Indonesia sebagai Negara Kepulauan

INDONESIA NEGARA KEPULAUAN

 

1. Hukum Laut Indonesia di Zaman Kolonial

Perkembangan umum hukum laut sesudah Perang Dunia II adalah tuntutan kebanyakan negara untuk memperluas kekuasaannya di laut yang berbatasan dengan pantainya. Seperti yang ada saat ini, bahwa negara – negara pantai dengan didorong oleh faktor politik, ekonomi, pertahanan, dan keamanan, memperluas lebar laut wilayahnya dan terkadang sampai jauh ke tengah laut lepas. Indonesia sebagai suatu negara kepulauan juga merasa perlu merombak ketentuan – ketentuan lama mengingat letak geografis, bentuk kepulauannya yang sangat khusus, dan kepentingan – kepentingan nasional lainnya.

Ketentuan hukum yang mengatur Indonesia di masa lampau dan faktor – faktor yang mendorong untuk merumuskan ketentuan baru dalam hukum laut Indonesia. Pada masa lampau, perairan Indonesia diatur oleh Teritorial Zee en Maritieme Kringen Ordonantie tahun 1939 yang tercantum dalam Staatblad 1939 No.442 dan mulai berlaku tanggal 25 September 1939. Dalam hal laut wilayah, ketentuan pasal 1 Ordonansi tersebut menyatakan bahwa lebar laut wilayah adalah 3 mil laut, yang diukur dari garis air rendah dari pulau – pulau yang termasuk dalam daerah Indonesia. Ketentuan dalam pasal 1 Ordonansi ini masih dipakai sampai tahun 1957. Walaupun sudah terasa bahwa ketentuan – ketentuan tersebut sudah tidak sesuai dengan kepentingan – kepentingan pokok Indonesia.

Dalam perkembangannya, penentuan batas laut yang demikian sudah terasa tidak cocok lagi dengan perkembangan zaman, tidak sesuai dengan kepentingan rakyat banyak, hal ini terjadi karena sifat khusus Indonesia yang merupakan negara kepulauan serta letaknya yang strategis. Bila cara pengukuran yang lama tetap dipakai, yaitu lebar laut wilayah yang diukur dari garis pangkal air rendah, maka sebagian besar dari pulau – pulau atau kelompok pulau – pulau kita, akan mempunyai laut wilayahnya sendiri – sendiri dan sebagai akibatnya diantara laut – laut wilayah tersebut, terdapat pula bagian – bagian laut lepas. Semakin banyaknya laut – laut wilayah dengan kantong – kantong laut lepas dalam kepulauan Indonesia akan menimbulkan banyak persoalan dan bahkan dapat membahayakan keutuhan wilayah nasional. Hal ini dapat dilihat dari berbagai segi, yaitu segi keamanan, segi pelayaran, segi ekonomi, dan segi politik.

Segi keamanan, bentuk laut yang demikian akan menimbulkan banyak kesulitan dalam hal melakukan pengawasan. Maksudnya ialah bahwa pengawasan yang berat dan rumit terjadi dalam tugas kapal – kapal perang atau kapal – kapal pengawas pantai untuk menjaga perairan Indonesia dari usaha – usaha penyelundupan, kegiatan – kegiatan subversive asing, dan usaha – usaha pelanggaran hukum lainnya. Hal ini terjadi karena banyaknya dan berbelit – belitnya susunan kepulauan yang harus diawasi. Tugas ini semakin diperberat dengan adanya kantong – kantong laut lepas disana – sini.

Segi pelayaran, yang merupakan urat nadi bagi kehidupan rakyat Indonesia yang mendiami pulau – pulau yang bertebaran sepanjang 3000 mil, adanya kantong – kantong laut lepas dengan rezim kebebasannya dapat membahayakan keutuhan wilayah nasional. Maksudnya ialah di kantong – kantong laut lepas tersebut, karena rezim kebebasannya, semua negara dapat mengadakan segala macam kegiatan dan bahkan juga peperangan. Tentunya hal ini dapat membahayakan keutuhan wilayah nasional.

