Analisis Undang-undang Nomor 9 tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang berdasarkan Perspektif Hukum Ekonomi

ANALISIS UNDANG – UNDANG NOMOR 9 TAHUN 2006 TENTANG SISTEM RESI GUDANG BERDASARKAN PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI

Oleh :

Ryan Navis Eka. P

0810110195

Fakultas Hukum Universitas Brawijaya

 

A. Hukum Ekonomi dalam Sistem Hukum yang Terdapat dalam Undang–undang Nomor 9 tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang

Salah satu untuk mempermudah dalam memahami hukum ialah dengan memahami pembidangan hukum. Pembidangan hukum terdiri dari bermacam – macam yang salah satunya ialah pembidangan hukum ditinjau dari segi isi, yang terdiri dari hukum publik dan hukum privat. Hukum publik adalah hukum yang mengatur hubungan antara penguasa (dalam hal ini Pemerintah) dengan rakyatnya (masyarakat atau individu). Dalam hukum publik ini lebih ditekankan pada kepentingan umum. Sedangkan hukum privat adalah hukum yang mengatur hubungan antar perseorangan, hubungan antara individu yang satu dengan individu yang lain. Jadi, yang lebih ditekankan ialah kepetingan individu.

Berdasarkan pembidangan hukum dari segi isi tersebut, setelah melalui perkembangan yang pesat, muncul hukum ekonomi diantara pembidangan tersebut. Munculnya hukum ekonomi ini menimbulkan permasalahan. Hukum ekonomi yang muncul sebagai bidang hukum sendiri yang lebih khusus dari hukum privat, mengancam keeksistensian (keberadaan) hukum privat yang lain, seperti hukum perdata dan hukum dagang yang notabenya ialah hukum privat. Selain itu juga hukum ekonomi tidak hanya bersifat khusus (privat), tetapi juga mengatur hal – hal yang bersifat publik. Oleh karena itu, pada awal kemunculannya sampai dengan perkembangannya, hukum ekonomi mengalami perkembangan yang cepat karena hukum ekonomi muncul diantara irisan hukum publik dan hukum privat yang berarti bahwa hukum yang ekonomi mengatur hukum publik dan hukum privat sehingga cakupan hukum ekonomi lebih luas dari pada hukum privat.

Dalam analisis Undang – undang Nomor 9 tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang, dengan hukum ekonomi dalam sistem hukum yang mengatur hukum publik dan hukum privat tersebut, maka terdapat beberapa aspek hukum publik dan hukum privat yang diatur oleh undang – undang tersebut. Aspek – aspek tersebut antara lain :

a. Aspek Publik yang Diatur dalam Undang – undang No. 9 tahun 2006 sebagai Hukum Ekonomi dalam Sistem Hukum

Di dalam Undang – Undang Nomor 9 tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang, Aspek publiknya terdapat dalam ketentuan pasal 39 ayat (1), (2), dan (3) tentang Penyidikan dan pasal 42 dan 43  tentang Ketentuan Pidana.

Dalam pasal 39 ayat 1 disebutkan, “Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Badan Pengawas diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Sistem Resi Gudang”.

Pasal 39 ayat 2 dinyatakan, “Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:

a. memeriksa kebenaran laporan atau keterangan yang berkenaan dengan tindak pidana di bidang Sistem Resi Gudang;

b. memeriksa setiap Pihak yang diduga melakukan tindak pidana di bidang Sistem Resi Gudang;

c. meminta keterangan dan barang bukti dari setiap Pihak sehubungan dengan peristiwa tindak pidana di bidang Sistem Resi Gudang; dan

d. meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Sistem Resi Gudang.

Pasal 39 ayat 3, “Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan saat dimulainya penyidikan kepada Penuntut Umum”.

Selain itu, ketentuan pasal yang mengatur tentang aspek publik dalam Undang – undang Sistem Resi Gudang ini, juga terdapat dalam pasal 42 yang menyebutkan, “Setiap orang yang melakukan manipulasi data atau keterangan yang berkaitan dengan Resi Gudang dan Derivatif Resi Gudang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 diancam dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan pidana denda paling banyak Rpl0.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)”.

