau karena keadaan memaksa.

Selain itu, Pemerintah beranggapan bahwa yang dimaksud dengan damai ialah selama lintas itu tidak bertentangan dengan kepentingan Indonesia. Dalam pasal 4 Peraturan Pemerintah tersebut, Presiden RI mempunyai wewenang untuk menutup bagian – bagian tertentu perairan Indonesia yang dianggap perlu. Hal ini terjadi karena kekayaan di Perairan Indonesia seperti ikan digunakan untuk nelayan Indonesia (pasal 5 Peraturan Pemerintah).

Dalam bidang riset, sesuai dengan ketentuan pasal 6 Peraturan Pemerintah, Pemerintah dalam hal ini Presiden, dapat memberikan izin kepada kapal – kapal asing untuk melakukan penyelidikan ilmiah di perairan Indonesia dengan syarat tidak mengganggu kepentingan Indonesia. Selajutnya, dalam pasal 7 Peraturan Pemerintah, Menteri atau staf angkatan laut dapat mengadakan alur – alur untuk kapal – kapal perang dan kapal – kapal public asing lainnya.

Di samping itu, sambil menunggu adanya alur – alur, Keputusan Presiden Nomor 16 tahun 1971 tentang wewenang pemberian izin berlayar bagi segala kegiatan kendaraan air asing dalam wilayah perairan Indonesia, memberikan penjelasan bahwa kapal – kapal perang dan kapal – kapal publikasing yang melakukan lintas damai di perairan Indonesia harus memberitahukan terlebih dahulu pada pemerintah Indonesia.

Jadi, berdasarkan peraturan perundang – undangan, baik dalam bentuk undang – undang, pengumuman pemerintah, maupun keputusan presiden, itulah yang menentukan status hukum perairan Indonesia serta mengatur lalu lintas di perairan tersebut.

Negara Kepulauan

Setelah diumumkan dan berlakunya ketentuan – ketentuan yang baru tentang konsepsi negara kepulauan (archipelagic state) tersebut, dapat diambil suatu definisi tentang negara kepulauan. Negara kepulauan adalah suatu Negara atau negara – negara yang seluruhnya terdiri dari satu atau lebih kepulauan dan mencakup pulau-pulau lain. Selanjutnya ditentukan pula yang dimaksud dengan kepulauan. Kepulauan adalah suatu gugusan pulau termasuk bagian suatu kepulauan diantaranya (perairan saling bersambung) dan wujud alamiah yang hubungannya satu sama lainnya demikian eratnya sehingga pulau-pulau, perairan dan wujud alamiah lainnya itu merupakan suatu kesatuan intrinsic geografi, ekonomi, dan politik yang hakiki atau secara historis dianggap sebagai demikian (pasal 46 KHL 1982).

 

Garis Pangkal Kepulauan

Selanjutnya, konvensi baru ini juga menentukan tentang penarikan garis pangkal pada negara – negara kepulauan. Negara – negara kepulauan untuk keperluan menetapkan zona maritimnya, dapat menarik garis pangkal lurus kepulauan (straight archipelagic baseline) sampai sejauh 100 mil laut yang menghubungkan titik – titik terluar dari pulau terluar dan batu – batu karang. Selama rasio perbandingan antara air dengan daratan tidak melebihi 9:1 serta dengan ketentuan bahwa wilayah yg dihasilkan tidak memotong negara lain dari laut lepas dan ZEE (pasal 47 KHL 1982).

 

5. Pengukuran Lebar Laut Teritorial, Zona Tambahan, Zona Ekonomi Eksklusif, dan Landas Kontinen

Lebar Laut Teritorial, Zona Tambahan, Zona Ekonomi Eksklusif, dan Landas Kontinen, diukur dari garis – garis pangkal tersebut (pasal 48 KHL 1982).

 

6. Status Hukum Perairan Kepulauan, Wilayah Udara di Atas Perairan Kepulauan Serta Tanah di Bawahnya

Dalam hal ini, ditentukan pula kedaulatan dari negara kepulauan, meliputi perairan – perairan yang tertutup oleh garis pangkal, demikian pula wilayah udara di atasnya dan dasar laut serta landasan tanah di bawahnya.

 

7. Batas Perairan Pedalaman

Ketentuan – ketentuan untuk menentukan batas dari perairan pedalaman adalah sama dengan ketentuan – ketentuan untuk menentukan laut teritorial dari negara – negara kontinen

 

8. Kewajiban Negara Kepulauan

Adapun kewajiban negara – negara kepulauan antara lain :

  1. Menghormati perjanjian Internasional yang sudah ada;
  2. Menghormati kegiatan-kegiatan lain yang sah dari Negara tetangga yang langsung berdampingan;
  3. Mengormati hak-hak tradisional penangkapan ikan;

Menghormati dan memperhatikan kabel laut yang ada di bagian tertentu perairan pedalaman yang dahulu merupakan laut bebas.

9. Perjanjian – Perjanjian tentang Penangkapan Ikan Tradisional dan Kabel – Kabel yang Terletak di Bawah Laut

Dalam hal kaitannya dengan penangkapan ikan, ditentukan oleh konvensi baru bahwa hak – hak penangkapan ikan tradisional dari negara – negara tetangga harus dihormati oleh negara kepulauan sejalan dengan persetujuan – persetujuan yang telah ada dan peletakkan kabel – kabel laut oleh negara lainnya. Sedangkan persyaratan untuk pelaksanaan hak – hak serta kegiatan tersebut di atas, termasuk terhadap daerah mana ketentuan – ketentuan tersebut diterapkan, dapat diatur dengan perjanjian bilateral atas permintaan salah satu dari negara yang bersangkutan.

 

10. Hak Lintas Damai

Kapal – kapal dari semua negara memperoleh hak lintas damai (right of innocent passage) pada perairan kepulauan, walaupun hak lintas tersebut dapat sementara ditangguhkan pada tempat – tempat tertentu, apabila hal tersebut dianggap penting untuk keamanan bagi negara kepulauan tersebut (Pasal 52 KHL 1982).

 

11. Hak Lintas Jalur Laut Kepulauan

Negara kepulauan dapat menunjuk jalur laut dan rute udara untuk perlintasan melalui atau di atas perairan tersebut oleh kapal – kapal dan pesawat terbang yang berlayar dan terbang dari satu bagian laut lepas atau zona ekonomi ekslusif ke bagian lain dari laut lepas atau zona ekonomi eksklusif

Perlintasan jalur laut kepulauan  diatur oleh aturan – aturan yg sama seperti lintas transit melalui selat yang dipergunakan untuk navigasi internasional. (diatur dalam pasal 39,40,42,44 KHL 1982).

Jadi, berdasarkan hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa perairan kepulauan berada di bawah kedaulatan dari negara kepulauan, dengan memperhatikan hak lintas damai dan hak lintas jalur laut kepulauan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Daftar Bacaan Tulisan Indonesia Negara Kepulauan :

Buku         :

1. Hukum Internasional: Pengertian, Peranan, dan Fungsi dalam Era Dinamika Global

Penulis       : Boer Mauna

Penerbit     : Alumni

Tahun        : 2008:

2. Hukum Laut Internasional

Penulis       : Heru Prijatno

Penerbit     : Bayu Media Publishing

Tahun        : 2007

Tahun        : 2005:

3. Hukum Laut Internasional

Penulis       : Mochtar Kusamaatmadja

Penerbit     : Binacipta

Tahun        : 1986

2. Slide

Mata Kuliah Hukum Laut Internasional

Oleh          : Ibu Ikaningtyas

 

 

 

Dipublikasi di Hukum Laut Internasional | Tag | Meninggalkan komentar

Geographically Disadvantaged State dalam Perspektif Hukum Laut Internasional

GEOGRAPHICALLY DISADVANTAGED STATE DALAM PERSPEKTIF HUKUM LAUT INTERNASIONAL

Oleh :

Ryan Navis Eka. P

0810110195

Tugas Hukum Laut Internasional

Fakultas Hukum Universitas Brawijaya

Pengertian Geographically Disadvantaged State

Dalam mempelajari Hukum Laut Internasional, khususnya dalam materi tentang bentuk geografis suatu negara, kita pasti mempelajari dan memahami tentang bentuk – bentuk geografis suatu negara. Bentuk – bentuk geografis suatu negara terdiri dari :

  1. Bentuk coastal state, artinya bentuk negara berpantai. Contoh negara dalam bentuk ini adalah Malaysia, Australia;
  2. Archipelago state, bentuk negara kepulauan. Seperti Indonesia;
  3. Land Locked, negara daratan.
  4. Geographically Disadvantaged State, negara yang secara geografis tidak diuntungkan.