Segi ekonomi, sistem perairan yang dulu itu akan sangat merugikan Indonesia, karena negara – negara asing dengan kemajuan teknik penangkapan ikan akan dapat menghabiskan sumber – sumber ikan di laut sekitar pantai kita.

Segi politik, ketentuan huku laut yang sama dapat membahayakan keutuhan dan kesatuan wilayah nasional Indonesia. Selama perairan antara pulau – pulau Indonesia masih merupakan bagian – bagian dari laut lepas, maka selama itu pula bangsa Indonesia masih merasa terpisah – pisah satu sama lainnya. Keadaan demikian inilah yang dapat atau membantu usaha – usaha gerakan separatis.

Jadi, apabila ketentuan – ketentuan lama yang mengatur perairan Indonesia masih tetap dipertahankan, maka akan sangat merugikan kepentingan – kepentingan nasional kita. Berdasarkan alasan tersebut, demi mengamankan kepentingan – kepentingan nasional (pokok) Indonesia, baik dari bidang keamanan, pelayaran, ekonomi, maupun politik, maka pemerintah Indonesia merasa perlu merombak ketentuan – ketentuan lama dan mengumumkan ketentuan – ketentuan baru di bidang perairan nasional.

 

2. Lahirnya Konsepsi Negara Kepulauan

Ketentuan – ketentuan baru ini pada mulanya dikeluarkan dalam bentuk Pengumuman Pemerintah tanggal 13 Desember 1957, yang kemudian dikenal dengan nama “Deklarasi Djuanda” yang isinya sebagai berikut :

Bahwa segala perairan di sekitar, diantara dan yang menghubungkan pulau – pulau atau bagian pulau – pulau yang termasuk daratan Negara Republik Indonesia dengan tidak memandang luas atau lebarnya adalah bagian – bagian yang wajar dari pada wilayah daratan Negara Republik Indonesia dan dengan demikian merupakan bagian dari perairan nasional yang berada di bawah kedaulatan mutlak dari Negara Republik Indonesia”.

Lalu lintas damai di perairan ini bagi kapal asing terjamin selama dan sekedar tidak bertentangan dengan kedaulatan dan keselamatan Negara Republik Indonesia. Penentuan batas laut territorial yang lebarnya 12 mil yang diukur dari garis – garis yang menghubungkan titik – titik yang terluar pada pulau – pulau Negara Republik Indonesia akan ditentukan dengan undang – undang”.

Hal inilah yang dimaksud dengan Wawasan Nusantara, Konsepsi Nusantara yang bertujuan untuk menjamin kepentingan – kepentingan nasional dan keutuhan wilayah Negara Republik Indonesia. Konsepsi ini diperkuat dengan Undang – undang Nomor 4 Prp. 1960. Jadi, dengan adanya ketentuan hukum yang baru ini, seluruh kepulauan dan perairan Indonesia adalah suatu kesatuan dimana dasar laut, lapisan tanah di bawahnya, udara di atasnya, dan seluruh kekayaan alamnya berada dalam kedaulatan mutlak Indonesia. Sedangkan laut – lau wilayah dengan kantong – kantong laut lepas yang terdapat dalam kepulauan Indonesia (menurut sistem yang dulu) telah menjadi perairan pedalaman.

Undang – Undang Nomor 4 tahun 1960 ini merupakan dokumen yuridik dasar dari kebijaksanaan dalam hal perairan Indonesia, yang dilengkapi dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 1962 tentang lalu lintas damai kendaraan air asing dalam perairan Indonesia, dan Keputusan Presiden Indonesia Nomor 16 tahun 1971 tentang wewenang pemberian ijin berlayar bagi segala kegiatan kendaraan air asing dalam wilayah perairan Indonesia. Ketentuan dalam Undang – undang Nomor 4 Prp. Tahun 1960, antara lain :