Serta dalam ketentuan pasal 43 yang menyatakan, “Setiap orang yang melakukan kegiatan Sistem Resi Gudang tanpa memiliki persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), Pasal 23 ayat (1), Pasal 28, dan Pasal 34, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp6.500.000.000,00 (enam miliar lima ratus juta rupiah)”.

Berdasarkan pasal – pasal tersebut, dapat disimpulkan bahwa Undang – undang Nomor 9 tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang ini, mengatur tentang aspek publik dalam hukum ekonomi sebagai sistem hukum.

Selain mengatur aspek publik dalam hukum ekonomi sebagai sistem hukum, Undang – undang Sistem Resi Gudang ini juga mengatur tentang aspek privat. Aspek privat tersebut dapat dilihat dalam ketentuan pasal – pasalnya, yaitu pasal 12 ayat 1 tentang Hak Jaminan dan pasal 36 tentang Pembukuan dan Pelaporan yang tentang ketentuan – ketentuan tersebut biasanya diatur dalam hukum dagang dan hukum perdata.

Dalam pasal 12 menyebutkan, “Perjanjian Hak Jaminan merupakan perjanjian ikutan dari suatu perjanjian utang piutang yang menjadi perjanjian pokok”.

Sedangkan dalam pasal 36 menyatakan, “Pengelola Gudang, Pusat Registrasi, dan Lembaga Penilaian Kesesuaian wajib:

a. membuat, menyimpan pembukuan, dan catatan kegiatan yang berkaitan dengan Sistem Resi Gudang; dan

b. menyampaikan laporan secara berkala dan/atau sewaktu-waktu kepada Badan Pengawas.

Jadi, berdasarkan ketentuan dalam pasal – pasal tersebut, Undang – undang Nomor 9 tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang ini mengatur tentang aspek publik dan aspek privat dalam perspektif hukum ekonomi sebagai sistem hukum.

 

B. Kaidah – Kaidah Hukum Ekonomi dalam Undang – undang Nomor 9 tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang

Kaidah adalah norma atau aturan yang mengatur tingkah laku manusia dalam kehidupannya. Kaidah hukum ekonomi adalah norma atau aturan yang mengatur dalam hukum ekonomi. Di dalam hukum ekonomi terdapat 2 jenis kaidah, yaitu kaidah hukum yang bersifat administratif dan kaidah hukum yang bersifat substantif.

Kaidah hukum yang bersifat administratif adalah ketentuan – ketentuan hukum administrasi negara mengenai aspek – aspek prosedural dari aktivitas dan transaksi ekonomi. Ketentuan kaidah bersifat administratif ini dibuat oleh aparatur administrasi negara atau pihak eksekutif dan mempunyai kekuatan hukum memaksa agar ketentuan dan persyaratan yang diatur dalam ketentuan tersebut ditaati atau dipatuhi oleh publik.

Kaidah hukum yang bersifat substansif adalah ketentuan hukum yang dibuat aparat legislatif, eksekutif, dan yudikatif baik secara bersama maupun sendiri mengenai aspek – aspek material dan substansial dari aktivitas transaksi ekonomi. Kaidah hukum substansif ini memiliki kekuatan hukum mengatur (anfullen recht) dan memaksa (dwingen recht).

a. Kaidah Hukum yang Bersifat Administratif dalam Undang – undang Nomor 9 tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang

Berdasarkan latar belakang Undang – undang Sistem Resi Gudang yaitu menciptakan sistem lembaga pembiayaan perdagangan yang diperlukan oleh dunia usaha, terutama usaha kecil dan menengah termasuk petani, maka kaidah hukum yang bersifat administratif dalam Undang – undang Sistem Resi Gudang ini terdapat dalam pasal 2 ayat 1 yang menyebutkan, “Resi Gudang hanya dapat diterbitkan oleh Pengelola Gudang yang telah memperoleh persetujuan Badan Pengawas”.