Dari bentuk – bentuk geografis suatu negara di atas, dalam tugas ini, dijelaskan tentang bentuk geografis suatu negara yang berbentuk Geographically Disadvantaged State.

Pengertian dari Geographically Disadvantaged State adalah bentuk negara yang secara geografis tidak diuntungkan. Maksudnya, bahwa negara tersebut memiliki bentuk geografis, namun bentuk yang ada tersebut tidak menguntungkan bagi negara tersebut.

Negara – Negara yang Termasuk dalam Geographically Disadvantaged State

Negara – negara yang termasuk memiliki bentuk geografis Geographically Disadvantaged State ini, misalnya Singapura, Irak. Kedua negara tersebut tidak diuntungkan dengan keadaan geografis yang mereka miliki.

Konsep Geographically Disadvantaged State dalam Hukum Laut Internasional

Di dalam Hukum Laut Internasional, khususnya jika mengkaji atau mempelajari tentang bentuk geografis suatu negara, terdapat dua elemen utama, yaitu :

  1. Hak dan kewajiban negara pantai ( coastal state ), meliputi :
    1. Sumber daya alam non-hayati;
    2. Sumber daya alam hayati;
    3. Sumber daya ekonomis lainnya;
    4. Pembangunan pulau buatan dan instalasi;
    5. Penelitian ilmiah kelautan;
    6. Kontrol terhadap pencemaran laut;
  2. Hak dan kewajiban negara lain ( other state ), meliputi :
    1. Navigasi;
    2. Penerbangan ( overflight );
    3. Penempatan kabel dan pipa di bawah laut

Selain kedua elemen tersebut, dalam Hukum Laut Internasional terdapat juga dua tambahan hak, yaitu :

  1. Hak pada bentuk geografis landlocked state;
  2. Hak pada bentuk Geographically Disadvantaged State

Dalam tugas ini menjelaskan tentang hak pada bentuk Geographically Disadvantaged State, yaitu negara memiliki partisipasi, pada dasar yang wajar, dalam eksploitasi bagian yang sesuai dari surplus sumber daya ( equitable basis, of an appropriate part,of the surplus of the living resources ).

Geographically Disadvantaged State dalam Perspektif Hukum Laut Internasional

Setelah diketahui bahwa dalam Hukum Laut Internasional terdapat hak bagi bentuk geografis Geographically Disadvantaged State ( negara yang tidak diuntungkan secara geografisnya ), maka pengaturan hak tersebut menurut perspektif Hukum Laut Internasional diatur dalam UNCLOS 1982, yaitu sebagai berikut :

PASAL 70
Hak geografis kurang beruntung Serikat

1. Secara geografis negara – negara dirugikan berhak untuk berpartisipasi, pada dasar yang wajar, dalam eksploitasi bagian yang sesuai dari surplus sumber daya kehidupan dari zona ekonomi eksklusif pesisir Serikat subregion yang sama atau wilayah, dengan mempertimbangkan ekonomi yang relevan dan keadaan geografis semua negara yang bersangkutan dan sesuai dengan ketentuan pasal ini dan pasal 61 dan 62.

2. Untuk keperluan Bagian ini, “geografis yang kurang beruntung Serikat” berarti pantai Serikat, termasuk Serikat berbatasan tertutup atau semi tertutup lautan, situasi geografis yang membuat mereka bergantung pada eksploitasi sumber daya yang hidup dari zona ekonomi eksklusif negara lain di subregion atau wilayah untuk pasokan ikan yang memadai untuk tujuan gizi populasi mereka atau bagiannya, dan pantai Serikat yang dapat tidak mengklaim zona ekonomi eksklusif mereka sendiri.

3. Syarat dan modalitas partisipasi tersebut akan didirikan oleh negara yang bersangkutan melalui bilateral, subregional atau regional perjanjian dengan mempertimbangkan, antara lain:

  1. kebutuhan untuk menghindari efek yang merugikan masyarakat nelayan atau industri penangkapan ikan negara pantai;
  2. sejauh mana Negara yang kurang beruntung secara geografis, sesuai dengan ketentuan pasal ini, berpartisipasi atau berhak untuk berpartisipasi di bawah bilateral yang sudah ada, perjanjian subregional atau regional dalam eksploitasi sumber daya kehidupan dari zona ekonomi eksklusif pantai lainnya Serikat;
  3. sejauh mana geografis lainnya kurang beruntung Serikat dan daratan Serikat berpartisipasi dalam eksploitasi sumber daya kehidupan dari zona ekonomi eksklusif Negara Pantai dan akibatnya perlu untuk menghindari beban tertentu untuk setiap satu Negara Pantai atau bagian darinya;
  4. kebutuhan gizi penduduk masing-masing serikat.

4. Ketika kapasitas pemanenan Negara Pantai mendekati titik yang memungkinkan untuk panen seluruh diizinkan menangkap sumber daya yang hidup dalam zona ekonomi eksklusif, pesisir dan negara – negara  lain yang bersangkutan bekerja sama dalam pembentukan pengaturan yang adil pada bilateral, subregional atau regional dasar untuk memungkinkan partisipasi geografis mengembangkan dirugikan Serikat subregion yang sama atau wilayah dalam eksploitasi sumber daya kehidupan dari zona ekonomi eksklusif pesisir serikat dari subregion atau wilayah, seperti yang mungkin cocok untuk keadaan dan persyaratan-persyaratan yang memuaskan bagi semua pihak. Dalam pelaksanaan ketentuan ini faktor-faktor yang disebutkan dalam ayat 3 juga harus diperhitungkan.

5. Dikembangkan secara geografis negara akan dirugikan, berdasarkan ketentuan-ketentuan pasal ini, berhak untuk berpartisipasi dalam eksploitasi sumber daya hidup hanya di zona ekonomi eksklusif dikembangkan pesisir serikat subregion yang sama atau wilayah dengan memperhatikan sejauh mana Negara Pantai, dalam memberikan akses ke negara lain ke sumber daya kehidupan dari zona ekonomi eksklusif, telah mempertimbangkan kebutuhan untuk meminimalkan efek merugikan pada masyarakat nelayan dan dislokasi ekonomi di negara negara yang memiliki kebiasaan memancing di zona.

6. Ketentuan di atas adalah tanpa prasangka terhadap pengaturan yang telah disepakati dalam subregions atau daerah di mana penduduk pesisir serikat dapat memberikan untuk geografis kurang beruntung serikat subregion yang sama atau wilayah yang sama atau hak-hak preferensial untuk eksploitasi sumber daya yang hidup dalam zona ekonomi eksklusif.

Kesimpulan

  • Geographically Disadvantaged State dalam prespektif Hukum Laut Internasional yaitu adanya pemberian hak pada negara yang tidak diuntungkan karena geografisnya, hak tersebut antara lain, negara memiliki partisipasi, pada dasar yang wajar, dalam eksploitasi bagian yang sesuai dari surplus sumber daya (equitable basis, of an appropriate part,of the surplus of the living resources), yang diatur dalam pasal 70 UNCLOS 1982

 

 

 

 

 

Tulisan ini dikutip dari berbagai sumber, antara lain :

Konvensi Hukum Laut 1982 ( United Nations Convention on the Law of the Sea, 1982 ).

Kusumaatmadja, mochtar. 1978. “ Hukum Laut Internasional ”. Binacipta: Bandung.

Kusumaatmadja, mochtar. 1978. “ Bungarampai Hukum Laut ”. Binacipta: Bandung.

Tulisan Rosmi Hasibuan yang berjudul “Rejim Hukum Landas Kontinen dan Perkembangannya dalam Hukum Laut Internasional ”. Fakultas Hukum. Universitas Sumatera Utara.

 

 

 

 

 

 

Dipublikasi di Hukum Laut Internasional | Tag | Meninggalkan komentar

Resume Timbul dan Hapusnya Utang Pajak

1. Timbulnya Utang Pajak

Utang Pajak adalah sejumlah uang yang harus dibayar oleh masyarakat (khususnya Wajib Pajak) akibat adanya keadaan, perbuatan, atau peristiwa, yang harus dilunasi dengan mekanisme yang berlaku dalam jangka waktu yang telah ditetapkan. Pengertian hutang pajak ini diatur di beberapa peraturan perundang – undangan, seperti Undang – undang Nomor 19 tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa.

Menurut Pasal 1 point 8 Undang – Undang No. 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa tersebut, yang dimaksud dengan “Utang Pajak adalah pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi adminisirasi berupa bunga. denda atau kenaikan yang tercantum dalam Surat Ketetapan Pajak aiau surat sejenisnya berdasarkan peraturan perundangundangan perpajakan. (Undang-Undang Pajak Tahun 2000, 2001:2 12).