  • Perairan Indonesia adalah laut wilayah Indonesia beserta perairan pedalaman Indonesia.
  • Laut wilayah Indonesia ialah lajur laut sebesar 12 mil laut yang garis luarnya diukur tegak lurus atas garis dasar atau titik pada garis dasar yang terdiri dari garis – garis lurus yang menghubungkan titik – titik terluar pada garis air rendah dari pada pulau – pulau atau bagian pulau – pulau yang terluar dalam wilayah Indonesia dengan ketentuan bahwa jika ada selat yang lebarnya tidak melebihi dari 24 mil laut dan negara Indonesia tidak merupakan negara satu – satunya negara tepi, garis batas laut wilayah Indonesia ditarik pada tengah selat.
  • Perairan pedalaman Indonesia ialah semua perairan yang terletak pada sisi dalam garis dasar.
  • Lalu lintas laut damai dalam perairan pedalaman Indonesia terbuka bagi kendaraan asing.

Jadi, ketentuan pokok Undang – undang Nomor 4 Prp. tahun 1960 ini ialah cara penarikan garis dasar yang sama sekali berlainan dengan cara tradisional. Selanjutnya, seluruh kepulauan Indonesia dikelilingi pada bagian sebelah luarnya dengan garis – garis lurus yang merupakan garis pangkal dari mana diukur wilayah selebar 12 mil. Konsepsi Nusantara ini telah menyatukan suatu gugusan pulau – pulau yang merupakan kesatuan geografis menjadi kesatuan hukum dan ekonomis.

Jadi, dalam konsepsi laut wilayah Indonesia ini terdapat 2 unsur, yaitu cara penarikan garis lurus sebagai garis pangkal dan lebar laut wilayah selebar 12 mil. Mengenai laut wilayah yang lebarnya 12 mil, bukanlah suatu hal yang berlebih – lebihan, karena pada waktu itu sebagian besar negara sudah menuntut lebar laut wilayahnya 12 mil dan juga ada yang lebih.

Hukum laut secara tradisional mengadakan pembagian laut yang terdiri dari laut lepas, laut wilayah, dan perairan pedalaman. Di laut lepas terdapat rezim kebebasan berlayar bagi semua kapal, di laut wilayah berlaku rezim lintas damai bagi kapal – kapal asing, dan di perairan pedalaman tidak berlaku hak lintas damai. Sedangkan bagi Indonesia, perairan Indonesia agak sedikit berbeda dengan negara – negara lain. Berdasarkan Undang – undang Nomor 4 Prp. tahun 1960 tersebut, perairan Indonesia terdiri dari laut wilayah dan perairan pedalaman. Perairan pedalaman dibagi pula atas laut pedalaman dan perairan daratan.

Mengenai hak lintas damai di laut wilayah, karena hal tersebut telah menjadi ketentuan yang lama diterima dan dijamin oleh Hukum Internasional. Menurut pasal 17 Konvensi, “Di laut wilayah perairan Indonesia, kapal semua negara baik berpantai atau tidak berpantai, menikmati hak lintas damai melalui laut territorial”. Sedangkan Indonesia membedakan perairan pedalaman atas dua golongan :

  1. Perairan pedalaman sebelum berlakunya Undang – undang Nomor 4 Prp. tahun 1960, merupakan laut wilayah atau laut bebas. Perairan pedalaman ini disebut laut pedalaman atau internal seas;
  2. Perairan pedalaman yang sebelum berlakunya Undang – undang Nomor 4 tahun 1960 merupakan laut pedalaman yang dahulu selanjutnya dinamakan perairan daratan atau coastal water.

Di laut pedalaman ini, pemerintah Indonesia menjamin hak lintas damai kapal – kapal asing. Sedangkan perairan daratan tidak ada hak lintas damai.

Selanjutnya, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 1962 tentang lintas damai kendaraan asing dalam perairan Indonesia. Yang dimaksud dengan hal lintas damai adalah semua pelayaran dari laut lepas ke suatu pelabuhan Indonesia, Semua pelayaran dari suatu pelabuhan Indonesia menuju laut lepas untuk tujuan – tujuan damai, semua pelayaran dari dan ke laut lepas dengan melintasi perairan Indonesia. Selain itu, dalam pelayaran ini harus dilakukan tanpa berhenti dan tanpa membuang sauh serta mondar – mandir tanpa alasan yang sah di perairan Indonesia atau laut bebas yang berdekatan, kecuali kalau diperlukan untuk kepentingan pelayaran yang normal atau karena keadaan memaksa.