Selain itu kaidah hukum yang bersifat administratif dalam Undang undang Sistem Resi Gudang juga terdapat dalam peraturan pelaksanaannya, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 36 tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang – undang Nomor 9 tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang. Dalam Peraturan Pemerintah No. 36 tahun 2007 tersebut, kaidah hukum yang bersifat administratif diatur dalam pasal 34 ayat 2. Dalam pasal 34 ayat 2 PP No. 36 tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang – undang Sistem Resi Gudang tersebut menyebutkan, “Kelembagaan dalam Sistem Resi Gudang terdiri atas”:

a. Badan Pengawas;

b. Pengelola Gudang;

c. Lembaga Penilaian Kesesuaian; dan

d. Pusat Registrasi.

Selain tentang kelembagaan dalam Sistem Resi Gudang, Dalam PP No. 36 tahun 2007 tersebut kaidah hukum bersifat administratif juga diatur dalam ketentuan pasal 35 ayat 2 tentang dalam memberikan perijinan atau persetujuan dan ayat 3 tentang persetujuan bank.

Dalam pasal 35 ayat 2 PP No. 36 tahun 2007, dinyatakan, “Badan Pengawas memberikan persetujuan kepada:

a. Pengelola Gudang;

b. Lembaga Penilaian Kesesuaian; dan

c. Pusat.

Pasal 35 ayat 3 menyebutkan, “Dalam hal bank, lembaga keuangan non bank atau pedagang berjangka bermaksud menerbitkan Derivatif Resi Gudang, maka badan pengawas dapat mengeluarkan persetujuan sebagai penerbit Derivatif Resi Gudang atas permohonan bank, lembaga keuangan non bank atau pedagang berjangka”.

Berdasarkan sifat kaidah administratif yang bersifat memaksa, yang terdapat sanksi jika tidak dipatuhi, dalam Peraturan Pemerintah No. 36 tahun 2007 tersebut juga memuat sanksi sebagai akibat dari adanya kaidah hukum yang bersifat administratif tersebut. Sanksi ini terdapat dalam pasal 66 ayat 2, yaitu berupa peringatan tertulis, denda administratif, pembatasan kegiatan usaha, pembekuan kegiatan usaha, dan pembatalan. Sanksi ini diberikan apabila melanggar kaidah hukum yang bersifat administratif dalam Undang – undang Nomor 9 tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang.

b. Kaidah Hukum yang Bersifat Substantif dalam Undang – undang Nomor 9 tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang

Selain mengatur tentang kaidah hukum yang bersifat administratif, dengan latar belakang Undang – undang Sistem Resi Gudang yang menciptakan sistem lembaga pembiayaan perdagangan yang diperlukan oleh dunia usaha, terutama usaha kecil dan menengah termasuk petani, Undang – undang Sistem Resi Gudang juga mengatur kaidah hukum yang bersifat substansif. Kaidah hukum yang bersifat substansif ini terdiri dari 2 macam, yaitu kaidah hukum yang bersifat substansif yang mengatur dan kaidah hukum yang bersifat substansif yang memaksa.

Kaidah hukum yang bersifat substansif yang mengatur terdapat dalam pasal 25 ayat 1 Undang – undang Sistem Resi Gudang yang menyatakan, “Pengelola Gudang, berdasarkan kesepakatan, dapat mencampur barang yang jenis, standar mutu, dan unit satuannya setara atau menurut kebiasaan praktik perdagangan”. Jadi, dalam ketentuan pasal 25 ayat 1 ini, hanya bersifat mengatur artinya tidak ada kewajiban untuk melaksanakan hal tersebut. Sehingga apabila tidak dilaksanakan aturan tersebut, tidak akan ada sanksi yang diberikan.