Utang pajak dapat timbul apabila telah adanya peraturan yang mendasarmya dan telah terpenuhinya atau terjadi suatu Taatbestand (sasaran perpajakan), yang terdiri dari : keadaan-keadaan tertentu, peristiwa, dan atau perbuatan tertentu. Tetapi yang sering terjadi ialah karena keadaan, seperti pajak-pajak yang sangat penting yaitu atas suatu penghasilan atau kekayaan, dikenakan atas keadaan-keadaan ekonomis Wajib Pajak yang bersangkutan walaupun keadaan itu dalam kebanyakan hal timbulnya karena perbuatan-perbuatannya. Tapi keadaan wajib pajak yang menimbulkan hutang pajak itu sendiri. Adanya hutang pajak berhubungan dengan adanya kewajiban masyarakat kepada Negara berdasarkan Undang – undang.

Dalam hutang pajak ini memiliki beberapa sifat, antara lain :

  1. Jumlahnya sudah ditetapkan baik oleh masyarakat atau Fiskus;
  2. Ditetapkan jangka waktu pelunasannya;
  3. Jika terlambat bayar/kurang bayar, berakibat dikenakan sanksi;
  4. Dilaporkan ke Kantor Pelayanan Pajak.

Pada umumnya yang berhutang pajak ini terdiri dan seseorang tertentu, namun dapat pula ditentukan dalam undang-undang pajak bahwa disamping orang-orang tertentu ini, ada orang (pihak) lain yang ditunjuk untuk turut bertanggung-jawab atas pelunasan hutang pajak ini. Penunjukan pihak lain ini didasarkan atas pertimbangan-pentimbangan sebagai berikut:

  1. Agar fiskus mendapat jaminan yang lebih kuat bahwa utang pajak tersebut dapat dilunasi tepat pada waktunva.
  2. Orang yang sebenarnva herhutang sukar didapat oleh fiskus. tetapi orang yang ditunjuk diharapkan dapat dengan mudah ditemui.

Apabila melihat timbulnya utang pajak, ada 2 (dua) ajaran yang mengatur tentang timbulnya utang pajak tersebut, yaitu:

  1. Ajaran Formil, yaitu hutang pajak timbul karena dikeluarkannya Surat Ketetapan Pajak oleh fiskus. Ajaran ini diterapkan pada Official Assessment System. Contohnya : hutang pajak si A baru akan timbul sesudah fiskus menerbitkan Surat Ketetapan Pajak (SKP). Jadi, si A tidak mempunyai kewajiban membayar pajak penghasilan/ pendapatannya jika fiskus belum menerbitkan SKP nya.
    1. Ajaran Materiil, yaitu utang pajak timbul karena berlakunya undang – undang. Seseorang dikenai pajak karena suatu keadaan dan perbuatan. Ajaran ini diterapkan pada Self Assessment System. Contohnya : syarat timbulnya utang pajak bagi si A dalam contoh di atas menurut Undang – Undang No. 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa.

2. Manfaat Mengetahui Saat Timbulnya Hutang Pajak

Timbulnya hutang pajak mempunyai peranan yang sangat penting bagi negara, dalam hal berikut :

  1. Pembayaran atau Penagihan Pajak

Undang – undang biasanya menentukan jangka waktu setelah saat terutang pajak untuk pelunasan hutang pajaknya. Jika hutang pajak pada saat jatuh tempo tetapi belum dibayar maka akan dilakukan penagihan oleh kantor pelayanan pajak setempat dan untuk pembayaran dengan terlambat, maka akan dikenai sanksi administrative berupa denda karena keterlambatannya membayar pajak.

  1. Memasukkan Surat Keberatan

Surat keberatan hanya dapat dimasukkan dalam jangka waktu tiga bulan setelah diterimanya surat ketetapan pajak atau surat terutangnya pajak menurut ajaran formal, lebih dari tiga bulan pengajuan surat keberatan dianggap daluarsa.

  1. Penentuan Daluarsa

Daluarsa dalam pajak dihitung lima tahun sejak terutangnya pajak. Ada yang dihitung sejak awal tahun dan ada pula yang dihitung sejak akhir tahun. Tergantung pada sistem pungutan di muka atau sistem pemungutan di belakang.

  1. Menerbitkan Surat Ketetapan Pajak dan Surat Ketetapan Pajak Tambahan

Surat Ketetapan Pajak dan Surat Ketetapan Pajak Tambahan hanya dapat diterbitkan dalam jangka waktu lima tahun sejak terutang pajaknya.

3. Hapusnya Hutang Pajak

Selain hutang pajak itu dapat timbul, hutang pajak pun dapat berakhir atau hapus. Hapusnya utang pajak dapat disebabkan oleh beberapa hal, antara lain :

1. Pembayaran

Utang pajak yang melekat pada Wajib Pajak akan hapus karena

pembayaran yang dilakukan oleh wajib pajak (wajib pajak telah membayar) ke Kas Negara.

2. Kompensasi

Keputusan yang ditujukan kepada kompensasi hutang pajak dengan tagihan seseorang diluar pajak tidak diperkenankan. Oleh karena itu kompensasi terjadi apabila Wajib Pajak mempunyai tagihan berupa kelebihan pembayaran pajak. Jumlah kelebihan pembayaran pajak yang diterima Wajib Pajak sebelumnya harus dikompensasikan dengan pajak-pajak lainnya yang terutang.

4. Daluarsa

Dalam penghapusan hutang pajak ini, daluarsa diartikan sebagai daluwarsa penagihan. Daluwarsa atau lewat waktu ialah sebagai salah satu sebab berakhirnya utang pajak dan hapusnya perikatan (hak untuk menagih atau kewajiban untuk membayar hutang) karena lampaunya jangka waktu tetentu, yang ditetapkan dalam unthng-undang. Hak untuk melakukan penagihan pajak, daluarsa setelah lampau waktu sepuluh tahun terhitung sejak saat terutangnya pajak atau berakhimya masa pajak, bagian tahun pajak atau tahun pajak yang bersangkutan. Hal ini untuk memberikan kepastian hukum kapan hutang pajak dapat ditagih lagi. Namun daluarsa penagihan pajak tertangguh, antara lain; apabila diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa.

4. Pembebasan

Hutang pajak tidak berakhir dalam arti yang semestinya tetapi karena ditiadakan. Pembebasan umumnya tidak diberikan terhadap pokok pajaknya, tetapi terhadap sanksi administrasi.

5. Penghapusan

Penghapusan hutang pajak ini sama sifatnya dengan pembebasan, tetapi diberikannya karena keadaan Wajib Pajak misalnya keadaan keuangan Wajib Pajak (Waluyo dan Wirawan, 1999:10).

 

 

 

 

 

 

Resume Timbul dan Hapusnya Hutang Pajak diresume dari beberapa sumber, antara lain :

Slide Materi Kuliah Hukum Pajak Bapak Reka Dewantara

Slide Materi Kuliah Hukum Pajak Bapak Lutfi Efendi

Undang – Undang No. 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa

Buku “Pengantar Hukum Pajak” karya Tunggul Anshari Setia Nugraha

Dipublikasi di Tak Berkategori | Tag | Meninggalkan komentar

Perlindungan Hukum bagi Nasabah Debitur Bank Syariah dalam Perjanjian Kredit

BAB I

PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang Masalah

Dalam sejarah perbankan yang mengalami perkembangan begitu pesat, muncullah berbagai jenis perbankan di Indonesia. salah satunya ialah perbankan syariah (Bank Syariah). Secara ontologi, tujuan pendirian bank-bank Islam baik di Indonesia maupun di seluruh dunia adalah menjalankan perintah Tuhan dan menjauhi larangan – Nya, khususnya memungut riba dalam sistem pinjam-meminjam. Hal ini berbeda dengan fungsi dan tujuan pendirian bank-bank konvensional, bank konvensional berfungsi untuk menyediakan pinjaman dengan menghimpun dana masyarakat dan menyalurkan ke masyarakat yang membutuhkan. Dengan kata lain, bank konvensional adalah lembaga perantara keuangan. Sedangkan tujuan didirikannya bank konvensional adalah mendorong pertumbuhan ekonomi dan bisnis dengan memanfaatkan simpanan masyarakat yang memiliki dana surplus setelah dikurangi konsumsi. Maka, dari segi aksiologi, bank syariah, yang semula disebut bank Islam, didirikan untuk menerapkan hukum Islam, sedangkan bank konvensional untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Secara umum pengertian Bank Islam (Islamic Bank) adalah bank yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip syariat Islam. Saat ini banyak istilah yang diberikan untuk menyebut entitas Bank Islam selain istilah Bank Islam itu sendiri, yakni Bank Tanpa Bunga (Interest-Free Bank), Bank Tanpa Riba (Lariba Bank), dan Bank Syari’ah (Shari’a Bank). Secara teknis yuridis penyebutan Bank Islam mempergunakan istilah resmi “Bank Syariah”, atau yang secara lengkap disebut “Bank Berdasarkan Prinsip Syariah”.
Undang-undang Perbankan Indonesia, yakni Undang-undang No 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 10 Tahun 1998, membedakan bank berdasarkan kegiatan usahanya menjadi dua, yaitu bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah. Sebagaimana disebutkan dalam butir 13 Pasal UU No. 10 tahun 1998 tentang perbankan, memberikan batasan pengertian prinsip syariah sebagai aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara Bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah, antara lain, pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (mudharabah), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (musharakah), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (murabahah), atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (ijarah), atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak Bank oleh pihak lain (ijarah wa iqtina). Sedangkan fungsi Bank Syariah secara garis besar tidak berbeda dengan bank konvensional, yakni sebagai lembaga intermediasi (intermediary institution) yang mengerahkan dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana-dana tersebut kepada masyarakat yang membutuhkannya dalam bentuk fasilitas pembiayaan. Perbedaan pokoknya terletak dalam jenis keuntungan yang diambil bank dari transaksi-transaksi yang dilakukannya. Bila bank konvensional mendasarkan keuntungannya dari pengambilan bunga, maka Bank Syariah dari apa yang disebut sebagai imbalan, baik berupa jasa (fee-base income) maupun profit margin serta bagi hasil.