Selain itu, Pemerintah beranggapan bahwa yang dimaksud dengan damai ialah selama lintas itu tidak bertentangan dengan kepentingan Indonesia. Dalam pasal 4 Peraturan Pemerintah tersebut, Presiden RI mempunyai wewenang untuk menutup bagian – bagian tertentu perairan Indonesia yang dianggap perlu. Hal ini terjadi karena kekayaan di Perairan Indonesia seperti ikan digunakan untuk nelayan Indonesia (pasal 5 Peraturan Pemerintah).

Dalam bidang riset, sesuai dengan ketentuan pasal 6 Peraturan Pemerintah, Pemerintah dalam hal ini Presiden, dapat memberikan izin kepada kapal – kapal asing untuk melakukan penyelidikan ilmiah di perairan Indonesia dengan syarat tidak mengganggu kepentingan Indonesia. Selajutnya, dalam pasal 7 Peraturan Pemerintah, Menteri atau staf angkatan laut dapat mengadakan alur – alur untuk kapal – kapal perang dan kapal – kapal public asing lainnya.

Di samping itu, sambil menunggu adanya alur – alur, Keputusan Presiden Nomor 16 tahun 1971 tentang wewenang pemberian izin berlayar bagi segala kegiatan kendaraan air asing dalam wilayah perairan Indonesia, memberikan penjelasan bahwa kapal – kapal perang dan kapal – kapal publikasing yang melakukan lintas damai di perairan Indonesia harus memberitahukan terlebih dahulu pada pemerintah Indonesia.

Jadi, berdasarkan peraturan perundang – undangan, baik dalam bentuk undang – undang, pengumuman pemerintah, maupun keputusan presiden, itulah yang menentukan status hukum perairan Indonesia serta mengatur lalu lintas di perairan tersebut.

Negara Kepulauan

Setelah diumumkan dan berlakunya ketentuan – ketentuan yang baru tentang konsepsi negara kepulauan (archipelagic state) tersebut, dapat diambil suatu definisi tentang negara kepulauan. Negara kepulauan adalah suatu Negara atau negara – negara yang seluruhnya terdiri dari satu atau lebih kepulauan dan mencakup pulau-pulau lain. Selanjutnya ditentukan pula yang dimaksud dengan kepulauan. Kepulauan adalah suatu gugusan pulau termasuk bagian suatu kepulauan diantaranya (perairan saling bersambung) dan wujud alamiah yang hubungannya satu sama lainnya demikian eratnya sehingga pulau-pulau, perairan dan wujud alamiah lainnya itu merupakan suatu kesatuan intrinsic geografi, ekonomi, dan politik yang hakiki atau secara historis dianggap sebagai demikian (pasal 46 KHL 1982).

 

Garis Pangkal Kepulauan

Selanjutnya, konvensi baru ini juga menentukan tentang penarikan garis pangkal pada negara – negara kepulauan. Negara – negara kepulauan untuk keperluan menetapkan zona maritimnya, dapat menarik garis pangkal lurus kepulauan (straight archipelagic baseline) sampai sejauh 100 mil laut yang menghubungkan titik – titik terluar dari pulau terluar dan batu – batu karang. Selama rasio perbandingan antara air dengan daratan tidak melebihi 9:1 serta dengan ketentuan bahwa wilayah yg dihasilkan tidak memotong negara lain dari laut lepas dan ZEE (pasal 47 KHL 1982).

 

5. Pengukuran Lebar Laut Teritorial, Zona Tambahan, Zona Ekonomi Eksklusif, dan Landas Kontinen

Lebar Laut Teritorial, Zona Tambahan, Zona Ekonomi Eksklusif, dan Landas Kontinen, diukur dari garis – garis pangkal tersebut (pasal 48 KHL 1982).