Sedangkan kaidah hukum yang bersifat substansif yang memaksa, terdapat dalam ketentuan pasal 35 tentang Praktek Perdagangan yang Dilarang. Pasal 35 tersebut menyebutkan, “Setiap pihak dilarang melakukan manipulasi data atau keterangan yang berkaitan dengan penerbitan Resi Gudang dan Derivatif Resi Gudang”. Sebagaimana dengan ciri kaidah hukum yang administratif yang memaksa, kaidah hukumyang bersifat substansif yang memaksa pun memiliki sanksi bila kaidah hukum tersebut tidak dipatuhi. Sanksi tersebut terdapat dalam pasal 42, “Setiap orang yang melakukan manipulasi data atau keterangan yang berkaitan dengan Resi Gudang dan Derivatif Resi Gudang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 diancamdengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan pidana denda paling banyak Rpl0.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)”.

 

C. Fungsi dan Peranan Hukum Ekonomi dalam Pembangunan yang Terdapat dalam Undang – undang Nomor 9 tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang

Dalam hal pembangunan di Indonesia, keberadaan hukum ekonomi sangat penting karena hukum ekonomi sebagai penunjang dalam pembangunan di Indonesia. Sebagai hukum yang bersifat lebih khusus, hukum ekonomi membentuk dan menyediakan sarana dan prasarana hukum bagi pembangunan di Indonesia, yaitu peningkatan pembangunan ekonomi, perlindungan kepentingan ekonomi warga, peningkatan kesejahteraan masyarakat, menyusun dan menerapkan sanksi bagi pelanggar.

Fungsi hukum ekonomi dalam pembangunan antara lain :

  1. Sebagai alat untuk mengatur tingkah laku masyarakat di dalam pembangunan ekonomi. Sebagai landasan bertindak para pelaku ekonomi. Hukum sebagai sarana pemeliharaan ketertiban dan keamanan;
  2. Sebagai alat legitimasi terhadap pembangunan (tindakan pemerintah) dalam upaya penanganan kondisi ekonomi tertentu. Sebagai dasar bertindak bagi pemerintah untuk merencanakan dan melaksanakan pembangunan ekonomi. Hukum harus punya daya antisipasi dan bersifat dinamis. Sebagai penentu arah atau dasar pembangunan ekonomi;
  3. Sebagai alat kontrol atau pengendali penyimpangan perilaku- perilaku, baik oleh anggota masyarakat maupun penguasa. Setiap penyimpangan dalam kehidupan masyarakat , termasuk dalam bidang ekonomi harus dikembalikan dalam keadaan semula. Hukum sebagai alat preventif sehingga penyimpangan yang sama tidak terulang dan tercipta stabilitas, ketentraman, dan kenyamanan hidup bermasyarakat;
  4. Sebagai pendorong dan pengaman bagi masyarakat khususnya pelaku ekonomi untuk terus berkarya dalam bidang ekonomi, karena dengan adanya hukum ekonomi, mereka lebih yakin akan kepastian dan keamanan usahanya.

a. Fungsi Hukum Ekonomi sebagai Alat untuk Mengatur Tingkah Laku Masyarakat di dalam Pembangunan Ekonomi dalam Undang – undang Nomr 9 tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang

Hukum ekonomi sebagai landasan bertindak para pelaku ekonomi. Hukum sebagai sarana pemeliharaan ketertiban dan keamanan. Dalam Undang – undang Sistem Resi Gudang, fungsi hukum ekonomi sebagai alat untuk mengatur tingkah laku masyarakat di dalam pembangunan ekonomi terdapat dalam pasal 35 yang menyebutkan, “Setiap pihak dilarang melakukan manipulasi data atau keterangan yang berkaitan dengan penerbitan Resi Gudang dan Derivatif Resi Gudang”. Berdasarkan ketentuan tersebut, dapat diketahui bahwa hukum ekonomi sebagai alat untuk mengatur tingkah laku masyarakat agar tidak melakukan kegiatan yang dilarang, dalam Undang – undang ini tentang memanipulasi data.

b. Fungsi Hukum Ekonomi sebagai Alat Legitimasi terhadap Pembangunan (Tindakan Pemerintah) dalam Upaya Penanganan Kondisi Ekonomi Tertentu dalam Undang – Undang Nomor 9 tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang

Maksudnya bahwa hukum ekonomi sebagai dasar bertindak bagi pemerintah untuk merencanakan dan melaksanakan pembangunan ekonomi. Hukum harus punya daya antisipasi dan bersifat dinamis. Sebagai penentu arah atau dasar pembangunan ekonomi. Dalam Undang – undang Sistem Resi Gudang, fungsi hukum ekonomi sebagai alat legitimasi terhadap pembangunan (tindakan pemerintah) dalam upaya penanganan kondisi ekonomi tertentu terdapat dalam pasal 32 point a yang menyebutkan, “penyusunan kebijakan nasional untuk mempercepat pengembangan Sistem Resi Gudang”. Berdasarkan ketentuan pasal tersebut, dapat digunakan sebagai legitimasi terhadap segala kegiatan atau tindakan yang dilakukan oleh Pemerintah dalam hal Penanganan kondisi ekonomi tertentu melalui pengembangan sistem resi gudang.

c. Fungsi Hukum Ekonomi sebagai Alat Kontrol atau Pengendali Penyimpangan Perilaku – Perilaku, Baik oleh Anggota Masyarakat Maupun Penguasa dalam Undang – undang Nomor 9 tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang

Maksudnya, setiap penyimpangan dalam kehidupan masyarakat, termasuk dalam bidang ekonomi harus dikembalikan dalam keadaan semula. Hukum sebagai alat preventif atau pencegahan, sehingga penyimpangan yang sama tidak terulang dan tercipta stabilitas, ketentraman, dan kenyamanan hidup bermasyarakat. Dalam Undang – undang Sistem Resi Gudang, fungsi hukum ekonomi sebagai alat kontrol atau pengendali penyimpangan perilaku- perilaku, baik oleh anggota masyarakat maupun penguasa, terdapat dalam ketentuan pasal 42 tentang ketentuan pidana yang menyebutkan,”Setiap orang yang melakukan manipulasi data atau keterangan yang berkaitan dengan Resi Gudang dan Derivatif Resi Gudang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 diancam dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan pidana denda paling banyak Rpl0.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)”.

Jadi, dengan adanya ketentuan pasal 42 ini memiliki maksud bahwa hukum ekonomi itu sebagai kontrol atau pengendali agar tidak terjadi perilaku – perilaku menyimpang (yang dilarang) dalam resi gudang ini sehingga tercapainya stabilitas, ketentraman, dan keamanan dalam kehidupan masyarakat. Perilaku menyimpang yang dimaksud dalam Undang – undang Sistem Resi Gudang ini ialah perbuatan memanipulasi data yang tertuang dalam ketentuan pasal 35 Undang – undang Sistem Resi Gudang.

d. Fungsi Hukum Ekonomi sebagai Pendorong dan Pengaman bagi Masyarakat Khususnya Pelaku Ekonomi untuk Terus Berkarya dalam Bidang Ekonomi dalam Undang – undang Nomor 9 tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang

Hal ini terjadi karena dengan adanya hukum ekonomi, mereka lebih yakin akan kepastian dan keamanan usahanya. Dalam Undang – undang Sistem Resi Gudang, fungsi hukum ekonomi sebagai pendorong dan pengaman bagi masyarakat khususnya pelaku ekonomi untuk terus berkarya dalam bidang ekonomi.

Fungsi hukum ekonomi sebagai pendorong dalam Undang – undang Sistem Resi Gudang ini terdapat dalam ketentuan pasal 33 point b yang menyatakan, “pengembangan komoditas unggulan di daerah”. Dalam ketentuan pasal tersebut fungsi hukum ekonomi sebagai pendorong agar masyarakat terus berkarya di bidang ekonomi, khususnya yang menjadi komoditas unggulan di daerahnya.

Sedangkan yang mengatur tentang fungsi hukum ekonomi sebagai pengaman bagi masyarakat dalam berkarya di bidang ekonomi terdapat dalam pasal 2 ayat 1 yang menyebutkan,”Resi Gudang hanya dapat diterbitkan oleh Pengelola Gudang yang telah memperoleh persetujuan Badan Pengawas”. Berdasarkan ketentuan tersebut maka memiliki kepastian bahwa penerbitan resi gudang oleh pengelola gudang itu hanya dapat diterbitkan oleh pengelola gudang yang memiliki persetujuan dari badan pengawas. Sehingga hal ini dengan adanya ketentuan tentang fungsi hukum ekonomi sebagai pedorong dan pengatur ini akan  memberikan keamanan dan kepastian bagi masyarakat dalam menjalankan usahanya.