Disamping dilibatkannya Hukum Islam dan pembebasan transaksi dari mekanisme bunga (interest free), posisi lainnya dari Bank Syariah dibandingkan dengan bank konvensional adalah diperbolehkannya Bank Syariah melakukan kegiatan-kegiatan usaha yang bersifat multi-finance dan perdagangan (trading). Hal ini berkenaan dengan sifat dasar transaksi Bank Syariah yang merupakan investasi dan jual beli serta sangat beragamnya pelaksanaan pembiayaan yang dapat dilakukan Bank Syariah, seperti pembiayaan dengan prinsip murabahah (jual beli), ijarah (sewa) atau ijarah wa iqtina (sewa beli) dan lain-lain. Selain semua sistem yang terdapat dalan bank syariah, perlu juga adanya perlindungan hukum bagi nasabah bank syariah yang terikat dalam perjanjian kredit.

Oleh karena itu, penulis melihat fenomena perlindungan hukum bagi nasabah bank syariah ini menjadi kajian yang menarik untuk ditulis dalam makalahnya yang berjudul “Perlindungan Hukum bagi Nasabah Debitur Bank Syariah dalam Perjanjian Kredit”

 

1.2.Rumusan Masalah

  1. Bagaimana kedudukan nasabah Bank Syariah jika dilihat dari sistem perbankan baru yang pada pokoknya mengacu pada ketentuan-ketentuan ekonomi dan perniagaan Syariah Islam?
  2. Bagaimana perlindungan hukum bagi nasabah bank sebagai konsumen dalam perjanjian kredit ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen?

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

1. Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah upaya atau cara yang dilakukan untuk melindungi seseorang (pihak) dari pihak lain yang merugikan seseorang tersebut. Perlindungan hokum terdiri dari 2, yaitu Perlindungan Hukum Preventif (Pencegahan) dan Represif (setelah terjadinya masalah).

2. Nasabah Debitur

Nasabah debitur adalah adalah nasabah yang memperoleh fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah atau yang dipersamakan dengan itu berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang bersangkutan.

3. Pengertian Perjanjian

Perjanjian adalah perbuatan hukum yang dilakukan satu orang atau lebih yang mengikatkan diri dengan satu orang atau lebih.

Suatu perjanjian akan sah jika memenuhi syarat –syarat perjanjian, yang terdapat dalam pasal 1320 BW, antara lain :

  1. Adanya kesepakatan (consensus) antara pihak – pihak yang membuat perjanjian;
  2. Adanya kecakapan hukum antara pihak – pihak yang membuat perjanjian;
  3. Objek (hal tertentu) perjanjian yang jelas;
  4. Isi perjanjian yang halal.

4. Perjanjian Kredit

Perjanjian Kredit adalah perjanjian pendahuluan dari perjanjian pinjam uang, pada hakekatnya dapat digolongkan ke dalam dua kelompok ajaran: 1. yang mengemukakan bahwa perjanjian kredit dan perjanjian pinjam uang itu merupakan “satu” perjanjian, sifatnya “konsensuil”; 2. yang mengemukakan bahwa perjanjian kredit dan perjanjian pinjam uang merupakan dua buah perjanjian yang masing-masing bersifat “konsensuil” dan “riil”. Perjanjian kredit adalah sarana pembangunan untuk mendapat kredit, penerima kredit terikat pada syarat-syarat tertentu.

 

BAB III

PEMBAHASAN

1. Kedudukan nasabah Bank Syariah jika dilihat dari sistem perbankan baru yang pada pokoknya mengacu pada ketentuan-ketentuan ekonomi dan perniagaan Syariah Islam

Sejak munculnya perbankan di Indonesia hingga saat ini yang mengalami perkembangan begitu pesat, landasan hukum operasional perbankan syariah pertama kali mendapatkan pengaturan melalui UU No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Untuk mengidentifikasi atau mengenali jenis bank syariah, UU ini menggunakan istilah “bank dengan prinsip bagi hasil”. Prinsip bagi hasil setelah mengalami perubahan dan dipertegas menjadi “prinsip syariah”. Prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasar hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan pembiayaan kegiatan usaha atau kegiatan lainnya yang sesuai syariah.

Dalam perkembangannya, pengaturan mengenai prinsip syariah lebih diatur dalam Undang – Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan. Selain itu, dengan diundangkannya Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998, tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, diharapkan mampu menata kembali sektor perbankan yang mengalami goncangan akibat krisis dan lebih penting lagi diharapkan mampu mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap sektor perbankan di Indonesia.

Kaitannya dengan Perbankan Syariah Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 ini, lebih memberikan angin segar bagi perkembangan perbankan syariah di Indonesia, karena undang-undang inilah yang secara tegas membedakan bank berdasarkan prinsip operasionalnya menjadi dua yaitu bank konvensional dan bank berdasarkan Prinsip Syariah.

Nasabah yang berhubungan dengan Bank Syariah untuk memanfaatkan produk-produk yang ada di dalamnya dapat memanfaatkan produk sesuai dengan kebutuhan dan motif yang ada padanya. Hal ini berlaku baik pada produk penghimpunan dana (funding), produk penyaluran dana (lending), maupun produk di bidang jasa (fee based income product).
Untuk itu maka pihak bank syariah kaitannya dengan kegiatan penghimpunan dana dari masyarakat tinggal melihat atau menanyakan kepada nasabah apa motif dibaliknya. Dalam hal nasabah menginginkan faktor keamanan (safety), maka bank dapat menawarkan produk berupa giro atau tabungan yang memakai prinsip titipan (wadiah). Dengan memilih giro wadiah atau tabungan wadiah, maka nasabah dapat mengambil uangnya sewaktu-waktu sejumlah yang ia simpan tanpa menanggung risiko akan kehilangan dananya, serta berpeluang mendapatkan bonus yang besarnya semata-mata berdasarkan kebijakan bank syariah yang bersangkutan. Namun apabila yang menjadi motif nasabah dalam menyimpan dana di bank syariah yang bersangkutan adalah dalam rangka mendapatkan keuntungan atau motif investasi, maka bank dapat menawarkan kepadanya produk berupa giro, tabungan, atau deposito berdasarkan prinsip bagi hasil (mudharabah). Melalui giro mudharabah, tabungan mudharabah, atau deposito mudharabah, maka nasabah berpeluang mendapatkan keuntungan dari uang yang disimpannya sesuai dengan nisbah bagi hasil yang disepakati di awal akad dikalikan dengan keuntungan bank, di samping itu nasabah juga menanggung risiko kehilangan uangnya baik sebagian atau seluruhnya jika bank syariah yang bersangkutan mengalami kegagalan.

Selain berbagai motif nasabah dalam menyimpan dana di Bank Syariah, ada pula motif nasabah dalam meminjam dana di Bank Syariah. Motif – motif tersebut antara lain : nasabah membutuhkan dana untuk suatu kegiatan usaha atau tambahan dana untuk ekspansi kegiatan usaha, nasabah membutuhkan dana untuk pengadaan barang konsumsi atau barang produksi, nasabah yang hanya membutuhkan manfaat atas suatu barang, dan nasabah membutuhkan pinjaman uang karena ada kebutuhan mendesak yang harus dipenuhi seperti untuk biaya pengobatan di rumah sakit atau keperluan membayar hutang.