 

6. Status Hukum Perairan Kepulauan, Wilayah Udara di Atas Perairan Kepulauan Serta Tanah di Bawahnya

Dalam hal ini, ditentukan pula kedaulatan dari negara kepulauan, meliputi perairan – perairan yang tertutup oleh garis pangkal, demikian pula wilayah udara di atasnya dan dasar laut serta landasan tanah di bawahnya.

 

7. Batas Perairan Pedalaman

Ketentuan – ketentuan untuk menentukan batas dari perairan pedalaman adalah sama dengan ketentuan – ketentuan untuk menentukan laut teritorial dari negara – negara kontinen

 

8. Kewajiban Negara Kepulauan

Adapun kewajiban negara – negara kepulauan antara lain :

  1. Menghormati perjanjian Internasional yang sudah ada;
  2. Menghormati kegiatan-kegiatan lain yang sah dari Negara tetangga yang langsung berdampingan;
  3. Mengormati hak-hak tradisional penangkapan ikan;

Menghormati dan memperhatikan kabel laut yang ada di bagian tertentu perairan pedalaman yang dahulu merupakan laut bebas.

9. Perjanjian – Perjanjian tentang Penangkapan Ikan Tradisional dan Kabel – Kabel yang Terletak di Bawah Laut

Dalam hal kaitannya dengan penangkapan ikan, ditentukan oleh konvensi baru bahwa hak – hak penangkapan ikan tradisional dari negara – negara tetangga harus dihormati oleh negara kepulauan sejalan dengan persetujuan – persetujuan yang telah ada dan peletakkan kabel – kabel laut oleh negara lainnya. Sedangkan persyaratan untuk pelaksanaan hak – hak serta kegiatan tersebut di atas, termasuk terhadap daerah mana ketentuan – ketentuan tersebut diterapkan, dapat diatur dengan perjanjian bilateral atas permintaan salah satu dari negara yang bersangkutan.

 

10. Hak Lintas Damai

Kapal – kapal dari semua negara memperoleh hak lintas damai (right of innocent passage) pada perairan kepulauan, walaupun hak lintas tersebut dapat sementara ditangguhkan pada tempat – tempat tertentu, apabila hal tersebut dianggap penting untuk keamanan bagi negara kepulauan tersebut (Pasal 52 KHL 1982).

 

11. Hak Lintas Jalur Laut Kepulauan

Negara kepulauan dapat menunjuk jalur laut dan rute udara untuk perlintasan melalui atau di atas perairan tersebut oleh kapal – kapal dan pesawat terbang yang berlayar dan terbang dari satu bagian laut lepas atau zona ekonomi ekslusif ke bagian lain dari laut lepas atau zona ekonomi eksklusif

Perlintasan jalur laut kepulauan  diatur oleh aturan – aturan yg sama seperti lintas transit melalui selat yang dipergunakan untuk navigasi internasional. (diatur dalam pasal 39,40,42,44 KHL 1982).

Jadi, berdasarkan hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa perairan kepulauan berada di bawah kedaulatan dari negara kepulauan, dengan memperhatikan hak lintas damai dan hak lintas jalur laut kepulauan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Daftar Bacaan Tulisan Indonesia Negara Kepulauan :

Buku         :

1. Hukum Internasional: Pengertian, Peranan, dan Fungsi dalam Era Dinamika Global

Penulis       : Boer Mauna

Penerbit     : Alumni

Tahun        : 2008:

2. Hukum Laut Internasional

Penulis       : Heru Prijatno

Penerbit     : Bayu Media Publishing

Tahun        : 2007

Tahun        : 2005:

3. Hukum Laut Internasional

Penulis       : Mochtar Kusamaatmadja

Penerbit     : Binacipta

Tahun        : 1986

2. Slide

Mata Kuliah Hukum Laut Internasional

Oleh          : Ibu Ikaningtyas

 

 

 

Tulisan ini dipublikasikan di Hukum Laut Internasional dan tag . Tandai permalink.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s