D. Klasifikasi Hukum Ekonomi dalam Undang – Undang Nomor 9 tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang

Dalam klasifikasi Hukum Ekonomi menurut Rochmat Soemitro, yang beliau membagi klasifikasi Hukum Ekonomi menjadi 9 bagian (dalam slide kuliah Ibu Hamidah; Klasifikasi Hukum Ekonomi), Undang – Undang Nomor 9 tahun 2006 ini termasuk klasifikasi dalam Hukum Ekonomi Jasa.

Apabila klasifikasi Hukum Ekonomi menurut Sumantoro, Undang – Undang Nomor 9 tahun 2006 ini termasuk klasifikasi dalam Hukum Ekonomi yang mengatur kegiatan non fisik yaitu Hukum Ekonomi jasa – jasa. Dikatakan sebagai Hukum Ekonomi jasa karena Undang – Undang Sistem Resi Gudang ini mengatur tentang kegiatan yang berkaitan dengan penerbitan, pengalihan, penjaminan, dan penyelesaian resi gudang. Secara eksplisit, hal ini tertuang dalam pasal 6, 8, dan 12 Undang – Undang Nomor 9 tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang. Ruang lingkup sistem resi gudang inilah yang termasuk dalam lingkup Hukum Ekonomi jasa, karena menerbitkan, mengalihkan, menjamin, dan menyelesaikan resi gudang. Kegiatan dalam undang – undang ini sama dengan mengatur jasa – jasa masyarakat yang berprofesi sebagai jasa (petani) dan pihak yang terdapat dalam jasa usaha seperti menerbitkan resi gudang.

Berdasarkan klasifikasi hukum ekonomi yang diklasifikasikan oleh Daoed Yoesoef, maka Undang – undanga Sistem Resi Gudang ini termasuk dalam hukum ekonomi distribusi. Dalam hal ini hukum ekonomi distribusi dalam bentuk jasa, yaitu penerbitan, pengalihan, dan penggantian resi gudang.

Serta berdasarkan Sunaryati Hartono, Undang – undang Sistem Resi Gudang ini termasuk dalam hukum ekonomi pembangunan karena Undang – undang Sistem Resi Gudang ini berisi pemikiran hukum mengenai cara – cara meningkatkan dan mengembangkan kehidupan ekonomi Indonesia secara nasional. Hal ini tertuang dalam ketentuan pasal 32 point d “pengembangan standardisasi komoditas dan pengembangan infrastuktur teknologi informasi”. Dan pasal 32 point e, “pemberian kemudahan bagi sektor usaha kecil dan menengah, serta kelompok tani di bidang Sistem Resi Gudang”.

Oleh karena itu, Undang – Undang Nomor 9 tahun 2006 Sistem Resi Gudang ini masuk dalam setiap klasifikasi hukum ekonomi.

 

 

Tulisan analisis terhadap Undang – Undang Sistem Resi Gudang dalam Perspektif Hukum Ekonomi ini dikutip dari berbagai sumber, antara lain:

Undang – Undang Nomor 9 tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang

Slide Mata Kuliah Ibu Siti Hamidah tentang Hukum Ekonomi

Tulisan Hendra Setiawan Boen dengan judul “ Analisa Resi Gudang Sebagai Surat Berharga ” yang dimuat di hukum online yang diakses pada tanggal 7 Maret 2010.

http://www.bi.go.id Box 6 tentang Sistem Resi Gudang dan Peranan Perbankan (Undang – Undang No. 9 tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang) yang diakses pada tanggal 7 Maret 2010.

 

 

 

 

 

About these ads
Tulisan ini dipublikasikan di Hukum Ekonomi. Tandai permalink.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s