Adanya berbagai motif nasabah dalam menyimpan dan meminjam dana di Bank syariah, maka ditinjau secara yuridis bank syariah bertanggung jawab kepada banyak pihak (stakeholders). Pihak – pihak yang dimaksud antara lain terdiri dari nasabah penabung, pemegang saham, investor obligasi, bank koresponden, regulator, pegawai perseroan, pemasok serta masyarakat dan lingkungan.

Jadi, secara yuridis kedudukan nasabah Bank Syariah jika dilihat dari sistem perbankan baru yang pada pokoknya mengacu pada ketentuan-ketentuan ekonomi dan perniagaan Syariah Islam sebagai pihak yang dilindungi dan diberikan pelayanan oleh Bank Syariah. Akan tetapi disisi lain kedudukan nasabah Bank Syariah jika dilihat dari sisi hubungan kontraktual dengan bank, kedudukan nasabah debitur sangat lemah, karena sebagian besar pasal-pasal dalam Undang – Undang Nomor 10 tahun 1998 hanya terkonsentrasi pada aspek kepentingan bank. Dalam perjanjian kredit misalnya, tidak jarang nasabah debitur ditempatkan pada posisi yang sangat dilematis. Perjanjian kredit yang biasanya standard contract, senantiasa membebani nasabah debitur dengan berbagai macam kewajiban hingga tanggung jawab atas resiko yang ditimbulkan selama perjanjian berlangsung dilimpahkan kepada nasabah, akhirnya memunculkan tanggung jawab kurang dari pihak bank: Padahal beban bunga yang tinggi sudah cukup membebani nasabah debitur dan sebagian produk-produk Bank Syariah masih mengadopsi istilah dari Bank Konvesional.

2. Perlindungan Hukum bagi Nasabah Debitur Bank Syariah sebagai Konsumen dalam Perjanjian Kredit Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Dalam perkembangan tentang perbankan syariah yang terjadi di Indonesia, khususnya dalam hal perlindungan hukum bagi nasabah – nasabah Bank Syariah, keberadaan Undang – undang syariah tidak secara tegas mengatur perlindungan hukum bagi nasabahnya. Sebagaimana disebut di atas bahwa peraturan hukum yang memberikan perlindungan bagi nasabah sebagai konsumen tidak hanya melalui bukan satu-satunya hukum yang mengatur tentang perlindungan konsumen di Indonesia. Sebelum disahkannya Undang – Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, pada dasarnya telah ada beberapa peraturan perundang-undangan yang materinya melindungi kepentingan konsumen antara lain: Pasal 202-205 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Ordonansi Bahan-bahan Berbahaya (1949), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan. Lahirnya Undang – Undang Perlindungan Konsumen diharapkan menjadi payung hukum di bidang konsumen dengan tidak menutup kemungkinan terbentuknya peraturan perundang-undangan lain yang materinya memberikan payung hukumnya. Adanya perlindungan hukum bagi nasabah sebagai konsumen dalam perjanjian kredit menjadi sangat penting karena secara faktual kedudukan antara para pihak (nasabah dengan bank) seringkali tidak seimbang. Perjanjian yang terjadi yaitu perjanjian kredit,dan yang seharusnya dibuat berdasarkan kesepakatan para pihak, karena alasan efisiensi diubah menjadi perjanjian yang sudah dibuat oleh pihak yang mempunyai posisi tawar (bargaining position), yaitu dalam hal ini adalah pihak bank. Sehingga nasabah tidak mempunyai pilihan lain kecuali menerima atau menolak perjanjian yang dibuat oleh bank.

Adanya klausula-klausula dalam perjanjian kredit pada bank sepatutnya merupakan upaya kemitraan, karena baik bank selaku kreditur maupun nasabah debitur kedua-duanya saling membutuhkan dalam upaya mengembangkan usahanya masing-masing.
Klausula yang demikian ketatnya didasari oleh sikap bank untuk melaksanakan prinsip kehati – hatian dalam pemberian kredit bagi nasabahnya. Dalam memberikan perlindungan terhadap nasabah debitur perlu kiranya peraturan tentang perkreditan direalisasikan sehingga dapat dijadikan panduan dalam pemberian kredit.

Dalam rangka memberikan perlindungan hukum bagi nasabah Bank Syariah dalam perjanjian kredit, Undang – Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, mencantumkan berbagai klausula baku yang antara lain, pasal 18 Undang – Undang Perlindungan Konsumen, ketentuan pada ayat (1) huruf g, yakni “ bahwa bank menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan dan atau pengubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya”. Klausula baku dalam pasal 18 ayat (1) huruf g ini sesuai dengan perjanjian kredit antara pihak nasabah dengan bank. Selain ketentuan dalam klausula baku dalam Undang – Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dalam memberikan perlindungan hukum bagi nasabah dalam perjanjian kredit ini, perlu juga adanya perjanjian standart yang isinya antara lain :

1).Memberikan peringatan secukupnya kepada para nasabahnya akan adanya dan berlakunya klausula – klausula yang penting dalam suatu perjanjian;

2).Pemberitahuan klausula dilakukan sebelum atau pada saat penandatanganan perjanjian kredit;

3).Klausula perjanjian dirumuskan dalam kata-kata dan kalimat yang jelas;

4).Memberikan kesempatan yang cukup bagi debitur untuk mengetahui isi perjanjian.

Dengan kerjasama yang baik antara pihak bank dengan nasabah, khususnya dalam hal adanya perjanjian standar mengenai kredit, maka diharapkan akan lebih mengoptimalkan perlindungan hukum bagi nasabah, sehingga dapat meminimalisasi masalah yang berkepanjangan di kemudian hari.

 

BAB IV

PENUTUP

 

Kesimpulan :

  1. Jadi, secara yuridis kedudukan nasabah Bank Syariah jika dilihat dari sistem perbankan baru yang pada pokoknya mengacu pada ketentuan-ketentuan ekonomi dan perniagaan Syariah Islam sebagai pihak yang dilindungi dan diberikan pelayanan oleh Bank Syariah. Akan tetapi disisi lain kedudukan nasabah Bank Syariah jika dilihat dari sisi hubungan kontraktual dengan bank, kedudukan nasabah debitur sangat lemah, karena sebagian besar pasal-pasal dalam Undang – Undang Nomor 10 tahun 1998 hanya terkonsentrasi pada aspek kepentingan bank.
  2. Perlindungan hukum bagi nasabah bank sebagai konsumen dalam perjanjian kredit ditinjau dari peraturan perundang-undangan di bidang perbankan, misalnya adanya kewajiban bagi bank untuk menjadi anggota LPS sehingga dapat memberi perlindungan bagi nasabah. Di samping itu juga adanya hak bagi nasabah untuk melakukan pengaduan nasabah, serta menggunakan forum mediasi perbankan untuk mendapatkan penyelesaian sengketa di bidang perbankan secara sederhana, murah, dan cepat.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DAFTAR PUSTAKA

Mariam Darus Badrulzaman, Perjanjian Kredit Bank, Alumni Bandung.

Subekti, R. 1995. Aneka Perjanjian. PT. Citra Aditya Bakti: Bandung.

Tulisan H. Sujianto. Hukum Perbankan dan Jaminan Syariah “Perlindungan Hukum bagi Nasabah Perbankan Syariah”.

Tulisan Maria Kaban. Tinjauan Yuridis terhadap Perjanjian Kredit. Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara.

Undang – Undang No. 10 tahun 1998 tentang Perbankan.

Dipublikasi di Perikatan Bersumber pada Perjanjian | Meninggalkan komentar

Gugatan PTUN

Guru SMA Negeri 1 Balikpapan Tolak Mutasi

BALIKPAPAN-Setelah pelajar SMA Negeri 1 Balikpapan melakukan aksi demonstrasi menolak adanya mutasi guru. Kali ini, giliran Siti Sihaloho, yang secara tegas menolak Surat Keputusan (SK) Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) terakit mutasi dirinya sebagai guru SMA Negeri 1 Balikpapan. Penolakan ini, ia sampaikan melalui surat resmi yang diberikan ke Komisi IV DPRD Balikpapan, pada Selasa (2/2) kemarin. “Terus ,terang saya menolak mutasi diri saya karena mutasi itu sangat merugikan kehidupan saya”. “Misalnya dalam hal biaya hidup, itu menambah biaya hidup saya”, lanjutnya.

Saya bingung kenapa saya yang jadi korban mutasi guru, kenapa tidak yang lain,” ujar Siti, sesaat setelah menyerahkan surat. Dijelaskannya, ia sudah bertahun-tahun mengabdi sebagai guru mata pelajaran ekonomi di SMA Negeri 1. Belakangan, muncul SK Kepala Disdik Kota Balikpapan Nomor 800/041/SKT-VII/2010 tanggal 22 Maret 2010 tentang pindah tugas tenaga pendidik di lingkungan pendidikan sekolah.

Dimana ia dipindahkan menuju Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 1 Balikpapan, untuk mengajar mata pelajaran Kewirausahaan. “ Saya bingung, kok tiba-tiba dapat SK mutasi. Makanya saya mengadukan soal ini ke dewan, surat penolakan saya sudah dipegang Pak Riza Permadi (anggota Komisi IV, red),” kata Siti. Menurutnya, mutasi yang menimpa dirinya sangat tidak objektif.

Pasalnya, guru mata pelajaran ekonomi di SMA Negeri 1 Balikpapan ada lima orang, termasuk dirinya. Satu orang guru bulan Agustus mendatang. Namun, empat orang guru lainnya masih tergolong muda dan mengajar mata pelajaran yang sama dengan dirinya. Pertanyannya, kenapa hanya dirinya sendiri yang dimutasi, tapi tidak guru lainnya yang jauh lebih muda dan tidak begitu lama mengajar di SMA 1 Balikpapan.

“Ini jadi pertanyaan besar bagi saya, kenapa kepala sekolah tidak memilih guru yang lain. Kalau masalah guru mata pelajaran ekonomi berlebihan, kenapa saya yang lebih senior dipindah” terang guru yang memiliki nomor induk pegawai (NIP) 19561023 198203 2 009 tersebut. Tak hanya itu, jika pihak sekolah beralasan jam mengajar dirinya di kelas tiga rendah.

Maka dirinya siap mengajar ekonomi siswa kelas satu dan dua, sehingga kuota jam mengajar terpenuhi dengan maksimal. “Saya siap mengajar siswa kelas satu dan dua kalau memang diperlukan untuk memenuhi jam mengajar. Jadi, saya rasa mutasi terhadap saya tidak pas, makanya saya mengadu ke dewan masalah ini,” akunya. Siti juga menyadari bahawa SK mutasi tersebut merupakan aturan yang mesti dilaksanakan.

Hanya saja, kebijakan mutasi tersebut dianggap tidak objektif dan terkesan ditunggangi pihak-pihak tertentu yang merasa tidak suka dengan dirinya. Selain itu, ia juga sangat menghargai semangat siswa yang melakukan demonstrasi menolak mutasi empat orang guru, seperti Jamhuri (Sosiologi), Mujian Sutotok (IPA) dan Marzani (Geografi).“ Bisa saja ada yang tidak senang dengan saya kemudian mengharap saya keluar dari sekolah.

Saya sangat menghargai semangat siswa sampai berani melakukan demo, saya tidak mau mutasi hanya ditunda sampai UN selesai. Tapi saya mau dibatalkan sekaligus,” tegas guru asal Medan, Sumatera Utara ini.

Lanjut Sitia, juga menyangkal adanya dugaaan penimpanga dana sekolah. Bahkan sebaliknya, dirinya sempat menolak tawaran menjabat sebagai bendahara di sekolah oleh Kepala Sekolah SMA Negeri 1 H Muslich Sjahid SPd MM, karena merasa beban bendahara yang begitu berat. “Saya hanya beberapa minggu jadi bendahara, kemudian saya mengundurkan diri beberapa tahun lalu.

Saya juga terus terang sangat vokal demi kepentingan sekolah, mungkin itu yang membuat sekolah tidak nyaman. Bahkan siswa bilang sekolah tidak transparan mengelola dana bimbel,” pungkas Siti Sihaloho.(die/metrobalikpapan.co.id/22/03/2010).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hal      :           Gugatan PTUN                                                      Balikpapan, 22 Maret 2010

Ttg. SK. 800/041/SKT-VII/2010 Pindah Tugas Tenaga Pendidik di Lingkungan Pendidikan Pekolah (Mutasi)

Kepada

Yth.   Ketua PTUN Samarinda

Di Jalan Bung Tomo No. 136 Samarinda Seberang

 

Menyampaikan dengan hormat.

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama                           : Siti Sihaloho

Kewarganegaraan       : Indonesia

Alamat                       : Perum. Bumi Mandiri Blok E Nomor 3. RT. 02 RW 04. Balikpapan

Pekerjaan                     : PNS (Guru Mata Pelajaran Ekonomi SMA Negeri 1 Balikpapan)

Yang dalam hal ini dan untuk selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT.

 

Dengan ini mengajukan gugatan PTUN terhadap :

Nama Jabatan              : Kepala Dinas Pendidikan (Disdik Balikpapan)

Tempat Kedudukan    : Jln. Panglima Sudirman Nomor 31. Balikpapan

Untuk selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT.

 

Mengenai SK. No 800/041/SKT-VII/2010 tentang Pindah Tugas Tenaga Pendidik di Lingkungan Pendidikan Pekolah (Mutasi)

Gugatan ini segera saya sampaikan kepada PTUN Samarinda karena adanya alasan dan dasar pertimbangan sebagai berikut:

  1. Bahwa pada tanggal 22 Maret 2010 Penggugat menerima SK. No 800/041/SKT-VII/2010 tentang pindah tugas tenaga pendidik di lingkungan pendidikan sekolah (mutasi) dari Tergugat yang memiliki jabatan sebagai Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Balikpapan. Berdasarkan SK tersebut menyebabkan Penggugat dipindah tugaskan sebagai tenaga pendidikan guru pengajar mata pelajaran ekonomi dari SMA 1 Balikpapan menuju Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 1 Balikpapan, untuk mengajar mata pelajaran Kewirausahaan (P.1).

 

  1. Bahwa dengan adanya SK. No 800/041/SKT-VII/2010 tentang pindah tugas tenaga pendidik di lingkungan pendidikan sekolah (mutasi) tersebut menyebabkan kinerja kerja Penggugat sebagai guru pengajar atau pendidik menjadi menurun. Hal ini terjadi karena dengan adanya SK mutasi tersebut, kedudukan Penggugat yang pada awalnya sebagai guru mata pelajaran ekonomi di SMA 1 Balikpapan, yang kemudian dimutasi menuju Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 1 Balikpapan, untuk mengajar mata pelajaran Kewirausahaan, menjadi tidak sesuai dengan bidang yang Penggugat ajarkan selama di SMA 1 Balikpapan yaitu sebagai guru ekonomi. Sehingga mutasi ini tidak sesuai dengan asas proporsional yaitu asas yang menyatakan bahwa sesuatu itu harus sesuai dengan kebutuhan. Dalam hal ini sesuai kebutuhan bidang dari Penggugat yang sebagai pendidik atau pengajar mata pelajaran ekonomi di SMA 1 Balikpapan bukan pendidik atau pengajar mata pelajaran kewirausahaan di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 1 Balikpapan . Sehingga hal ini dapat menurunkan kinerja Penggugat sebagai guru pengajar atau pendidik (P.2).
  2. Bahwa dengan adanya SK. No 800/041/SKT-VII/2010 tentang pindah tugas tenaga pendidik di lingkungan pendidikan sekolah (mutasi) tersebut menurut Penggugat tidak sesuai atau tidak objektif. SK mutasi tersebut tidak objektif karena dalam mutasi ini, menurut pengamatan Penggugat, Penggugat telah bertahun – tahun mengabdi sebagai guru Mata Pelajaran Ekonomi di SMA Negeri 1 Balikpapan. Bahkan Penggugat termasuk salah satu guru senior dalam mata pelajaran yang diajarkannya yaitu ekonomi. Sedangkan di wilayah SMA 1 Balikpapan terdiri dari lima (5) guru mata pelajaran ekonomi termasuk dirinya. Satu orang guru bulan Agustus di mutasi. Namun, empat orang guru lainnya masih tergolong muda. Sehingga menurut Penggugat, Penggugat ialah guru senior dalam mata pelajaran ekonomi dan seharusnya yang dimutasi ialah guru muda dalam mata pelajaran ekonomi dan tidak begitu lama mengajar sebagai guru mata pelajaran ekonomi di SMA 1 Balikpapan. Selain hal tersebut, alasan yang menyebutkan bahwa Penggugat memiliki jam mengajar terlalu rendah untuk kelas tiga (3), merupakan alasan yang tidak objektif, karena Penggugat sendiri telah siap mengajar ekonomi siswa kelas satu (1) dan dua (2), sehingga kuota jam mengajar terpenuhi dengan maksimal. Jadi, SK. No 800/041/SKT-VII/2010 tentang Pindah tugas tenaga pendidik di lingkungan pendidikan sekolah (mutasi) tersebut tidak objektif atau tidak sesuai dengan kenyataan yang ada selama ini (P.3).

 

  1. Bahwa dengan adanya SK. No 800/041/SKT-VII/2010 tentang pindah tugas tenaga pendidik di lingkungan pendidikan sekolah (mutasi) tersebut menyebabkan kerugian materiil karena tempat mutasi yaitu Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 1 Balikpapan menurut pengamatan Penggugat merupakan tempat yang jauh dari tempat tinggal Penggugat, sehingga setiap harinya, setelah dimutasi menuju Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 1 Balikpapan, Penggugat mengeluarkan uang sebesar Rp. 200.000 untuk dibelikan bensin bagi kendaraan Penggugat. Sehingga kerugian materiil berupa pengeluaran uang setiap harinya ini sangat merugikan Penggugat mengingat kebutuhan hidup Penggugat sangat tinggi yang rinciannya sebagai berikut :
  2. Pengeluaran untuk biaya rumah sebesar Rp. 997.000/bulan;
  3. Pengeluaran cicilan sepeda motor sebesar Rp. 575.000/bulan;
  4. Pengeluaran biaya listrik sebesar Rp. 284.000 bulan Maret 2010;
  5. Pengeluaran biaya air PDAM sebesar Rp. 15.000/bulan;
  6. Pengeluaran untuk biaya sekolah anak – anak Penggugat yang dijumlah seluruhnya sebesar Rp. 1.450.000

Jadi, dengan gaji yang diterima Penggugat selama ini yaitu sebesar Rp.3.850.000, dengan adanya pengeluaran biaya bensin setiap harinya Rp. 200.000 itu semakin merugikan Penggugat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya (P.4).

 

Berdasarkan alasan – alasan yang telah Penggugat sampaikan, yang terdapat pada point a, b, c, dan d tersebut telah sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam pasal 53 ayat 2 Undang – undang Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) yang menyebutkan, bahwa alasan menggugat itu terdiri dari 2 yaitu :

  1. KTUN, dalam hal ini SK SK. No 800/041/SKT-VII/2010 tentang pindah tugas tenaga pendidik di lingkungan pendidikan sekolah (mutasi), bertentangan dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku;
  2. KTUN, dalam hal ini SK. No 800/041/SKT-VII/2010 tentang pindah tugas tenaga pendidik di lingkungan pendidikan sekolah (mutasi), bertentangan dengan asas – asas umum pemerintahan yang baik. Dalam SK tersebut bertentangan dengan asas proporsional (sesuai dengan kebutuhan) dan asas keadilan yang terdapat dalam asas umum pemerintahan yang baik. SK tersebut bertentangan dengan asas proporsional karena mutasi tersebut tidak sesuia kebutuhan sebagai pengajar atau pendidik, sendangkan bertentangan dengan asas keadilan karena adanya SK mutasi tersebut tidak sesuai dengan pengabdian Penggugat sebagai guru senior mata pelajaran ekonomi di SMA 1 Balikpapan.

 

  1. Berdasarkan alasan – alasan dan dasar pertimbangan yang telah sesuai dengan ketentuan dalam pasal 53 ayat 2 yang telah Penggugat sampaikan di atas, dengan ini memohon kepada Yang Mulia Hakim untuk memutus bahwa SK. No 800/041/SKT-VII/2010 tentang pindah tugas tenaga pendidik di lingkungan pendidikan sekolah (mutasi) tersebut :
  2. Tidak sah;
  3. Agar Tergugat membayar ganti rugi kepada Penggugat;
  4. Agar Tergugat menugaskan kembali Penggugat sebagai pendidik atau pengajar mata pelajaran ekonomi di SMA 1 Balikpapan.

 

  1. Dengan demikian gugatan saya berikan terhadap SK. No 800/041/SKT-VII/2010 tentang pindah tugas tenaga pendidik di lingkungan pendidikan sekolah (mutasi) dari Tergugat yang memiliki jabatan sebagai Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Balikpapan.

Terimakasih.

Balikpapan, 22 Maret 2010

Hormat saya,

Penggugat

 

 

ttd

Siti Sihaloho

Dipublikasi di Tak Berkategori | Tag | Meninggalkan komentar

Legal Memorandum Kasus Penipuan

Penipu Berkedok Arisan Motor  Ditangkap Polisi

SEMARANG, KOMPAS – Empat puluh ribu nasabah CV Sukma tertipu dengan manajemen arisan perusahaan tersebut. Hingga kini mereka belum menerima uang yang dijanjikan diberikan secara berkala. Padahal uang bernilai Rp 28 miliar masih disimpan di CV tersebut. Menurut Kepala Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Wilayah Kota Besar (Polwiltabes) Semarang Agus Rohman, Direktur CV Sukma Ayus Aditia Murwendayoko (26) ditangkap Polwiltabes Semarang, Jumat (18/4) dengan tuduhan Pasal 378 KUHP tentang penipuan.

Enam karyawan CV Sukma dipanggil sebagai saksi. Agus mengemukakan, selama ini CV Sukma sudah mendapat uang senilai Rp 28 miliar dari sekitar 40.000 nasabah yang tersebar di Jawa Tengah. “Ada tiga korban yang melapor, yaitu Agus Prasetyo, Mujiono, dan Turyani. Total kerugian mereka sekitar Rp 320 juta,” kata Agus. Bantuan kredit

Dalam pemeriksaan tersebut, terungkap bahwa CV yang berdiri sejak Februari 2006 ini tidak bisa meneruskan bantuan kredit ke nasabah karena roda arisan terbawah macet. Menurut karyawan CV Sukma sekaligus saksi kasus ini, Meine Maria Mangare (20), bantuan kredit kepada nasabah berhenti sejak Juni- Agustus 2007.

CV Sukma yang terletak di Jalan Lamper Mijen, Kota Semarang, ini memakai sistem arisan untuk melunasi sejumlah kredit yang ditanggung nasabah. Mulanya nasabah cukup membawa uang Rp 700.000 untuk mendaftar dengan membawa dua orang yang mau dijadikan anggota CV Sukma.

Kedua orang tersebut masing-masing harus bisa mengajak dua orang lagi untuk dijadikan anggota CV Sukma. Setiap orang yang mendaftar harus membayar Rp 700.000. Dengan sistem tersebut, CV Sukma menjanjikan subsidi sebesar Rp 500.000 setiap bulan selama 26 bulan berturut-turut kepada nasabah sebagai bantuan kredit, bahkan menjanjikan subsidi Rp 9 juta pada bulan ke-9. Namun, nyatanya, dari bulan Juni 2007 hingga kini nasabah tidak memperoleh uang. Mengadu

Mujiono (23), warga Kabupaten Grobogan, mengadukan kredit macet 29 Februari 2008. Pada bulan Juni ia mulai mendaftar menjadi anggota, dan dalam kurun waktu 20 Juni 2007-19 Februari 2008, Mujiono menyetor uang Rp 100 juta untuk mengkredit motor pesanan nasabah lain. Ternyata ia tidak pernah mendapat penghasilan seperti yang diharapkan.

Hal ini juga dialami Turyani (39), warga Pedalangan, Banyumanik, Kota Semarang. “Aset saya di CV Sukma sebesar Rp 100 juta lebih. Itu didapat dari tetangga-tetangga saya yang juga ingin kredit motor. Saya juga telah membeli 200 unit motor untuk dikredit para tetangga. Namun, sampai sekarang saya tidak menerima uang yang dijanjikan,” kata Turyani.

Saat ini lebih dari 100 unit motor ditarik kembali oleh leasing company.

 

I. HEADING / JUDUL

a. Dari : Kantor Pengacara Ryan Navis Eka, S.H, M.H & Rekan.

b. Untuk : Pimpinan CV. Sukma Semarang.

c. Tentang : Penipuan berkedok arisan motor

II. PERMASALAHAN

Apakah perbuatan yang dilakukan Ayus Aditia Murwendayoko menipu beberapa orang dengan kedok arisan motor tersebut dapat dikenai pasal 378 KUHP tentang penipuan dalam bentuk pokok ?

III. JAWABAN SINGKAT

Ya, karena perbuatan Ayus telah memenuhi unsur-unsur dalam pasal 378 KUHP.

IV. PERNYATAAN FAKTA

1. Empat puluh ribu nasabah CV Sukma tertipu dengan manajemen arisan CV. Sukma

2. Pelaku penipuan adalah CV. Sukma dengan direktur Ayus Aditia Murwendayoko (26).

3. Direktur utama CV. Sukma (Ayus Aditia Murwendayoko) telah ditangkap Polwiltabes Semarang Jumat 18 April 2008.

4. Sedangkan 6 karyawan CV. Sukma dijadikan saksi.

5. CV Sukma sudah mendapat uang senilai Rp 28 miliar dari sekitar 40.000 nasabah yang tersebar di Jawa Tengah.

6. Tiga orang telah melapor yakni Agus Prasetyo, Mujiono, dan Turyani.

7. Ketiga korban yang melapor menderita kerugian sekitar Rp. 320.000.000,-

8. CV. Sukma berdiri sejak Februari 2006.

9. CV Sukma terletak di Jalan Lamper Mijen, Kota Semarang.

10.  Modus penipuannya adalah pada awalnya nasabah cukup membawa uang Rp 700.000 untuk mendaftar dengan membawa dua orang yang mau dijadikan anggota CV Sukma. Kedua orang tersebut masing-masing harus bisa mengajak dua orang lagi untuk dijadikan anggota CV Sukma, setiap orang yang mendaftar harus membayar Rp 700.000. Dengan sistem tersebut, CV Sukma menjanjikan subsidi sebesar Rp 500.000 setiap bulan selama 26 bulan berturut-turut kepada nasabah sebagai bantuan kredit, bahkan menjanjikan subsidi Rp 9 juta pada bulan ke-9.

11.  Kenyataannya mulai juni 2007 hingga sekarang nasabah tidak memperoleh uang.

V. ANALISA

Ketentuan dalam pasal 378 KUHP adalah merumuskan tentang pengertian penipuan (oplichting). Pengertian penipuan (oplichting) adalah :

1.      Pengertian dalam arti luas, yaitu semua kejahatan yang dirumuskan dalam BAB XXV KUHP.

2.      Penipuan dalam arti sempit, ialah bentuk penipuan yang dirumuskan dalam pasal 378 (bentuk pokoknya) dan pasal 379 (bentuk khususnya), atau yang biasa disebut dengan oplichting.

Rumusan penipuan terdiri dari unsur-unsur obyektif dan unsur-unsur subyektif.

Unsur-unsur obyektif penipuan adalah :

1.      Perbuatan menggerakkan (Bewegen)

Kata bewegen selain diterjemahkan dengan menggerakkan, ada juga sebagian ahli menggunakan istilah membujuk dan menggerakkan hati. Menggerakkan dapat didefinisikan sebagai perbuatan mempengaruhi atau menanamkan pengaruh kepada orang lain. Obyek yang dipengaruhi adalah kehendak seseorang.

Perbuatan menggerakkan adalah perbuatan yang abstrak, dan akan terlihat bentuknya secara konkrit bila dihubungkan dengan cara melakukannya. Cara melakukannya inilah sesungguhnya yang lebih berbentuk,  yang bisa dilakukan dengan perbuatan-perbuatan yang benar dengan perbuatan yang tidak benar.

Di dalam penipuan, menggerakkan adalah dengan cara-cara yang didalamnya mengandung ketidakbenaran, palsu dan bersifat membohongi  atau  menipu.

Tujuan yang ingin dicapai penindak penipuan hanya mungkin bisa dicapai jika dengan melalui perbuatan menggerakkan yang menggunakan cara-cara yang tidak benar.

Sesungguhnya penipuan lebih condong kearah tindak pidana materiil daripada formil, dengan alasan bahwa terwujudnya perbuatan yang dilarang (menggerakkan) bukan menjadi syarat untuk selesai/terwujudnya penipuan secara sempurna, melainkan pada terwujudnya akibat perbuatan yakni berupa menyerahkan benda, memberi hutang, dan menghapuskan piutang.

Yang dimaksud menggerakkan dalam kasus ini adalah CV. Sukma memaksa seseorang membayar Rp. 700.000,- dengan membawa dua orang yang akan dijadikan anggota, dan dua orang tersebut dipaksa membawa dua orang lagi begitu secara terus menerus, dan semua orang tersebut juga harus membayar Rp. 700.000,- dengan iming-iming CV Sukma memberi subsidi sebesar Rp 500.000 setiap bulan selama 26 bulan berturut-turut kepada nasabah sebagai bantuan kredit, bahkan menjanjikan subsidi Rp 9 juta pada bulan ke-9, namun hingga akhir nasabah tidak menerima sepeserpun.

2.   Yang digerakkan adalah orang

Korban dalam penipuan adalah orang yang digerakkan. Pada pasal 378 KUHP tidak seditpun menunjukkan bahwa orang yang menyerahkan benda, memberi hutang, maupun menghapuskan piutang adalah harus orang yang digerakkkan.

Penyerahan benda dapat dilakukan orang lain selain yang menggerakkan, asal perantaraan ini adalah orang yang dikehendaki petindak

Dari unsur maksud menguntungkan yang ditujukan dalam dua hal, yaitu diri sendiri atau orang lain, maka dapat dipastikan bahwa dalam penipuan bukan saja untuk kepentingan petindak semata-mata melainkan dapat juga untuk kepentingan orang lain.

Dalam kasus ini, yang menggerakkan adalah karyawan CV. Sukma yang  membujuk para nasabahnya, karyawan bukanlah sebagai pettindak karena yang dimaksud sebagai petindak adalah pimpinan/direktur CV. Sukma.

3.   Tujuan perbuatan

Menyerahkan benda.

Pengertian benda dalam penipuan mempunyai arti yang sama dengan benda dalam pencurian dan penggelapan, yakni sebagai yang berwujud dan bergerak.

Menyerahkan benda baru dianggap terjadi/selesai apabila dari perbuatan itu, telah sepenuhnya berpindahnya kekuasaan atas benda itu ke dalam kekuasaan orang yang menerima.

Pada penipuan yang  menjadi sebab adalah perbuatan menyerahkan, suatu perbuatan yang dilakukan oleh orang bukan petindak.

Pengertian perbuatan menyerahkan adalah suatu pengertian menurut arti kata yang sebenarnya. Berdasarkan pengertian yang demikian ini, maka tidak mungkin penipuan tadi terjadi atas benda-benda yang tidak bergerak dan tidak berwujud.

Benda yang diserahkan dalam kasus penipuan diatas adalah uang. Nasabah menyerahkan sejumlah uang yang diminta oleh petindak.

4.   Upaya-upaya penipuan

1.   Dengan menggunakan nama palsu (valsche naam).

2.   Menggunakan martabat/kedudukan palsu (valsche hoedanigheid).

3.   Menggunakan tipu muslihat (listige kunstgrepen) dan rangkaian kebohongan (zamenweefsel van verdichtsels).

Di dalam kasus penipuan dengan modus arisan motor ini merupakan suatu bentuk penipuan, dan upaya yang dilakukan pelakunya adalah dengan menggunakan tipu muslihat dan rangkaian kebohongan.

Tipu muslihat diartikan sebagai suatu perbuatan yang sedemikian rupa dan yang menimbulkan kesan atau kepercayaan tentang kebenaran perbuatan itu, yang sesungguhnya tidak benar. Sehingga orang bisa tertarik dan percaya atau tergerak hatinya.

Sedangkan dengan rangkaian kebohongan menunjukkan bahwa kebohongan dan ketidakbenaran ucapan itu (seolah-olah benar adanya bagi korban lebih dari satu).

Rangkaian kebohongan mempunyai unsur-unsur berupa perkataan yang isinya tidak benar, lebih dari satu bohong, bohong yang satu menguatkan bohong yang lain.

Unsur-unsur subyektif penipuan adalah :

1.   Maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain

Maksud pelaku dalam melakukan perbuatan menggerakkan harus ditujukan pada menguntungkan diri sendiri atau orang lain, adalah berupa unsur kesalahan dalam penipuan.

Menguntungkan artinya menambah kekayaan dari yang sudah ada. Menambah kekayaan ini maksudnya ditujukan baik untuk diri sendiri maupun orang lain.

Jadi maksud pelaku penipuan diatas adalah membujuk banyak orang untuk memperoleh uang sebesar-besarnya.

2.   Dengan Melawan Hukum

Selain unsur diatas, terdapat pula unsur melawan hukum. Maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melakukan perbuatan menggerakkan haruslah berupa maksud yang melawan hukum.

Perbuatan melawan hukum adalah perbuatan yang bertentangan dan tidak sesuai ataupun menyimpang dari peraturan-peraturan yang ada.

Sedangkan perbuatan melawan hukum disini tidak semata-mata diartikan sekedar dilarang oleh undang-undang atau melawan hukum formil, melainkan harus diartikan yang  lebih luas yakni sebagai yang bertentangan dengan apa yang dikehendaki masyarakat, suatu celaan masyarakat.

Disinilah kuncinya bahwa pelaku dengan sengaja membujuk orang lain dengan rangkaian kebohongan yang dilakukan dengan melawan aturan-aturan yang bersifat formil.

VI. KESIMPULAN

Direktur CV. Sukma Ayus Aditia Murwendayoko (26) dapat dikenakan pasal 378 KUHP karena telah memenuhi unsur-unsur yang tercantum dalam pasal 378 KUHP yakni penipuan dalam bentuk pokok

Dipublikasi di Kejahatan Terhadap Harta Benda | Tag | Meninggalkan komentar